Rahasia Bank Perbankan Indonesia

Kesehatan Bank dan Rahasia Perbankan di Indonesia

Kesehatan Bank dan Rahasia Perbankan di Indonesia

Kesehatan bank dan rahasia perbankan di Indonesia adalah dua hal yang sangat penting. Selain kesehatan bank, kepercayaan nasabah deposan terhadap bank juga ditentukan oleh rahasia bank. Dalam hal ini kepentingan nasabah atas rahasia bank dimaksudkan adalah agar bank melindungi informasi atas kondisi finansial mereka dari pihak-pihak lain di luar bank. Bagi nasabah deposan, rahasia informasi finansial atas dirinya ini menjadi penting karena sangat memungkinkan munculnya pihak-pihak lain yang bisa merugikan dan mengganggu keamanan maupun kenyamananya.

Baca Juga: Dasar Hukum Rahasia Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, dengan beberapa pengecualian.

Hal tersebut secara jelas juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000, pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Oleh karena itu, di Indonesia rahasia bank tidak menyangkut rahasia keuangan nasabah secara menyeluruh, tetapi terbatas pada informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

Salah satu hal penting dalam pengaturan rahasia bank adalah diijinkannya tukar menukar informasi antar bank tentang kondisi keuangan nasabah. Latar belakang dari diijinkannya tukar-menukar informasi atas kondisi keuangan nasabah adalah untuk mendukung kelancaran usaha bank, khususnya guna menghindari adanya kridit rangkap. Dalam PBI no. 2/19/PBI/2000 diatur bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Baca Juga: 10 Fungsi Manajemen

Dalam pengaturan rahasia bank tersebut ditetapkan beberapa pengecualian. Pengecualian itu meliputi:

  1. kepentingan perpajakan;
  2. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara;
  3. untuk kepentingan peradilan;
  4. perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
  5. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan;
  6. nasabah penyimpan meninggal dunia.

Referensi :

Murti Lestari. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Penerbit Universitas Terbuka: Tanggerang Selatan. Hal 5.29

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated