Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional akan dibahas dalam artikel dibahwa ini. Selamat membaca!

Dunia sedang mengalami masalah besar pasca berkembang pesatnya globalisasi ekonomi (pasar bebas). Di tengah arus kemajuan ekonomi terselip tanda-tanda krisis global yang inheren dalam kemajuan tersebut. Krisis tersebut meliputi makin parahnya degradasi moral (spiritualitas), makin lebarnya ketimpangan sosial-ekonomi, dan makin rusaknya sistem ekologis (lingkungan) penyangga kehidupan bumi (Danaher, 2004). Krisis-krisis tersebut tidak lain adalah manifestasi kegagalan sistem ekonomi global dalam menyejahterakan manusia secara berkeadilan dan berkelanjutan. Di sisi lain, krisis-krisis tersebut merupakan refleksi kegagalan ilmu ekonomi konvensional yang menjadi pondasi berkembangnya sistem ekonomi global.

Baca Juga: PENGERTIAN SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

Perkembangan ilmu ekonomi modern didominasi ajaran ekonomi Neo Klasik yang diprakarsai oleh Alfred Marshall melalui bukunya Principles of Economics (1890). Di bawah panduan ekonomi Neo Klasik, ilmu ekonomi berkembang makin jauh dari esensinya sebagai ilmu moral dan ilmu sosial. Ilmu ekonomi cenderung makin mengalami penyempitan makna (terlalu spesialistis) karena makin dikembangkan secara kuantitatif (matematis) yang mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomi seperti politik, budaya, psikologis, dan faktor sosial lainnya. Lebih lanjut ilmu ekonomi makin berkembang sebagai monodisiplin yang mengabaikan peranan cabang-cabang ilmu lain dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan global (Mubyarto, 2005).

Ilmu ekonomi yang mengedepankan pandangan rasionalisme, kompetitivisme, self interest, orientasi pertumbuhan, dan profit maximization ini telah mendorong perebutan penguasaan sumber daya yang berujung pada eksploitasi satu negara terhadap negara lain beserta kekayaan alam (lingkungan)-nya. Ilmu ini makin bias pada (kepentingan) negara maju (kaya) yang lebih memfokuskan perhatian pada ekonomi modern (usaha besar) sehingga mengabaikan perhatian pada pemecahan masalah-masalah riil yang dihadapi pelaku ekonomi rakyat (Mubyarto, 2003).

Bahkan, teori-teori tentang ekonomi rakyat tidak dikembangkan karena asumsi pelaku produksi hanyalah perusahaan (besar). Ilmu ekonomi ini pun dikembangkan secara positivistik, sehingga mengabaikan faktor-faktor kelembagaan sosial-budaya dan nilai-nilai kerja sama, kebersamaan, dan moralitas/etika lokal yang dimiliki ekonomi rakyat. Jelas ilmu ekonomi seperti ini makin tidak cocok untuk dikembangkan dan diterapkan di negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia.

Baca Juga: BANK SENTRAL DALAM PEREKONOMIAN

Krisis sosial yang melanda dunia telah menjelma menjadi krisis ilmu ekonomi, yaitu krisis yang terjadi karena ketidakmampuan ilmu ekonomi konvensional dalam memecahkan masalah-masalah mendasar yang dihadapi umat manusia, dan bahkan cenderung mendorong timbulnya masalah- masalah tersebut. Krisis ini juga terjadi karena ilmu ekonomi konvensional makin tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, sejak dari filsafat dasarnya. Misalnya, asumsi manusia sebagai homo economicus saja jelas tidak memadai dan bahkan tidak sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan beretika. Tak pelak krisis ilmu ekonomi pun makin mendorong timbulnya krisis moral dan krisis kemanusiaan, yang lebih umum lagi berupa krisis peradaban.

KEBUTUHAN ILMU EKONOMI ALTERNATIF

Berbagai kritik mendasar terhadap ilmu ekonomi konvensional makin menunjukkan kebutuhan akan adanya ilmu ekonomi alternatif. Kebutuhan ini pun telah dirasakan oleh pakar-pakar ekonomi di negara maju (Barat), seperti halnya yang kemudian dikembangkan “ekonom-ekonom murtad” di Universitas Harvard (Amerika). “Ekonom yang “murtad” (heterodox economist) layak mendapat acungan jempol (deserve credit),” demikian tulis The Economist (10 Mei 2003). Ini berkait dengan ditawarkannya mata kuliah pengantar ekonomi alternatif di fakultas ekonomi terkemuka di dunia, seperti di Harvard University. Pengajarnya, Martien Feldstein, mantan penasihat ekonomi Presiden AS Ronald Reagan. Asumsi dasar pengajaran ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh ekonom neo-klasik. Dengan menggunakan pendekatan psikologi, para ekonom ini menolak konsep homo- ekonomikus, yang selalu menganggap manusia bertindak rasional. Jika konsep ini diterima, maka dampaknya akan sangat luas bagi pengajaran ilmu ekonomi yang saat ini berbasiskan ekonomi neo-klasik. Acungan jempol diberikan karena mereka menawarkan kepada ‘konsumennya’ (mahasiswa) suatu pelajaran alternatif tentang apa yang terbaik bagi mereka untuk diketahui.

Tulisan dalam rubrik “Fokus Ekonomi” dengan tajuk “Behaviorist at the Gates” tersebut menjelaskan bagaimana para ekonom menggunakan psikologi untuk mempertanyakan resep-resep kebijakan dari ekonom ortodoks (konvensional). Ketidakpuasan semacam ini sebetulnya sesuatu yang sudah muncul cukup lama. Letupan-letupan ketidakpuasan para ekonom konvensional itu kemudian memunculkan berbagai konsep ilmu ekonomi alternatif, seperti Ekonomi Kelembagaan (Kenneth Building), Ekonomika Strukturalis (Raul Prebisch), serta Ekonomika Islami yang digali oleh ekonom-ekonom muslim (Dumairy, 2003: 1-2). Di Indonesia sejak awal 1980-an ketidakpuasan atas teori ekonomi konvensional itu sudah diwacanakan oleh Prof. Mubyarto, dan kini dikembangkan melalui PUSTEP (Pusat Studi Ekonomi Pancasila) UGM.

Ditawarkannya mata kuliah pengantar ekonomi alternatif di Harvard tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dengan mengkaji dan merumuskan sistem ekonomi alternatif melalui Ekonomi Pancasila bukanlah sesuatu yang aneh dan mengada-ada. Kebutuhan akan ekonomi alternatif ini juga muncul di kampus-kampus di Amerika di mana sebagian besar mahasiswa pertama kali memperoleh pengajaran mengenai konsep homo ekonomikus. Walaupun yang diajarkan para ekonom yang ‘murtad’ (dissident economist) ini lebih jelas dibanding neo-klasik yang tidak rinci dalam menjelaskan perilaku manusia dalam dunia nyata, namun menurut The Economist, sejauh ini hasilnya masih terbatas. Pelajaran ekonomi masih didominasi materi dengan rumus-rumus matematik yang seolah tak mungkin salah, yang pelakunya “agents” dan “actors” selalu berperilaku rasional, merekomendasikan perdagangan bebas, pembatasan peran pemerintah, dan pajak yang rendah.

Ide tentang teori ekonomi perilaku (behavioral economics) sebagian besar datang dari Daniel Kahneman, psikolog yang tahun lalu memperoleh Nobel dalam bidang ekonomi. Berbeda dengan ajaran Neo-klasik, ekonomi perilaku ini menganggap bahwa manusia tidak selalu bertindak rasional. Orang mungkin mengabaikan risiko, dan mengambil langkah untung- untungan. Manusia mungkin tidak tahu bagaimana mengalokasikan uangnya untuk mencapai kepuasan maksimum. Lebih dari itu manusia tidak melulu bersifat mementingkan diri sendiri atau serakah (selfish). Orang tua rela berkorban untuk anaknya dan orang menyumbang untuk kegiatan sosial atau keagamaan tanpa mengharapkan keuntungan apapun.

Anggapan manusia yang ”selfish” telah menjadikan ilmu ekonomi mengajarkan manusia untuk selalu “berperang” (kompetisi) satu dengan lainnya, mengajarkan “keserakahan” yang diperhalus dengan kata kemakmuran. Kenyataannya manusia tidak selalu demikian. Manusia bisa bekerja sama (co-operation) untuk memenuhi kebutuhannya, mengedepankan keadilan ketimbang efisiensi, atau memasukkan pertimbangan moral dan etika dalam mengambil keputusan ekonomi. Karenanya ilmu ekonomi pun seharusnya bisa mengajarkan tentang konsep kerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama bukan keserakahan individual.

Banyak hal dari ajaran ekonomi ortodoks yang digugat oleh ekonom heterodoks (nonortodoks). Menurut mereka, teori dasar tentang kurva permintaan dan penawaran tidak akan banyak artinya, karena orang tidak selalu mampu menghitung uang yang dengan rela ia keluarkan untuk sesuatu kebutuhan. Padahal banyak sekali teori-teori ekonomi yang menggunakan pendekatan atau dasar teori tersebut. Untuk menghitung kenaikan biaya karena pajak, misalnya, juga tergantung pada kedua kurva tersebut. Perdagangan bebas, misalnya, direkomendasikan berdasarkan manfaat yang diperoleh akibat turunnya bea masuk dibandingkan dengan biaya akibat hilangnya pekerjaan bagi industri yang tersaingi. Namun jika itu semua tidak bisa dihitung, maka rasionalitas di balik teori itu tidak ada artinya.

Diajarkannya pemikiran ekonomi alternatif di Harvard merupakan angin segar bagi berkembangnya pemikiran-pemikiran ekonomi di luar arus utama. Sebagian ekonom mungkin tak lagi terpaku dengan model-model ekonometerik yang canggih untuk menjelaskan fenomena ekonomi, menyusun suatu kebijakan, atau meramal masa depan perekonomian. Stephen Marglin, Guru Besar di Universitas Harvard yang disebutkan di atas merupakan pengusul pengajaran pengantar ekonomi yang nonkonvensional tersebut, yang lebih mendorong mahasiswanya untuk membaca tulisan- tulisan mengenai nasib pekerja tekstil di AS yang menganggur gara-gara NAFTA ketimbang mengkaji secara ekonometrika manfaat kerja sama dari perjanjian tersebut bagi AS dan Meksiko.

PERLUNYA ILMU EKONOMI PANCASILA

Mubyarto, penggagas ilmu ekonomi Pancasila, menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Pancasila adalah ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang ke-5 silanya, secara utuh maupun sendiri- sendiri, menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi yang khas (berjati-diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil (real-life economy) rakyat Indonesia. Ilmu ekonomi Pancasila mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu ekonomi Pancasila diperlukan karena penerapan teori ekonomi yang tidak mencapai hasil yang diharapkan inilah, maka masuk akal jika ada kebutuhan riil akan teori/ilmu ekonomi Indonesia baru, yaitu ilmu ekonomi yang benar-benar dapat diandalkan sebagai pisau analisis masalah-masalah ekonomi khas Indonesia.

Secara komprehensif Dawam Rahardjo menguraikan perlunya pengembangan ilmu ekonomi Pancasila, yaitu:

  • Pertama, untuk mengembangkan lebih lanjut pemikiran-pemikiran di sekitar Ekonomi Pancasila yang telah dirintis oleh Emil Salim sebagai sistem dan dipopulerkan sebagai teori/ilmu oleh Mubyarto.
  • Kedua, untuk melakukan sosialisasi gagasan, baik ke lingkungan akademis, lingkungan birokrasi dan politik, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tujuan agar nalar ekonomi Pancasila dipakai sebagai pedoman pengembangan ilmu ekonomi baru atau alternatif, dan agar lebih diterima dan diterapkan dalam praktek pembangunan dan usaha.
  • Ketiga, untuk menjawab kritik, keraguan, atau skeptisisme terhadap gagasan ekonomi Pancasila (seperti Arief Budiman).
  • Keempat, untuk menerapkan nalar ekonomi Pancasila dalam menanggapi persoalan-persoalan ekonomi dan pembangunan, khususnya dalam menanggulangi krisis.
  • Kelima, melakukan reformasi terhadap sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia.
  • Keenam, menanggapi perkembangan pemikiran neo-liberalisme dan globalisasi.
  • Ketujuh, ikut memberikan jawaban terhadap persepsi mengenai krisis ilmu ekonomi konvensional (Paul Ormerod) dan relevansi ilmu ekonomi.
  • Kedelapan, menyediakan bahan pengajaran ilmu ekonomi yang berdasarkan kerangka teori ekonomi Pancasila, yang berbeda dengan dan merupakan alternatif terhadap teori ekonomi konvensional.

Secara khusus, latar belakang makin perlunya ilmu ekonomi Pancasila dapat diilustrasikan dari dua buah buku yang ditulis oleh dua orang penulis dari luar negeri. Buku pertama yang terbit tahun 2002 ditulis oleh John Pilger, jurnalis Australia yang tinggal di Inggris, dengan judul The New Rulers of The World (Verso, 2002). Buku yang dikutip Kwik Kian Gie dalam Kongres Indonesia Raya tahun 2004 ini di antaranya mengulas fakta dibalik dimulainya liberalisasi ekonomi Indonesia sejak tahun 1967. Pilger yang merujuk analisis dokumen historis Jeffrey Winters dan Brad Sampson mengungkap latar belakang diadakannya Konferensi Jenewa 1967 (awal Orde Baru) yang disponsori oleh Time-Life Corporation. Konperensi yang disebutnya sebagai “pertemuan merancang pengambilalihan Indonesia” itu diikuti oleh korporat raksasa Barat dan ekonom-ekonom top Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Berkeley Mafia”. Konferensi tiga hari itu berbuah “kaplingisasi” kekayaan alam di Indonesia. Freeport mendapat gunung tembaga di Papua Barat, Konsorsium Eropa menguasai nikel di Papua Barat, Alcoa mendapat bagian terbesar bouksit di Indonesia, dan kelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan.

Buku kedua, yang terbit dua tahun sesudahnya, ditulis oleh John Perkins dengan judul Confessions of an Economic Hit Man (Berret-Koehler, 2004), tidak kalah menghebohkan. Perkins menulis “pengakuan dosanya” sebagai mantan “agen” ekonomi Pemerintah (AS) yang dalam kurun waktu 1971- 1980 ikut “menjerumuskan” beberapa negara Asia dan Amerika Selatan seperti Panama, Equador, Colombia, Iran, termasuk Indonesia (sebagai “korban pertamanya”), dalam kubangan (jebakan) utang luar negeri dan ketergantungan politik-ekonomi kepada korporat dan pemerintah AS.

Perkins yang berpredikat sebagai “pemukul ekonomi” atau “Economic Hit Man” (EHM), mengemban dua misi, yaitu memastikan bahwa utang LN yang diberikan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek konstruksi raksasa milik perusahaan konsultan Perkins dan korporat-korporat AS, dan kemudian “membangkrutkan” negara pengutang agar selamanya tunduk pada kreditor. Proyek-proyek raksasa ini didesain untuk memenuhi kepentingan- kepentingan ekonomi-politik mereka seperti tersedianya pangkalan militer, suara di PBB, akses atas minyak, dan akses terhadap sumber daya alam lainnya.

Perkins memaparkan bahwa korporatokrasi yang dikembangkan melalui misi-misi EHM lebih berbahaya dari sekadar suatu konspirasi. Sistem ini tidak dikendalikan oleh segelintir kecil orang, melainkan oleh konsep yang sudah diterima layaknya kitab suci, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi pasti bermanfaat bagi setiap manusia. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin besar pula manfaat yang diperoleh. Korporat, bank, dan pemerintah, sebagai agen korporatokrasi, menggunakan kekuasaan dan modal mereka untuk memastikan bahwa sekolah, bisnis, dan media, selalu mendukung konsep yang salah ini. Mereka menggiring kita untuk percaya bahwa kebudayaan global AS adalah mesin dahsyat yang membutuhkan peningkatan konsumsi (bahan bakar dan pemeliharaan), termasuk meningkatnya biaya hidup yang harus dipenuhi berapa pun besarnya.

Dalam kasus Indonesia, EHM menjalankan kepentingan korporat dan pemerintah AS dengan dalih menjaga Indonesia dari pengaruh komunis yang masih eksis di Vietnam, Laos, dan Kamboja (1971-1975). EHM meyakinkan bahwa pembangunan sistem perlistrikan terpadu di Jawa merupakan kunci mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkins, sebagai “ekonom”, bertugas untuk memperkirakan kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan perkiraan kuantitaif-matematis, yang kemudian menjadi legitimasi bagi Indonesia untuk memperoleh utang luar negeri.

Utang diberikan dengan syarat proyek dikerjakan oleh konsultan dan korporat yang diajukan oleh tim EHM, setelah nilai utang digelembungkan (mark-up) dari nilai riil proyeknya. Dengan cara ini, industri minyak dan perusahaan-perusahaan kaitannya (pelabuhan, pipa, dan konstruksi) makin tergantung pada sistem perlistrikan yang disediakan oleh tim EHM. Fakta selanjutnya kita tahu bahwa Indonesia disebut sebagai salah satu keajaiban pertumbuhan ekonomi Asia (East Asian economic miracle), yang ironisnya makin terjebak utang (debt-trap), berpredikat negara terkorup, sehingga kebijakan ekonomi-politiknya banyak tergantung pada negara-negara (lembaga) asing seperti CGI, IMF, dan Bank Dunia.

Kedua buku itu telah menginspirasi jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita perlu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu ekonomi Pancasila. Perlu diketahui bahwa Ekonomi Pancasila dikembangkan Prof. Mubyarto sebagai alternatif terhadap ilmu ekonomi konvensional (neoklasik- Barat) yang menjadi mainstream dalam pendidikan ekonomi kita. Di samping itu ekonomi Pancasila juga diposisikan untuk membendung berkembangnya ideologi dan sistem ekonomi kapitalis-neoliberal di Indonesia.

Buku Pilger dan Perkins menunjukkan betapa pentingnya pendekatan multidisiplin yang merupakan pendekatan yang secara konsisten diterapkan ajaran Ekonomi Pancasila. Teori ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang “model” dan penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner (Mubyarto, 2005): Ekonomi Pancasila menganalisis fenomena dan masalah ekonomi tidak sekadar dari kajian ekonomi an sich, melainkan mengaitkannya dengan analisis sejarah, politik, filsafat moral/etika, sosiologi, dan antropologi, yang terang-terangan diabaikan dalam pendekatan ekonomi Neo Klasik-Barat. Masalah-masalah struktural ekonomi berupa ketimpangan, eksploitasi, dan sub-ordinasi terhadap pelaku ekonomi rakyat (kaum miskin) hanya bisa dilihat apabila pendekatan (kacamata) yang digunakan adalah kacamata ekonomi-historis, ekonomi politik, ekonomi sosiologi, dan ekonomi antropologi. Sayangnya pendekatan ekonomi kelembagaan yang multidipliner ini telah diabaikan dalam pendidikan ekonomi kita.

Pendekatan multidisiplin dan transdisiplin dimungkinkan jika ilmu ekonomi tidak sekadar mengasumsikan manusia sebagai homo economicus, melainkan juga sebagai homo socius dan homo ethicus. Dengan begitu, analisis ekonomi tidak seharusnya dipusatkan kepada individu yang selalu mengejar kepentingan pribadi (self-interest), berorientasi keuntungan pribadi (profit orientation), dan selalu bersaing bebas (free-competition). Sebagai homo ethicus dan homo socius, manusia memiliki pertimbangan moral/etika (agama) dan sosial yang mendorongnya untuk tidak mau dikendalikan pasar yang materialistis, melainkan mengutamakan kepentingan bersama dalam suatu tatanan masyarakat yang berasas kekeluargaan (brotherhood) dan kebersamaan (mutualism). Kesejahteraan sosial tidak dapat dianggap sebagai manifestasi kesejahteraan individu yang masing-masing mengejar kepentingan mereka sendiri (Swasono, 2005). Itulah asumsi dasar yang dibangun dalam ilmu ekonomi Pancasila.

Teori ekonomi Pancasila tidak menggunakan asumsi-asumsi ceteris paribus, tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus dipertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua sila Pancasila yaitu

  1. etika,
  2. kemanusiaan,
  3. nasionalisme,
  4. kerakyatan/demokrasi, dan
  5. keadilan sosial.

Jika di samping Pancasila juga selalu disebutkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana dikandung dalam pasal 33 UUD 1945, maka menjadi lengkaplah “model” ekonomi Pancasila, yaitu model ekonomi “holistik” yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah moral/etik, dan lain- lain. Yang ada adalah masalah, yang dihadapi manusia Indonesia, tidak perlu diurai menjadi masalah-masalah yang sangat terpisah-pisah, yang untuk menganalisis masing-masing (Mubyarto, 2005)

Pendekatan dan asumsi di atas dibangun atas keyakinan bahwa ilmu ekonomi tidaklah bebas nilai (value-free), melainkan justru sarat nilai (value- ladden) istilah Gunnar Myrdal. Sistem dan ilmu ekonomi sangat terkait dengan ideologi, sejarah, sistem nilai, dan sistem sosial-budaya (kelembagaan) masyarakat di mana sistem dan ilmu itu dikembangkan. Oleh karena itu dominasi paradigma positivistik yang menganggap kebenaran, relevansi, dan manfaat ilmu ekonomi konvensional (Neoklasik-Barat) bersifat universal harus ditolak. Positivisme hanya mengarahkan pendidikan ekonomi kita untuk semata-mata berorientasi Barat (Amerika), yang memiliki sejarah, ideologi, sistem nilai, dan sistem sosial-budaya, yang jelas berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, sistem dan Ilmu ekonomi Indonesia harus digali dan dikembangkan berpijak pada realitas ekonomi (real-life economy) masyarakat Indonesia sendiri pula. Berdasar itulah ekonomi Pancasila dikembangkan melalui penelitian-penelitian lapangan tentang ekonomi rakyat Indonesia.

FILSAFAT ILMU EKONOMI PANCASILA

Rahardjo (2004) dalam buku “Ekonomi Pancasila: Jalan lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur”) menguraikan tiga landasan filsafat ilmu Ekonomi Pancasila yang sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan legitimasi ilmiah, yaitu meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah wacana mengenai keperiadaan, epistemologi merupakan cara pemahaman atau metode penelitian dan kajian, sedangkan aksiologi adalah pembahasan mengenai nilai, khususnya nilai guna, sebagaimana dicerminkan oleh tujuan (aim, goal, dan visi), hasil atau output dari suatu proses, dalam pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila.

Analisis ontologi memberikan pertanyaan mengenai apa itu yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”, apa itu, apa wujudnya, apakah merupakan teori ataukah sudah dipraktikkan baik di masyarakat maupun di pemerintahan, apakah sudah mendapatkan persetujuan dalam komunitas ilmiah sehingga merupakan ilmu pengetahuan yang dapat diajarkan di sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat luas? Ekonomi Pancasila sebenarnya merupakan istilah dan pengetahuan yang relatif baru dan hingga kini masih berada dalam proses pengkajian dan uji coba (eksperimen).

Dalam proses itu sudah tentu timbul pro dan kontra, ada yang mendukung, menentang (secara vokal atau diam-diam), merongrong atau tidak peduli kehadirannya (sikap indifference) bahkan juga sinis. Guna mengembangkannya lebih lanjut, antara lain telah dibentuk lembaga yang bernama “Pusat Studi Ekonomi Pancasila” (PUSTEP) di lingkungan Universitas Gajah Mada (UGM) yang dikepalai oleh Prof. Dr. Mubyarto. Dengan demikian, maka Ekonomi Pancasila adalah sebuah gagasan yang masih harus diperjuangkan, tidak saja melalui kajian dan pengajaran tetapi juga melalui praktik dan bahkan gerakan.

Wacana Ekonomi Pancasila juga telah menggugat epistemologi ilmu ekonomi konvensional. Pertama-tama digugat asumsi dasar mengenai manusia Konsep homo-economicus dinilai sebagai pandangan tunggal dimensi (one-dementional, meminjam istilah Herbert Marcuse). Padahal pembahasan filsafat telah mengungkapkan hakikat manusia yang multi dimensional. Wacana Ekonomi Pancasila terutama mengangkat konsep homo sociees yaitu makhluk sosial dan homo-eticus, manusia adalah makhluk yang bermoral dan beretika. Selanjutnya Wacana Ekonomi Pancasila berpendapat bahwa ekonomi tidak hanya dikendalikan oleh pasar dan oleh kekuasaan (negara, pemerintah), tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan etika yang mempengaruhi perilaku manusia. Motif ekonomi bukan hanya materialis, khususnya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Ekonomi juga digerakkan oleh motif-motif yang bersifat psikologis dan spiritual, misalnya pengakuan dan penghargaan dan aktualisasi diri, sebagaimana digambarkan antara lain oleh Abraham Maslow.

Berkaitan dengan gugatan terhadap asumsi manusia, wacana Ekonomi Pancasila juga menggugat pandangan bahwa ilmu ekonomi itu bebas nilai (value-free) mengikuti pandangan Max Weber mengenai sosiologi. Sebagaimana pandangan ekonomi penerima hadiah Nobel. Gunnar Myrdal, ekonomi itu sarat nilai (value-ladden). Ilmu Ekonomi yang bebas nilai dipandang hanyalah suatu mitos. Karena itu sesuai dengan pandangan Myrdal, dalam pembahasan ekonomi, nilai-nilai harus dieksplisitkan. Dengan perkataan lain, ekonom dan pelaku ekonomi harus jujur mengenai motivasi dan kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi sikap, pandangan dan perilaku manusia. Dengan perkataan lain, diperlukan kode etik, bahkan peraturan dan undang-undang yang mengendalikan perilaku dan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan asumsi manusia yang multidimensional, maka pendekatan terhadap gejala ekonomi harus dilakukan secara antar disiplin dan multi- disiplin. Antar disiplin adalah pendekatan kajian atau pemecahan masalah (puzzle solving) oleh pakar dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti politik, sosiologi, hukum dan antropologi. Sedangkan dalam pendekatan multi- disiplin, penelitian, analisis dan pengambilan keputusan perlu ditinjau dari berbagai sudut pandangan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kaitannya dengan Ekonomi Pancasila, Bung Hatta pernah memperkenalkan disiplin ekonomi-sosiologi. Akhir-akhir ini berkembang pula penelitian antropologi ekonomi, misalnya yang telah dilakukan oleh Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra atau Dr. Irwan Abdullah. Pendekatan sosiologi-ekonomi telah dilakukan oleh Burger dan pendekatan ekonomi sosiologi dilakukan oleh Galbraith dan Myrdal. Bung Hatta sendiri lebih cenderung pada pendekatan ekonomi- politik (political economy) yang umumnya ditempuh oleh pemikir-pemikir radikal, seperti Paul Baran, Maurice Dobb, Samir Amin, Sri-Edi Swasono dan Sritua-Arif. Mubyarto sendiri menganjurkan dipakainya pendekatan ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang mula-mula diperkenalkan oleh Veblen dan dikembangkan oleh Kenneth Boulding, yang berargumentasi bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh sejumlah hubungan antar institusi sosial (seperti keluarga), institusi politik (seperti negara atau partai politik), institusi ekonomi (seperti perusahaan atau bursa efek), atau institusi religius (seperti majelis ulama atau masjid).

Dalam Pancasila juga telah tercantum secara tegas, aspek aksiologi, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial yang tercantum juga dalam Pembukaan UUD 1945 itu mengandung dua aspek, yaitu, pertama keadilan dan kedua, kemakmuran. Ini berbeda dengan cita-cita kapitalisme yaitu “affluant society” atau consumer society yang merupakan masyarakat konsumsi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Sistem Ekonomi Pancasila adalah “Kesejahteraan Sosial”. Sri-Edi Swasono menerjemahkannya sebagai “Social Welfare”, bukan hanya sekadar welfare saja. Jika mengikuti al Fathihah, maka tujuan yang hendak dicapai oleh jalan lurus (shiratal mustaqim) Ekonomi Pancasila adalah kebahagiaan dunia akhirat yang bebas dari kesesatan dan murka Tuhan. Kesesatan adalah akibat dari kebodohan, sedangkan kemurkaan Tuhan datang karena kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan dengan kesadaran, lebih-lebih yang dilakukan oleh orang yang tahu atau mengerti (berpendidikan). Itulah kesejahteraan sosial yang tidak hanya berdimensi material, tetapi juga mental dan spiritual (Rahardjo, 2005).

PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI PANCASILA

Di samping melalui riset-riset lapangan, pengembangan ilmu ekonomi Pancasila dilakukan melalui pola pendidikan yang menghadapkan peserta didik pada masalah-masalah ekonomi riil yang dihadapi rakyat Indonesia. Pola pendidikan seperti ini dikenal sebagai pendidikan terhadap masalah (problem-posing education), yang merupakan alternatif bagi pola pendidikan yang hanya mendorong peserta didik untuk menghapal sebanyak mungkin materi untuk diujikan di akhir semester, yang disebut sebagai pendidikan gaya bank (banking education). Problem-posing education dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk melakukan kajian (kunjungan) lapangan ke pelaku ekonomi rakyat seintensif mungkin. Mereka dapat juga diajak berdiskusi dan mengkritisi isu-isu ekonomi aktual (lokal dan nasional), terutama masalah-masalah yang dihadapi pelaku ekonomi rakyat, untuk bersama-sama mencari cara-cara pemecahannya.

Pengembangan ilmu ekonomi Pancasila pun direalisasikan melalui diskusi, seminar, dan penerbitan buku-buku ekonomi Pancasila, terutama sejak didirikannya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM tahun 2002. Berdirinya PUSTEP-UGM dirangsang penerbitan buku A Development Alternative for Indonesia (Gama Press, 2002) yang ditulis Mubyarto bersama rekan ekonom kelembagaan dari University of Wiscounsin yaitu Daniel W. Bromley. Meskipun PUSTEP-UGM sudah berdiri dan mengadakan berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar bulanan dan penerbitan website, tetap saja ekonomi Pancasila belum diterima secara luas, bahkan untuk sekadar sebagai ilmu dan sistem alternatif sekalipun. Sampai hari ini ekonomi Pancasila belum diterima sebagai ilmu ekonomi (alternatif) yang perlu diajarkan (untuk dikembangkan lebih lanjut) di perguruan tinggi. Mayoritas pakar ekonomi arus utama masih bersikap skeptis dan cenderung menganggap ekonomi Pancasila sebagai konsep yang mengada-ada (yang “bukan-bukan”), abstrak, normatif, dan tidak memiliki kecukupan ilmiah untuk dikembangkan sebagai sebuah ilmu dan sistem ekonomi. Hal ini berimbas pada keraguan pemerintah (negara) dalam mengembangkan dan menerapkan sistem dan ilmu ekonomi Pancasila, antara lain karena dominasi pemikiran teknokrat ekonomi neoklasik tersebut dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

Demikian upaya pengembangan ilmu ekonomi Pancasila jelas tidak mengada-ada, tetapi sungguh-sungguh merupakan “jalan ke luar” untuk membebaskan diri dari “penjajahan paham ekonomi liberal” yang sudah sangat jauh menguasai kurikulum fakultas ekonomi tanpa kita menyadari bahwa ilmu Ekonomi Pancasila telah lahir. Agar ilmu baru ini dapat tumbuh menjadi besar, kuat, sehat, dan bermanfaat, sehingga dapat menjadi “lampu penerang” bagi kemajuan perekonomian Indonesia, ia harus dilindungi sekaligus diberi kesempatan berkembang secara bebas. Marilah kita semua, terutama ilmuwan-ilmuwan ekonomi muda, bekerja keras mengembangkan ilmu ini, demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah. Ilmu ekonomi harus dijadikan ilmu terapan, ilmu yang penerapannya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia (Mubyarto, 2005).

Rangkuman Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

Krisis global meliputi makin parahnya degradasi moral (spiritualitas), makin lebarnya ketimpangan sosial-ekonomi, dan makin rusaknya sistem ekologis (lingkungan) penyangga kehidupan bumi. Krisis-krisis tersebut adalah manifestasi kegagalan sistem ekonomi global dalam menyejahterakan manusia secara berkeadilan dan berkelanjutan. Di sisi lain, krisis-krisis tersebut merupakan refleksi kegagalan ilmu ekonomi konvensional yang menjadi pondasi berkembangnya sistem ekonomi global. Kondisi ini menuntut perlunya pengembangan ilmu ekonomi alternatif mempertimbangkan aspek-aspek kelembagaan.

Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi alternatif yang khas (berjati-diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil (real-life economy) rakyat Indonesia. Ilmu ekonomi Pancasila mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi yaitu ekonomi moralistik (ber- Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Filsafat ilmu ekonomi Pancasila meliputi: secara ontologis, ekonomi Pancasila merupakan gagasan (wacana) yang masih diperjuangkan, secara epistemologis, ekonomi Pancasila berasumsi bahwa manusia bukan hanya makhluk ekonomi, melainkan makhluk etis dan sosial, ilmu ekonomi tidaklah bebas nilai, tetapi sarat nilai, dan pendekatannya haruslah multidisiplin, berupa ekonomi-politik, ekonomi-antropologi, ekonomi-sosiologi, dan sebagainya, bukan monodisiplin seperti halnya yang digunakan ilmu ekonomi konvensional. Secara eaksiologis ekonomi Pancasila berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ilmu ekonomi Pancasila dikembangkan melalui penelitian-penelitian induktif-empirik terhadap realitas kehidupan ekonomi rakyat Indonesia, yang diseminasikan dalam pendidikan ekonomi yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem-posing education). Lembaga yang merintis pengembangan ideologi, ilmu, dan sistem ekonomi Pancasila adalah Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM yang didirikan oleh Prof. Mubyarto tahun 2002.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 9.20

Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

2 thoughts on “Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated