Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian terhadap banyaknya jumlah uang yang beredar untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. 

Kegiatan perekonomian yang dimaksud adalah kestabilan perekonomian makro yang tercermin dalam kestabilan harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan out put riil (pertumbuhan ekonomi) serta cukup luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter yang dimaksud di atas adalah bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, sifat perekonomian suatu negara (terbuka atau tertutup) serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

baca juga: inflasi dan pengangguran
Tujuan Kebijakan Moneter, meliputi :
1  Memelihara stabilitas harga
Kebijakan moneter mempunyai sasaran untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan uang yang dapat berakibat pada keguncangan harga
2  Mendukung pertumbuhan ekonomi yang rill dan mantap
Mantapnya kegiatan investasi dan usaha peningkatan produksi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mantap. Pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai adalah pertumbuhan rill yakni pertumbuhan dalam ukuran jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bukan pertumbuhan dalam hitungan uang semata-mata.
3  Mendukung tercapainya tingkat pengangguran yang rendah
Pengangguran yang tinggi merupakan musuh setiap perekonomian. Setiap negara berusaha melakukan kebijakan untuk menguranginya, antara lain dengan kebijakan moneter.
Kebijakan moneter yang dilakukan dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar (JUB), dapat dilakukan melalui beberapa instrumen. Adapun instrumen kebijakan moneter di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi:
a) Kebijakan Moneter Kualitatif adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk himbauan moral kepada para pemimpin bank-bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Wujud kebijakan moneter kualitatif ini antara lain: bujukan moral (moral suasion); kredit selektif dan lainnya.
b) Kebijakan Moneter Kuantitatif adalah kebijakan moneter dalam rangka pengendalaian jumlah uang yang beredar melalui pengendalian besaran moneter yang berujud angka-angka atau kuantitatif. Wujud kebijakan moneter kuantitatif antara lain:
Politik diskonto adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat menurunkan tingkat bunga pada bank. Tingkat bunga yang dapat diatur pemerintah adalah tingkat bunga pinjaman dari bank sentral kepada bank-bank umum.
Politik operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara.
Kebijakan syarat cadangan kas pada bank adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada pada setiap bank.

Kebijakan moneter memiliki peran dan fungsi.

Adapun peran dan fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut :
Peran Kebijakan Moneter
1. Mempertahankan iklim investasi
Dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan tetap hidup. Jika inflasi rendah, suku bunga bank juga cenderung rendah. Rendahnya suku bunga bank akan mendorong orang untuk melakukan investasi atau usaha baru.
2. Memperluas kesempatan kerja
Kebijakan moneter dapat menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Adanya kegiatan ekonomi berarti pula memperluas kesempatan kerja.
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta kestabilan harga barang dan jasa sangat dibutuhkan para investor atau pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran
Neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika mengalami surplus atau nilai ekspor melebih nilai impor. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan moneter yang terkait dengan mata uang atau nilai kurs sangat diperlukan. Kebijakan moneter dapat mempertahankan stabilitas kurs maupun menurunkan ke tingkat yang diinginkan.

Dengan suatu tingkat kurs tertentu, diharapkan barang-barang produksi dalam negeri akan bisa lebih murah dibanding produk dari negara lain. Kondisi ini meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga pada akhirnya akan memperbesar volume ekspor (menciptakan neraca pembayaran yang surplus).
5. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang
Untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil sesuai yang diharapkan, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Dalam keadaan apabila nilai kurs mata uang rupiah merosot tajam dibanding dollar Amerika Serikat, maka Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar.
6. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa
Masyarakat membutuhkan keadaan dimana harga barang dan jasa tetap stabil sehingga dapat menjalankan usahanya. Untuk menciptakan keadaan seperti itu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan atau menaikkan jumlah uang yang beredar (JUB). Apabila harga barang dan jasa naik terus-menerus (tidak stabil) maka Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar berkurang sehingga laju kenaikan harga barang dan jasa dapat dikurangi.
7. Menurunkan laju inflasi
Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar (JUB). Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau pun dengan kebijakan moneter lainnya yaitu reserve requirements. Untuk menurunkan laju inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Untuk itu, dengan kebijakan reserve requirements, Bank Indonesia menetapkan kenaikan cadangan minimum dari bank-bank umum.
Fungsi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen/cara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara, dipergunakan untuk mencapai tujuan/sasaran ekonomi yang diharapkan, di antaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca pembayaran yang defisit, dan menjaga stabilitas nilai uang.

2. KEBIJAKAN FISKAL

Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.
Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran juga diterjemahkan sebagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara (APBN), agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Pada dasarnya, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dapat dinilai dari dua aspek, yaitu :
a. Aspek kuantitatif, artinya berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan.
b. Aspek kualitatif, artinya berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi.
Macam-macam kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai kebijakan anggaran, karena mengakibatkan perubahan angka-angka yang ada dalam APBN. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:
1. Kebijakan anggaran seimbang
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidakBOLEH  melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Dengan demikian, negara tidak perlu berutang, baik dari dalam maupun luar negeri. Anggaran ini tidak tepat digunakan dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), karena bisa memperburuk keadaan ekonomi.

Pada masa depresi, penerimaan negara sangat rendah sehingga perlu mendapat pinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Oleh sebab itu, negara tidak bisa melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaran yang tepat digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.
2. Kebijakan anggaran surplus
Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Kebijakan anggaran surplus dilakukan dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.

Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.
3. Kebijakan anggaran defisit
Kebijakan anggaran ini menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan anggaran ini biasa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ibaratnya, seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. Asalkan bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros, tidak dikorupsi oleh para pegawai, tentu usahanya itu bisa maju. Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun negara melakukan kebijakan anggaran defisit, asalkan tidak dikorupsi, Indonesia pasti mampu memajukan perekonomiannya. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
4. Kebijakan anggaran dinamis
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Fungsi Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengelola keuangan negara yaitu yang terdapat pada pos penerimaan dan pos pengeluaran negara dalam APBN. Dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN mempunyai sejumlah fungsi, yakni :
1 Fungsi otorisasi
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2 Fungsi perencanaan
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3 Fungsi pengawasan
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4 Fungsi alokasi
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5 Fungsi distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
7 Fungsi stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Demikianlah artikel tentang Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal