sekolah efektif

Kriteria Sekolah Efektif Indikator Penerapan MBS

Manajemen Berbasis Sekolah adalah hal yang harus dilaksanakan di Indonesia. Berikut adalah kriteria sekolah efektif sebagai indikator Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk memudahkan dalam penjelasan, saya mengacu pada kriteria sekolah efektif yang telah di laksanakan di sekolah saya, SMK  Budiman Watukumpul sebagai beriktu:

A. VISI DAN MISI YANG JELAS

Visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, apa yang tampak dalam khayalan, atau penglihatan, pengamatan. Sedangkan misi adalah penjabaran dan langkah-langkah untuk mewujudkan visi.

Sebagai indikator pelaksanaan MBS, sekolah berhak untuk merumuskan sendiri visi misi-nya. berdasarkan dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK  Budiman Watukumpul tahun pelajaran 2019/2020 terdapat visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah. Visi SMK  Budiman Watukumpul adalah:

Menjadi lembaga pendidikan terakreditasi A yang menciptakan lulusan yang berkarakter yang siap untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

SMK Budiman Watukumpu

            Misi SMK  Budiman Watukumpul adalah sebagai berikut:

  1. Mendapatkan nilai akreditasi sekolah A
  2. Melaksanakan pendidikan karakter sehingga membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
  3. Memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada seluruh siswa, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki
  4. pelayanan pendidikan kompetensi keahlian yang siap bersaing, pelatihan kewirausahaan yang mandiri dan kreatif, dan mempersiapkan siswa untuk dapat mengembangkan kompetensi keahliannya ke tingkat pendidikan lebih tinggi.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut SMK  menyusun tujuan sekolah. Tujuan ini dibagi menjadi tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan tahunan.

B. KEPALA SEKOLAH YANG PROFESIONAL

Dalam pelaksanaan MBS, kepala sekolah dituntut untuk bekerja profesioanl karena posisi kepala sekolah sangatlah sentral dan strategis mempengaruhi kinerja sekolah. Kepala sekolah yang profesioanl ditandai dengan memiliki 5 kompetensi kepala sekolah, yaitu:

1. Kompetensi Kepribadian

  • Memiliki kepribadian yang kuat sebagai pemimpin
  • Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri
  • Bersikap terbuka
  • Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah
  • Memiliki bakat dan minat dalam kepemimpinan

2. Kompetensi Manajerial

  • Mampu menyusun perencanaan yang baik
  • Mampu mengembangkan organisasi sekolah
  • Mampu memberdayakan sumber daya manusia yang ada (guru dan staf)
  • Mampu mengelola sarana dan prasarana yang ada
  • Mampu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
  • Mampu mengelola kesiswaan
  • Mampu mengelola kurikulum dan kegiatan belajar mengajar
  • Mampu mengelola keuangan
  • Mampu mengelola ketatausahaan
  • Mampu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif
  • Mampu mengelola sistem informasi sekolah
  • Mampu memanfaatkan teknologi informasi
  • Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan sekolah

3. Kompetensi Supervisi

  • Mampu melaksanakan supervisi sesuai prosedur dan teknik yang tepat
  • Mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai prosedur yang tepat

4. Kompetensi Sosial

  • Terampil bekerjasama dengan orang lain
  • Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
  • Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain

5. Kompetensi Kewirausahaan

  • Menciptakan invoasi yang berguna bagi pengembangan sekolah
  • Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif
  • Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses
  • Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik
  • Memiliki nurani kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah

C. GURU YANG PROFESIONAL

MBS menuntut sekolah memiliki guru yang profesional. Guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi pendidik. Kualifikasi akademik pendidik harus memiliki pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi terakreditasi. Untuk itu, SMK  Budiman Watukumpul mewajibkan semua guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik tersebut untuk dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi terakreditasi tetapi tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengajar. Hal ini dilakukan dengan mendorong guru melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka.

D. LINGKUNGAN BELAJAR YANG KONDUSIF

MBS memaksa sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif karena prestasi belajar siswa sedikit banyak terpengaruh oleh lingkungan pendidikan yang baik. Dengan lingkungan pendidikan yang kondusif siswa dapat belajar dengan nyaman. Lingkungan pendidikan yang kondusif dapat dicapai dengan memenuhi standar sarana dan prasana yang telah ditetapkan.

Ketentuan mengenai luas lahan, jumlah ruang teori, ruang praktik komputer, laboratorium, ruang pembelajaaran khusus, ruang penunjang, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SMK.

E. STUDENT ORIENTED

Siswa adalah pengguna jasa pendidikan yang selenggarakan oleh sekolah. Oleh sebab itu, siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik. Ketika seorang siswa datang ke sekolah, maka siswa tersebut berada dalam jaminan perlindungan oleh sekolah. Siswa memiliki beragam hak yang melekat dalam dirinya seperti hak anak, hak mendapat pengajaran, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Jadi, sekolah harus benar-benar memastikan bahwa anak didiknya aman ketika belajar di sekolah. Tidak boleh terjadi aksi kekerasan fisik maupun mental seperti perundungan (bullying), tawuran, perkelahian, dan kejahatan lainnya. Selain itu, kesehatan dan keselamatan siswa adalah hal utama yang harus sekolah berikan dengan memastikan sekolah yang bersih, sehat, aman, asri, dan nyaman untuk belajar.

F. MANAJEMEN YANG KUAT

MBS menuntut sekolah dapat melaksanakan manajemen yang kuat. Manajemen sekolah harus sesuai dengan standar pengelolaan sekolah yang ditetapkan. Sekolah dalam melaksanakan fungsinya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan menengah.

Perencanaan harus dilakukan dengan melibatkan semua unsur sekolah, masyarakat, dan DUDI. Sekolah membentuk organisasinya secara mandiri, penempatan orang yang berkompeten pada bidangnya sangatlah penting dilakukan agar organisasi dapat berjalan. Kontrol dan supervisi dari kepala sekolah dan pemerintah diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan program sekolah.

Sekolah perlu membentuk tim SPMI (standar penjamin mutu internal) yang diketuai oleh kepala sekolah yang bertugas menyusun visi misi dan tujuan sekolah, menyusun rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan yang kemudian dijabarkan dalam RKAS, melaksanakan sistem informasi manajemen.

G. KURIKULUM YANG LUAS TAPI SEIMBANG

Dalam pelaksanaan MBS, sekolah harus menyusun kurikulumnya sendiri karena sekolah yang tahu tentang kekuatan, kelemahan, tujuan, dan potensi yang dimilikinya. Dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah melibatkan masyarakat dan DUDI (dunia usaha dan dunia industri). Kurikulum terdiri atas pembelajaran terstruktur di kelas, pembelajaran tidak terstruktur di luar kelas, dan pembelajaran di masyarakat.

Kurikulum SMK mencangkup hampir semua aspek yang diperlukan siswa tetapi juga seimbang dan tidak memberatkan. Kurikulum SMK terdiri dari tiga muatan yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan. Muatan peminatan terdiri atas tiga kelompok mata pelajaran yaitu kelompok dasar bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian.

H. PENILAIAN DAN PELAPORAN PRESTASI SISWA YANG BERMAKNA

Penilaian dan pelaporan prestasi siswa mencangkup hal yang sangat luas karena penilaian tersebut melibatkan hampir seluruh kegiatan siswa di sekolah. Setidaknya ada beberapa bagian yang merupakan penilaian dan pelaporan prestasi siswa:

1. Ketuntasan Belajar Minimal (KKM)

Ketuntasan belajar di SMK  Budiman Watukumpul mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 tahun 2016, tentang Standar Penilaian, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa kriteria ketuntasan minimal (KKM) ditetapkan oleh sekolah melalui mekanisme rapat dewan pendidik dengan memperhatikan faktor tingkat kedalaman materi, ketersediaan daya dukung dan kondisi peserta didik.

2. Mekanisme Penilaian

Penilaian yang dilakukan di SMK  Budiman Watukumpul Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian, dan Permendikbud RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mekanisme penilaian terdiri atas

a. Penilai:

  • Tenaga pendidik atau guru melalui pengamatan sehari-hari, tugas, dan ulangan harian
  • Satuan pendidikan atau sekolah melalui UAS, UTS, dan US (Ujian Sekolah)
  • Pemerintah atau kemendikbud melalui UNBK

b. Sistem penilaian:

  • Penilaian sikap
  • Penilaian pengetahuan
  • Penilaian keterampilan

c. Jenis penilaian:

  • Ulangan, UTS, UAS, Ujian Sekolah (US), Ujian Nasional (UN), Uji Unit Kompetensi (UUK), Sertifikasi profesi oleh DUDI atau LSP-P3, Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)
  • Mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL)
  • Program Remidian Dan Pengayaan
  • Kenaikan kelas dan kelulusan, Peserta didik yang dinyatakan naik kelas atau lulus adalah peserta didik yang sudah memenuhi kriteria kenaikan kelas atau kelulusan yang ditentukan melalui keputusan kepala sekolah.

I. PELIBATAN MASYARAKAT YANG TINGGI

Masyarakat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam pengelolaan sekolah. Masyarakat adalah objek dan subjek dari sekolah itu sendiri. Kualitas sekolah ditentukan oleh peran serta masyarakat. Sebaliknya, kualitas sekolah juga menentukan kualitas masyarakat melalui kompetensi lulusan yang dihasilkan. Jadi terdapat hubungan yang saling berkaitan antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam penyusunan kurikulum, penyusunan rencana kegiatan sekolah (RKAS), pengawasan dan kontrol sekolah seperti pelaporan dana BOS, pelaporan hasil belajar siswa dan sebagainya.

Selain itu, SMK juga harus bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) agar lulusan yang dihasilkan dapat segera terserap oleh DUDI. Pelibatan DUDI dalam penyusunan kurikulum sangatlah strategis dengan tujuan kompetensi yang diajarkan di sekolah merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated