Keuangan dan Perbankan di Indonesia

Keuangan dan Perbankan di Indonesia

Keuangan dan Perbankan di Indonesia

Keuangan dan Perbankan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan peran yang sangat vital bagi perekonomian. Berikut adalah artikel singkat yang membahas keuangan dan perbankan di Indonesia, selamat membaca…

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PERBANKAN

Pada akhir pemerintahan Orde Lama (tahun 1959-1965) dikeluarkannya kebijakan yang berdampak terhadap kinerja perbankan sampai awal tahun 1960-an, yaitu dikeluarkannya peraturan pemerintah dalam pengendalian moneter tanggal 24 Agustus 1959 yang isinya:

  1. Adanya kebijakan pemotongan nilai uang kertas atau sanering. Kebijakan ini memotong uang Rp500,00 dan Rp1000,00 menjadi tinggal sepersepuluhnya (10 persennya).
  2. Pembekuan simpanan di bank-bank sebesar 90 persen untuk jumlah simpanan di atas Rp25.000,00.
  3. Penghapusan sistem bukti ekspor menjadi pungutan ekspor dan pungutan impor.

Kebijakan tersebut merugikan banyak bank dan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia yang menderita kerugian sebesar Rp230 juta akibat penurunan nilai uang.

Baca Juga: Mengenal Manajemen Bank Umum

Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pusat Nomor 41 tentang Pembentukan Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). BKTN merupakan penggabungan dari tiga bank antara lain BRI, Bank Tani dan Nelayan, serta Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Pembentukan bank ini untuk mendukung revolusi agraria yang dicetuskan tanggal 24 September 1960. Tugas BKTN adalah menyediakan kredit bagi petani dan nelayan yang disertai dengan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pengawasan (supervised credit). Pada tahun 1965 terjadi perubahan pada bank-bank milik pemerintah. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1965 memutuskan untuk mengintegrasikan BTN ke dalam Bank Indonesia. Sementara Penpres No. 9 tahun 1965 mengintegrasikan BKTN ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN).

Masa represi keuangan terjadi antara periode tahun 1966-1983, yakni pada saat peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Kebijakan represi keuangan pemerintah Orde Baru meliputi program stabilisasi dan rehabilitasi, sedangkan dalam jangka panjang diarahkan dalam bentuk program pembangunan. Untuk menunjang program tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1966 pemerintah mengeluarkan peraturan yang berisi antara lain:

  1. Peninjauan kembali kredit perbankan dengan memberikan batasan dalam jumlah kredit, agunan, dan tingkat suku bunga.
  2. Diberlakukan prinsip anggaran pendapatan dan belanja negara berimbang sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi.
  3. Adanya kebijakan debirokratisasi yang ditujukan untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam perekonomian agar tercipta sistem ekonomi yang demokratis.
  4. Kebijakan di bidang perdagangan luar negeri yang bertujuan memberikan porsi yang lebih besar bagi eksportir dan mengurangi intervensi pemerintah dalam tata niaga ekspor dengan sistem insentif ekspor.
  5. Kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri dan penarikan utang-utang luar negeri baru yang tujuannya untuk mengurangi tekanan neraca pembayaran.

Setelah periode tersebut mulailah terjadi perubahan sistem perbankan di antaranya melalui pembentukan BRI unit desa dan kredit program (subsidized credit). Dalam penyaluran kredit program Bimbingan Massal (BIMAS), BRI menjadi bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah. Salah satu tugas dari bank pelaksana program ini adalah menyediakan kebutuhan dana bagi pembiayaan sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Koperasi juga berperan dalam program BIMAS melalui pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

Baca Juga: MENGENAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

Permasalahan yang terjadi pada program BIMAS adalah tingkat pengembalian kredit yang cenderung menurun. Sebelum tahun 1973, jumlah kredit macet hanya sekitar 5 persen, sepuluh tahun kemudian naik menjadi sebesar 35 persen. Kredit macet tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Tabel berikut menunjukkan besarnya tunggakan debitor terhadap bank dari tahun 1971-1984.

Tabel Kredit Macet di BRI tahun 1971-1984

  Tahun  Tunggakan Jumlah (ribuan rupiah)  Tunggakan %
197140.4125,61
1972147.1855,75
1973316.8406,42
19741.301.14710,38
19752.429.44514,12
19763.331.95614,85
19773.970.72422,65
19783.578.83420,17
19791.962.68315,13
19802.500.52617,59
19813.760.87624,14
19824.352.01933,93
19833.408.63236,20
1984430.02826,93
Sumber: Bank BRI (1995)

Dengan kondisi ini maka bank pelaksana akan kurang terpacu untuk bekerja keras dalam program BIMAS yang dicanangkan pemerintah padahal kredit ini bersumber dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kebijakan pemerintah saat itu untuk jangka panjang mungkin kurang tepat, sehingga perlu diadakan perubahan yang mendasar. Beberapa indikator ketidakberhasilan program BIMAS ini dipengaruhi berbagai faktor antara lain:

  1. Pencapaian target dengan luas areal sawah yang ditetapkan. Penyaluran kredit hanya rata rata 61 persen dari total luas areal sawah yang ditetapkan selama program BIMAS.
  2. Realisasi kredit yang disalurkan rata-rata hanya 44 persen dari target.
  3. Rata-rata besarnya pembayaran kembali kredit BIMAS selama 15 tahun hanya mencapai Rp531,8 miliar dari target Rp1,446 triliun atau 36,8 persennya saja.

DEREGULASI PERBANKAN

Pada periode sebelum krisis yakni tahun 1983 sampai 1997 terdapat beberapa kebijakan perbankan yang berpengaruh luas terhadap perekonomian. Paket kebijakan yang pertama adalah Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun’83) dan yang kedua adalah Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto’88). Paket Kebijakan Juni 1983 ditujukan untuk mendorong ekspor non-migas sebagai antisipasi atas merosotnya penerimaan devisa dari minyak. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk menerapkan prinsip prinsip manajemen yang berorientasi pada pasar. Bentuk-bentuk subsidi bunga dibatasi dan hanya diberikan untuk skala prioritas tertentu, sedangkan penentuan suku bunga kredit non prioritas diserahkan pada pasar. Isi Paket Kebijakan Juni 1983 adalah:

  1. Penghapusan pagu kredit sehingga perbankan dapat memberikan kredit secara lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan.
  2. Bank diberi kebebasan dalam menentukan suku bunga, baik deposito, tabungan maupun kredit dalam meningkatkan mobilisasi dana dari dan kepada masyarakat.
  3. Pengaturan volume kredit likuiditas dapat mengurangi ketergantungan bank-bank kepada bank sentral dengan memperkenalkan alat kebijakan moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan fasilitas diskonto.

Dengan kebijakan tersebut, pada bulan Mei 1983 tingkat suku bunga deposito jangka waktu 6 bulan untuk bank-bank milik pemerintah dibebaskan. Pada bulan Juni 1983 pengendalian atas suku bunga dihilangkan.

Baca Juga: SEJARAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

Sementara itu paket kebijakan yang kedua (Pakto’88) dilakukan untuk: pertama meningkatkan pengerahan dana masyarakat, kedua memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat terutama pelaku ekspor, ketiga mendorong tercapainya efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan bank dengan kompetisi yang sehat.

Isi Paket Kebijakan Oktober 1988 adalah:

  1. Pembukaan pasar bagi industri perbankan nasional dengan cara memberi kemudahan perijinan bagi bank devisa dan kemudahan untuk membuka kantor cabang.
  2. Penetapan pajak atas bunga deposito sebesar 15 persen, sama halnya dengan pajak keuntungan dari sekuritas dan obligasi.
  3. Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 15 persen utang lancar menjadi 2 persen dari DPK (Dana Pihak Ketiga).
  4. Penentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dengan batasan sampai dengan 20 persen dari total modal kepada peminjam tunggal atau 50 persen kepada peminjam grup.
  5. Penempatan dana BUMN di bank-bank pemerintah sampai 50 persen dan 20 persen pada setiap bank lainnya.
  6. Diperbolehkannya bank-bank untuk melakukan diferensiasi produk DPK baik dalam tabungan maupun deposito.
  7. Adanya kelonggaran persyaratan untuk memperoleh ijin perdagangan valuta asing.

Dengan demikian cakupan paket deregulasi ini tidak terbatas pada sektor perbankan saja, akan tetapi juga pada sektor keuangan pada umumnya seperti perusahaan asuransi dan pasar modal. Dengan kebijakan ini pula pendirian dan perluasan cabang sangat mudah, sehingga saat itu berdiri ratusan bank baru di Indonesia, bahkan oleh pengusaha besar yang tidak menguasai dunia perbankan sekalipun. Bank-bank didirikan hanya untuk memudahkan pembiayaan perusahaan mereka sendiri.

Tabel Pertumbuhan Mobilisasi Simpanan Menurut Kelompok Bank Periode 1983-1997

  PeriodeTotal simpanan (miliar Rp.)Bank pemerintah (%)Bank umum (%)Bank asing campuran (%)  BPD (%)
198312.29735,878,544,120,9
198415.36319,742,424,340,8
198520.03228,850,68,517,9
198623.27617,618,69,0-3,4
198729.09619,248,37,519,7
198837.45824,439,521,736,3
198954.03431,674,930,228,8
199081.58736,969,965,752,3
199195.1183,130,427,926,6
1992111.42925,810,57,714,5
1993142.45417,341,216,329,4
1994170.4064,232,126,929,3
1995214.76418,132,123,326,3
1996281.71819,140,530,99,1
1997357.61347,17,4117,03,2
Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, diolah

Sebelum krisis ekonomi dan finansial melanda Indonesia, perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bank di wilayah Indonesia. Akan tetapi perkembangan ini diikuti dengan pertumbuhan tingkat suku bunga riil yang negatif. Hal itu karena tingkat bunga nominal yang dikoreksi dengan inflasi. Peristiwa booming minyak merupakan salah satu sebab kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah berfungsi ganda yakni sebagai alat untuk pengendalian tekanan inflasi dan juga sebagai alat mempengaruhi alokasi dana.

Kebijakan pemerintah yang diterapkan pada tahun 1974 dan 1983 mendorong diterapkannya plafon kredit bagi setiap bank, tingkat reserve requirement yang tinggi, dan kredit yang selektif. Kebijakan tersebut menyebabkan lembaga keuangan menjadi terfokus pada bank-bank milik pemerintah yang bertugas melayani BUMN.

Tabel Kredit Perbankan Menurut Kelompok Bank Tahun 1984-1996 (dalam miliar rupiah)

  TahunBank pemerintah  (%)Bank swasta nasional  BPDBank asing campuran  Total
19841421575.63042510104618813
19851633874.74106640107322157
19861892671.75506766120426402
19872302370.17462961140632852
19883017868.6107141196191344001
19894027563.3185911625311563606
19905424255.5349752302617797696
19916064453.44183626168512113608
19926900755.84233730159330123689
19937154347,660441355414733150271
19948001042,474654420118366188880
19959348039,8111644524224245234611
19969812139,4119919527525681248996
Sumber: Statistik Indonesia BPS:1989 dan 1993 diolah

Peran bank pemerintah mulai mengalami penurunan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1992, walaupun masih mendominasi jumlah pemberian kredit yaitu dari 75,6 persen tahun 1984 dan mulai menurun pada tahun 1992 menjadi hanya 55,8 persen. Penurunan persentase peranan bank pemerintah memberikan peluang bagi swasta untuk berkembang, mengingat pangsa pasar perbankan Indonesia yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak.

PERBANKAN PADA PERIODE KRISIS MONETER 1997/1998

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997. Krisis perekonomian Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 1997-1998 itu, telah melahirkan perdebatan publik, khususnya mengenai pilihan kebijakan (policy response) yang diambil Pemerintah pada waktu itu. Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan pilihan kebijakan yang paling banyak disorot karena menyangkut aliran dana yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi pengelolaan keuangan negara pasca krisis.

Krisis moneter tersebut berdampak luas dan lama terhadap perekonomian dan khususnya perbankan di Indonesia. Sebenarnya sejak digulirkannya Pakto’88 sudah dapat terindikasi lemahnya perbankan Indonesia. Ciri-ciri yang memperkuat indikasi tersebut antara lain: pertama, rendahnya rasio modal terhadap aktiva produktif, kedua rendahnya persyaratan modal minimum untuk mendirikan suatu bank di Indonesia (merupakan yang terendah di Asia saat itu), dan faktor ketiga adalah tingginya jumlah kredit yang bermasalah.

Banyaknya jumlah bank sejak kebijakan Pakto’88 menyebabkan terjadinya persaingan antar bank yang lebih tinggi. Dengan demikian bank cenderung melakukan ekspansi kredit yang berisiko tinggi. Padahal saat itu analisis kredit dan penanggulangan resiko belum begitu dipahami. Di bank- bank swasta banyak kredit yang tersedot hanya kepada beberapa kelompok usaha saja atau individu yang terkait dengan pihak bank. Di bank milik pemerintah terjadi campur tangan berlebihan sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat.

Kredit macet yang terjadi pada tahun 1997 mencapai 7,7 persen atau sebesar Rp.10,2 triliun. Tingginya kredit bermasalah tersebut terutama disebabkan oleh pelanggaran BMPK bagi bank-bank swasta yang bermodal kecil pasca deregulasi. Besarnya kredit yang kurang terkontrol, lemahnya pengawasan dan sistem internal, serta rendahnya kemampuan dalam mendeteksi resiko membuat kondisi ini semakin parah saat krisis ekonomi terjadi.

Mengingat kondisi perbankan saat itu yang kurang kondusif, maka pemerintah melakukan penjaminan terselubung (implicit guarantee) dari Bank Sentral agar bank yang tidak sehat tetap dipertahankan dengan alasan mencegah kegagalan sistemik perbankan. Pengawasan bank sentral saat itu belum dapat mengimbangi perkembangan perbankan yang begitu pesat dan makin kompleks. Hal itu membuat potensi krisis menjadi terakumulasi, yang makin membuat perbankan nasional sangat sensitif terhadap krisis. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan akibatnya fungsi intermediasinya terganggu. Kondisi perbankan yang demikian menyebabkan dampak yang negatif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Penyaluran BLBI

Dimensi krisis nilai tukar pada bulan Agustus 1997 sangatlah besar dan implikasinya sangat luas. Pengetatan likuiditas yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi depresiasi Rupiah memberikan dampak buruk bagi perbankan dan sektor riil. Terlebih lagi, penutupan 16 bank pada tanggal 1 November 1997 yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, ternyata mengakibatkan keadaan yang sebaliknya.

Kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional runtuh. Kekhawatiran akan terjadinya pencabutan ijin usaha berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di perbankan. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penarikan simpanan dari perbankan secara besar-besaran dan perpindahan

simpanan dari satu bank yang dipandang kurang sehat ke bank lain yang dianggap lebih sehat. Sebagai gambaran, uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp24,9 triliun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp37,5 triliun pada akhir Januari 1998 dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 yang mencapai Rp45,4 triliun.

Sementara itu, berbagai isu tentang kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang sangat mengkhawatirkan karena menyangkut pula kelangkaan kebutuhan medis/obat-obatan seperti infus yang menyebabkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi semakin tinggi. Hal ini mendorong pembelian barang-barang secara berlebihan dan peningkatan kegiatan spekulasi di pasar valas. Akibatnya bukan saja inflasi melonjak mencapai 6,88 persen pada bulan Januari 1998 (sekitar 89,8 persen year to year pada bulan Maret 1998) dan nilai tukar merosot tajam hingga Rp16.000,00 pada tanggal 22 Januari 1998, melainkan juga menyebabkan penarikan simpanan di bank-bank.

Istilah BLBI dikenal sejak tanggal 15 Januari 1998 sebagaimana ditegaskan Pemerintah dalam Letter of Intent kepada International Monetary Fund (IMF). Dalam surat yang ditandatangani oleh Menko Ekuin itu, pemerintah menyatakan pentingnya bantuan likuiditas (liquidity support) BI kepada perbankan sehingga secara jelas dapat disimpulkan BLBI merupakan program pemerintah yang di-acknowledge oleh IMF bahkan menjadi conditionality yang ditetapkan oleh IMF. Meskipun dalam pengertian luas liquidity support itu meliputi juga kredit subordinasi, kredit likuiditas darurat, dan fasilitas diskonto I dan II, BLBI yang diberikan dalam masa krisis itu hanya mencakup bantuan likuiditas kepada bank untuk menutup kekurangan likuiditas terutama yang berupa saldo debet, fasilitas diskonto dan SBPU khusus, serta dana talangan dalam rangka kewajiban pembayaran luar negeri.

DAMPAK KRISIS TERHADAP PERBANKAN

Dampak terbesar krisis moneter bagi perbankan adalah menurunya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dilikuidasinya 16 bank pada tahun 1997 merupakan bukti perbankan Indonesia sangat rapuh. Lumpuhnya sektor perbankan saat itu sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama yang menggunakan fasilitas bank.

Dalam kondisi yang demikian pemerintah melakukan langkah pengetatan moneter sebagai reaksi merosotnya nilai rupiah terhadap valuta asing. Bank Indonesia juga melakukan penghentian transaksi Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), menarik dana BUMN, dan menaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Terhentinya dana dari Bank Indonesia mengakibatkan tingkat suku bunga kredit antar bank meningkat. Untuk menarik dana dari masyarakat, setiap bank bersaing meningkatkan suku bunga simpanannya. Pada saat itu bunga deposito dapat mencapai 30-40 persen.

Meningkatnya pasokan dana masyarakat dari tabungan, deposito, maupun produk bank lainnya menghadapi resiko yang tinggi. Tingginya bunga pinjaman sebagai konsekuensi dari bunga simpanan bank yang tinggi menyebabkan peminjam dapat mengalami kesulitan pengembalian kreditnya. Kesulitan likuiditas perusahaan mengakibatkan pengembalian kredit terhambat dan bank akan menghadapi kredit macet.

Upaya untuk menyehatkan bank dimulai tahun 1998 dengan proses due diligence oleh BPPN terhadap 176 bank nasional dalam rangka rekapitalisasi perbankan. Ada 99 bank yang masuk dalam kategori A, 49 dalam kategori B, dan 28 masuk kategori C. Dasar dari pengkategorian tersebut pada Rasio Kecukupan Modal/CAR (Capital Adequacy Ratio) yang syaratnya sebagai berikut:

  1. Kategori A untuk bank yang memiliki CAR di atas 4 persen.
  2. Kategori B untuk bank yang memiliki CAR antara 4 persen sampai 25 persen.
  3. Kategori C untuk bank yang CARnya dibawah 25 persen.

Pada bulan Maret tahun 1999 pemerintah mengambil alih tujuh bank, menutup 38 bank, dan merekapitalisasi 9 bank kategori B, 12 bank BTO, 12 BPD, dan seluruh bank BUMN. Bulan Desember 1998 defisit modal perbankan mencapai Rp80 triliun sampai dengan Rp90 triliun.

Di beberapa negara umumnya digunakan dua tahap untuk mengatasi krisis perbankan. Tahap pertama, dengan menentukan tujuan yang jelas, yaitu memulihkan kepercayaan nasabah dan menjamin dananya, mencegah likuidasi aset, menghindari fluktuasi moneter, dan melindungi bank bank yang solvent. Tahap kedua, membuat blue print yang jelas, perbaikan pengaturan regulasi perbankan, restrukturisasi perbankan, dan dukungan pendanaan dari pemerintah.

Ada beberapa cara yang telah ditempuh pemerintah untuk menyehatkan perbankan Indonesia, yaitu:

Likuidasi Bank

Kebijakan pemerintah untuk melikuidasi 16 bank pada bulan November 1997 menimbulkan biaya sosial yang besar, yaitu anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tidak berjalannya mekanisme intermediasi bank berdampak buruk bagi perekonomian. Adanya kontraksi penawaran agregat dan sisi lain terjadi pula ekspansi permintaan agregat mengakibatkan angka inflasi yang tinggi.

Kondisi krisis keuangan dan ekonomi yang pernah terjadi di Amerika Latin menunjukkan beberapa hal:

  1. Panic buying terhadap barang-barang tahan lama karena uang tunai memiliki time value of money yang negatif.
  2. Melebarnya defisit neraca perdagangan.
  3. Capital flight yang mendorong masyarakat tidak percaya terhadap lembaga intermediasi finansial domestik.
  4. Nilai mata uang akan mengalami depresiasi yang besar dan fluktuasinya sangat sulit dikendalikan.

Penggabungan Bank (Merger)

Salah satu cara menyehatkan bank adalah dengan menggabungkan beberapa bank yang dinilai efektif untuk menghasilkan bank yang kuat dan tahan terhadap goncangan ekonomi. Merger akan meningkatkan efisiensi yang berasal dari penghematan biaya operasional bank. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1997 dapat memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bank tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bagi perbankan, merger kadang sulit dilakukan karena tidak setiap bank cocok dan sesuai. Selain itu merger juga memerlukan biaya yang cukup besar. Dengan merger, maka karyawan bank dapat di PHK dengan alasan terlalu banyaknya jumlah karyawan sehingga kurang efisien. Oleh karena itu merger atau konsolidasi lebih sesuai bila dilakukan pada bank yang memiliki jenis usaha sama.

Restrukturisasi Perbankan

Restrukturisasi perbankan bertujuan untuk mengubah perbankan dari yang tidak sehat menjadi sehat dengan berbagai strategi. Untuk jangka pendek restrukturisasi ditujukan untuk; memulihkan kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan, penggunaan sumber daya secara efisien, dan memiliki investor dan pengelola yang profesional. Dalam jangka panjang, restrukturisasi ditujukan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan jangka panjang dan menciptakan pelaku ekonomi dan keuangan yang handal. Restrukturisasi harus dilakukan pada level makro maupun mikro. Pada level makro berkaitan dengan peran pemerintah pada kebijakan, khususnya rekapitalisasi perbankan. Sedangkan pada level mikro dengan upaya bank- bank menata dan melakukan perbaikan pada perusahaannya. Hal itu karena program restrukturisasi terkait dengan kondisi makro ekonomi yang stabil dan langkah penyehatan seta pemberdayaan sektor riil.

Selain membutuhkan dana yang cukup besar, restrukturisasi perbankan membutuhkan waktu yang tidak cepat dalam pemulihannya. Negara seperti Swedia membutuhkan waktu 4-5 tahun, Chili 5-6 tahun, Meksiko 2-3 tahun, dan Korea Selatan 2-3 tahun. Selain itu pola yang digunakan juga berbeda. Di Chili dilakukan dengan melikuidasi, merger dan konsolidasi bank, sedangkan di Swedia pola yang dilakukan dengan mengklasifikasikan bank dalam dua kategori yaitu good banks dan bad banks.

Rekapitalisasi Perbankan

Untuk mengikuti skema rekapitalisasi, bank diwajibkan dapat mencapai CAR tidak kurang dari 25 persen. Target adanya rekapitalisasi adalah menjadikan bank domestik mencapai CAR sampai 4 persen pada saat setelah krisis. Besarnya CAR ini setengahnya dari standar yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlement), yakni 8 persen.

Untuk bank yang telah memenuhi syarat CAR antara 25 sampai 4 persendapat mengikuti program rekapitalisasi atau ditutup. Modal baru yang disetor untuk rekapitalisasi oleh pemilik 20 persen, sedangkan pemerintah sebanyak 80 persen. Dengan demikian besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk rekapitalisasi sangatlah besar. Sampai September tahun 1998 besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebanyak Rp233, 3 triliun berdasarkan hasil due diligence.

Tabel Tingkat Kecukupan Modal Dan Kebutuhan Dana Rekap Perbankan

Grup bankKategori(CAR)Jumlah CARKebutuhan Dana Rekap
totalpemerintahpemilik
PerseroC (<25%)6-6349136.443
BPDA (>4%)1214,42
 B2 (0-(-25%)11-646587147
 C (<25%)4-4115459115
SwastaA (>4%)4215,74
 B1 (0-4%)52,08359
 B2 (0-(-25%)40-157118.6754.669
 C (<25%)30-1116777.12219.28
Jumlah150 233.32124.22
Sumber: Ary Suta dan Musa, 2003

Rekapitalisasi menyebabkan beban yang berat bagi pemerintah. Total obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah tercatat sekitar Rp644 triliun yang berupa obligasi rekap Rp425 triliun, obligasi BLBI Rp145 triliun, dan obligasi yang berasal dari dana penjaminan deposan mencapai Rp74 triliun. Selain itu bunga yang harus dibayarkan sampai tahun 2002 mencapai Rp155 triliun.

PERBANKAN PASCA KRISIS

Sampai dengan periode tahun 2003-an, perbankan Indonesia boleh dikatakan disibukkan oleh kegiatan konsolidasi, melakukan berbagai efisiensi dari soal operasional, jaringan, kantor cabang, serta efisiensi biaya modal dengan membuang beban. Yang paling terlihat adalah pergeseran sumber dana dari dana mahal berupa deposito ke dana murah berupa tabungan dan giro.

Pada Juni 2003 posisi deposito berjangka masih 52 persen dari total dana pihak ketiga,   dan terus turun   sehingga pada Desember 2003   menjadi 48 persen. Saat ini, total deposito berjangka Rp405 triliun, atau 45 persen dari total dana pihak ketiga yang Rp897 triliun. Jadi, 55 persen dana pihak ketiga telah berbentuk dana murah berupa tabungan dan giro. Struktur pendanaan ini lebih baik daripada masa sebelum krisis, di mana porsi deposito di atas 50 persen bahkan bisa mencapai 54 persen dari dana pihak ketiga.

Tahun 2004, perbankan nasional memasuki pertumbuhan tinggi. Ini adalah tahun milik sektor perbankan. Emiten perbankan memimpin pergerakan saham di pasar modal. Penyelenggaraan pemilu memang sedikit menghambat laju penyaluran kredit di kuartal pertama, tetapi fundamental yang kuat menghasilkan optimisme besar dalam memandang perbankan.

Konsolidasi perbankan dapat dikatakan telah usai di tahun 2004. Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan divestasi Bank Permata menjadi pertanda telah berakhirnya masa itu. Semua bank yang tadinya di bawah BPPN telah menyelesaikan program restrukturisasi, terutama sekali restrukturisasi kredit bermasalah (NPL). Konsolidasi lain, yaitu konsolidasi secara akuntansi, seperti halnya kuasi reorganisasi juga telah selesai. Kuasi reorganisasi adalah prosedur akuntansi yang ditetapkan perusahaan dan disetujui pemegang saham untuk menghapus saldo negatif laba ditahan dengan menurunkan saldo akun (pos) paid-up capital (modal disetor). Dalam proses ini, aktiva yang dinilai terlalu tinggi juga harus diturunkan.

Sekalipun Loan to Deposit Ratio (LDR) belum kembali ke masa sebelum krisis, tetapi fungsi intermediasi perbankan nasional secara bertahap terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terutama pada pertumbuhan kredit di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan konsumen. Posisi kredit perbankan pada bulan Juni tahun 2004 meningkat Rp15,3 triliun menjadi Rp528,7 triliun. Sekalipun pada kuartal pertama penyaluran kredit sempat seret, hanya tumbuh Rp6,8 triliun, tetapi kondisi itu pada kuartal kedua membaik. Dalam bulan Juni 2004 saja, kredit baru yang dikucurkan mencapai Rp. 11,8 trilyun di mana 44,4 persen di antaranya disalurkan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Secara kumulatif, sampai Juni 2004, total kredit baru perbankan mencapai  Rp31,9 triliun.

Peningkatan kredit tersebut di sisi penawaran antara lain disebabkan oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp17,7 triliun atau sekitar 2 persen dari total DPK yang Rp897 triliun. Di sisi permintaan, kenaikan kredit didorong oleh relatif rendahnya tingkat suku bunga kredit perbankan. Meskipun demikian, dalam bulan Juni 2004 terdapat tambahan undisbursed loan, kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan, yakni Rp1,7 triliun. Secara keseluruhan, kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan pada tengah tahun 2004 mencapai Rp127,6 triliun.

Tingginya jumlah kredit yang telah disetujui bank tetapi belum ditarik tersebut menunjukkan betapa sektor riil masih menghadapi banyak kendala, sehingga hanya memiliki sedikit ruang gerak. Tidak heran kalau porsi kredit terbesar masih dari kredit konsumsi, sementara kredit investasi nilainya paling rendah. Per Mei 2004, dari total kredit baru sebesar Rp24,4 triliun, kredit investasi hanya sebesar Rp5,1 triliun atau 20,1 persen, kredit konsumsi Rp7,8 triliun atau 32 persen, dan kredit modal kerja Rp11,5 triliun atau 47 persen.

Dari sudut kualitas kredit, pada bulan Juni terjadi peningkatan kualitas yang terlihat pada penurunan rasio NPL kotor maupun bersih yang masing- masing menurun menjadi 7,6 persen dan 2,4 persen. Aspek permodalan industri perbankan masih memadai, yakni tercatat sebesar 20,9 persen. Meskipun demikian, harus diperhatikan pengaruh faktor besarnya aset berbentuk obligasi pemerintah terhadap CAR dan LDR tersebut.

Tabel Perkembangan Jumlah Bank Tahun 1998-2004

Kelompok Bank1998199920002001200220032004
Bank Umum208164151145142138134
Bank BUMN7555555
BPD27272626262626
Bank asing dan campuran44403934343131
BPR7607777277649320910691069122
Jumlah7893800879859530931393069318
Sumber: Bank Indonesia

Tabel Indikator Perbankan Tahun 1998-2004 (dalam triliun rupiah)

Keterangan1998199920002001200220032004
Total aset895,51,006,71,030,51,099.701,112.201,068.401,218.40
Dana pihak ketiga625,4617,6699,1797.40835.80888.60928.10
Kredit545,5277.3320,4358.60410.30477.20567.30
NPLs gross %48,632,818,8 33.2039.1038.20
Modal– 129,8-41,253,562,3093.00110.90115.10
Laba(rugi)178,6-38,610,5-1,50-0.102.702.40
Sumber: Bank Indonesia

Tabel Perkembangan Kolektibilitas Kredit Perbankan Desember 1998-2000 (Dalam Triliun Rupiah)

Klasifikasi199819992000
Lancar408,2607,2591,2
Dalam perhatian khusus48,225,221,3
Kurang lancar57,528,132,3
Diragukan83,735,416,9
Macet135,528,529,3
Sumber: Bank Indonesia

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengingat API merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun white paper penyehatan perbankan nasional pasca IMF, maka Bank Indonesia akan mulai mengimplementasikan API pada tahun 2004.

Ada enam pilar sistem perbankan nasional dalam API yaitu:

  1. struktur perbankan yang sehat,
  2. sistem pengaturan yang efektif,
  3. sistem pengawasan yang independen dan efektif,
  4. industri perbankan yang kuat,
  5. infrastruktur pendukung yang mencukupi,
  6. perlindungan konsumen.

Pada tahun 2013 Bank Indonesia akan mengklasifikasikan bank-bank di Indonesia menjadi empat kelas, yaitu:

  1. Bank internasional dengan jumlah modal Rp.50 triliun ke atas,
  2. Bank nasional dengan jumlah modal antara Rp.10 triliun-Rp.50 triliun,
  3. Bank dengan fokus, yaitu yang memiliki modal Rp.0,1 triliun-Rp.10 triliun,
  4. Bank dengan kegiatan usaha terbatas yang meliputi BPR dan bank bank kecil yang modalnya di bawah Rp.100 miliar.

Mencermati rancangan blue print API dengan strategi jangka panjangnya dan syarat bagi perbankan pada tahun 2013 kemungkinan bank-bank akan kesulitan untuk mencapainya. Hal itu mengingat pertumbuhan dan kemampuan dari bank-bank di Indonesia masih belum mencukupi untuk ditarget sedemikian besarnya.

PERBANKAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Pengembangan ekonomi rakyat merupakan cara untuk menanggulangi kemiskinan ini. Menanggulangi kemiskinan berarti memberikan akses pada si miskin untuk bisa terlibat dalam produksi dan distribusi tersebut. Namun demikian, keterbatasan aset produktif yang dimiliki dan keterbataan pendidikan serta ketrampilan telah membatasi si miskin untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi ini.

Salah satu upaya tersebut misalnya memberikan akses dalam mendapatkan fasilitas finansial, seperti kredit mikro dari sektor perbankan. Sejauh ini alokasi kredit yang diberikan kepada bank-bank lebih banyak masuk ke sektor modern, yang secara relatif hanya sebagian kecil masyarakat menggelutinya. Tabel 3.8. menunjukkan tentang distribusi secara sektoral kredit perbankan.

Tabel Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor 1995-2002 (dalam milyar Rp)

Sektor19951996199719981999200020012002
Jumlah kredit196.149242.423306.125384.551225.133269.000307.594365.410
Pertanian14.29115.82018.84523.49923.77719.50320.86322.332
Pertambangan9541.2242.7364.0663.6976.6807.4406.095
Perindustrian62.98773.02381.234108.02384.259106.782116.525121.035
Perdagangan45.36456.23273.46285.91843.28844.09948.45065.978
Jasa-jasa52.37869.45496.503124.03943.16144.31649.06160.983
Lainnya20.19526.66133.34339.00626.95147.62065.25588.987
Sumber: Bank Indonesia

Tabel diatas mencerminkan “wajah” distribusi perkreditan yang dilakukan perbankan di tanah air yang hanya dinikmati sebagian kecil rakyat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi rakyat banyak, yakni pertanian hanya menikmati sebagian kecil dari porsi kredit yang ada. Sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa, walaupun hanya menampung relatif sedikit tenaga kerja, merupakan penyerap terbanyak dari kredit perbankan nasional. Dan dapat diduga bahwa nilai terbesar dari kredit tersebut juga tidak merata di kalangan usaha industri/perdagangan/jasa tersebut, karena hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan kredit bernilai besar dari bank-bank yang ada.

Gambaran demikian sebenarnya tidaklah menjadi terlalu jelek apabila memang sektor-sektor kecil itu tidak membutuhkan dana untuk pengembangan usaha atau peningkatan produksinya. Namun kenyataannya adalah tidak selalu demikian. Persoalan yang masih sering dihadapi adalah masalah akses untuk mendapatkan kredit itu sendiri, yang memang tidak gampang bagi usaha-usaha kecil atau mereka yang bekerja di sektor-sektor informal. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam kepada lembaga keuangan informal, atau kepada lembaga keuangan formal semacam BPR, yang tingkat bunganya lebih tinggi dari tingkat bank umum tersebut. Hal ini menjadi sangat ironis, karena unit-unit usaha kecil dan miskin tersebut terpaksa menanggung biaya produksi yang tinggi, sementara unit-unit usaha besar yang telah banyak memperoleh berbagai fasilitas dan perlindungan, bisa memperoleh tingkat bunga yang rendah, yang berarti pula bisa berproduksi dengan biaya relatif rendah tersebut.

Jika dilihat para pelaku ekonomi di tanah air, maka alokasi kedit yang demikian secara nyata menunjukkan ketidakmerataan dan ketidakadilannya karena pelaku ekonomi di tanah air sebagian besar bukanlah unit-unit usaha besar ataupun kelas konglomerat, melainkan adalah unit-unit usaha kecil yang jumlahnya lebih dari 90 persen dari total pelaku ekonomi nasional. Hal inilah yang mengarahkan kita pada pentingnya alokasi kredit berskala mikro dan kecil untuk memberdayakan para pelaku ekonomi tersebut. Dengan adanya bantuan kredit tersebut diharapkan akses mereka menjadi semakin terbuka dalam aktivitas ekonomi, dan mengangkat mereka yang masuk kategori miskin ke jenjang pendapatan yang lebih wajar dan manusiawi. Artinya, mereka bisa diangkat dari lembah kemisknan absolut tersebut melalui kebijakan yang mengarahkan mereka terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Peran penting lain dari ekonomi rakyat adalah dalam penyerapan tenaga kerja, yang sangat terkait dengan permasalahan kemiskinan. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja. Data empirik menunjukkan dengan investasi terbatas unit usaha ekonomi rakyat bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja.

Ekonomi (sebagian besar) rakyat Indonesia sejauh ini masih memberikan sumbangan relatif kecil dalam output nasional, demikian pula pangsa pasar yang dikuasainya. Namun demikian dari sisi jumlah pelakunya atau unit usaha serta penyerapan tenaga kerjanya ternyata sangat dominan dibanding ekonomi usaha besar dan konglomerat (UBK).

Tabel Rata-rata Investasi Kegiatan Ekonomi (2000-2003)

  Skala UsahaInvestasi (miliar rph)  Unit UsahaInvestasi per Unit (juta Rph)
Kecil58.88440.138.8231,5
Menengah73.19156.7091.290,6
Besar185.0432.02491.424,2
Total17.11840.197.5567,9
Sumber: Berita Statistik No. 21/VII/24 Maret 2004 yang dikutip oleh Bappenas 2004.

Tabel diatas menyiratkan bahwa dengan investasi relatif sedikit, usaha- usaha kecil yang merupakan usaha sebagian besar rakyat Indonesia, bisa membantu memecahkan masalah pengangguran. Sebagaimana ditunjukkan tabel diatas unit usaha kecil rata-rata hanya membutuhkan investasi Rp1,5 juta per unit usaha per tahun, dan untuk usaha menengah adalah Rp1,3 miliar per usaha per tahun. Jadi, jika unit usaha besar dengan investasi Rp91,4 miliar hanya bisa menciptakan satu unit usaha, maka dengan investasi yang sama bisa diciptakan 61 ribu unit usaha baru pada di usaha kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dari sisi pelakunya sebagian besar pelaku ekonomi Indonesia tergolong usaha menengah dan kecil, termasuk usaha mikro.

Banyaknya unit usaha yang bisa diciptakan dengan investasi terbatas di usaha kecil, mencerminkan juga banyaknya kesempatan kerja baru yang dapat diciptakannya jika unit usaha tersebut didorong untuk tumbuh dan berkembang. Dengan data di atas dapat dikemukakan bahwa unit usaha kecil dan menengah bisa lebih diharapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan

dan pengangguran. Oleh karena itu pengurangan pengangguran membutuhkan perubahan paradigma pembangunan yang tidak bias pada skala usaha besar (padat modal), melainkan sebaliknya untuk lebih memberi kesempatan lebih banyak pada unit usaha ekonomi rakyat, yakni unit usaha kecil, termasuk usaha mikro, dan menengah.

Tabel Struktur Ekonomi Indonesia (dalam persen)

ParameterUKMKUBK
Jumlah99,8 (99,9)0,2 (0,1)
Sumbangan terhadap PDB39,8 (59,36)60,2 (40,6)
Pangsa pasar2080
Pertumbuhan ekonomi16,483,6
Sumber : BPS yang diolah Bambang Ismawan (2004)

UKMK   : Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

UBK       : Usaha Besar dan Konglomerasi

Tanda kurung menunjukkan situasi setelah krisis

Dari tabel 3.10. terlihat, unit usaha besar yang jumlahnya hanya 0,2 persen menguasai lebih dari 60 persen PDB. Pangsa pasarnya lebih besar lagi, yakni mencapai 80 persen, yang berarti hanya menyisakan 20 persen untuk 99,8 persen pelaku ekonomi di tanah air. Ketimpangan lain ditunjukkan dalam sumbangannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Segelintir unit usaha besar tersebut merupakan “mesin” pertumbuhan yang memberi andil 83,6 persen atas laju perekonomian Indonesia.

Ketimpangan yang demikian tinggi berpotensi untuk munculnya kecemburuan sosial, yang bukan saja mengancam semua pelaku ekonomi tersebut, melainkan juga stabilitas dalam masyarakat. Unit usaha besar juga tidak bisa bertahan lama apabila potensi pasar dari UKMK (termasuk usaha mikro) tidak berkembang. Apalagi jika dilihat karakteristik UBK di tanah air yang sangat tinggi konsentrasinya, namun orientasi ekspornya sangat rendah, atau dikenal dengan istilah “jago kandang”.

Dapat dikatakan bahwa fondasi ekonomi Indonesia sejak lama sebenarnya adalah berbasiskan perekonomian rakyat. Dilihat secara absolut, dari 39,72 juta unit usaha (1972), sebanyak 39,71 juta merupakan sektor ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini juga yang mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terjadi. Angka yang ada menunjukkan pada saat krisis jumlah UKMK ini justru bertambah dari 99,8 persen menjadi 99,9 persen, dan sumbangannya terhadap PBD juga naik dari 39,8 persen menjadi 59,36 persen. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau ekonomi rakyat sering diberi predikat sebagai “katup pengaman perkonomian nasional”. Namun demikian dalam realitas kebijakan publik, ekonomi rakyat ini pula yang seolah selalu tersia-sia, kurang mendapat perhatian/perlindungan, dan juga tidak dipercaya. Fasiltas yang diberikan pada usaha kecil sangat terbatas.

KEUANGAN MIKRO

Menurut Krisnamurti (2013), keuangan mikro dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk ke luar dari kemiskinan, melalui:

  1. tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befluktuasi,
  2. mengelola resiko dengan lebih baik,
  3. secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset,
  4. mengembangkan kegiatan usaha mikronya,
  5. menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya, dan
  6. dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

Dari berbagai studi yang dilakukan ADB menunjukkan kegiatan keuangan mikro sangat berperan untuk mengurangi kemiskinan. Hasil lengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel Kegiatan Keuangan Mikro dan Dampaknya terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan Keuangan MikroHasil Yang DiperolehDampak pada Kemiskinan
Tabungan/ SimpananPeningkatan simpananPendapatan dari simpananPeningkatan kapasitas investasiKapasitas menggunakan teknologi lebih baikMengurangi kerentanan rumah tangga terhadap resiko dan goncangan eksternalPenurunan kerawanan konsumsi keluargaPeningkatan pendapatan
Kegiatan Keuangan MikroHasil Yang DiperolehDampak pada Kemiskinan
 Memungkinkan pola konsumsi yang lebih pastiMeningkatkan kemampuan menghadapi gejolak eksternalMengurangi kebutuhan meminjam dari rentenir dengan bunga tinggiKemampuan membeli aset produktifMengurangi tekanan untuk menjual asetPengurangan keparahan (severity) kemiskinanPemberdayaanPengurangan pengucilan sosial
PinjamanDapat memanfaatkan peluang investasi yang lebih menguntungkanMemungkinkan adopsi teknologi yang lebih baikKemungkinan perluasan kegiatan usaha mikroDiversifikasi kegiatan ekonomiMemungkinkan pola konsumsi yang lebih pastiMenyediakan ruang bagi pengambilan resikoMengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal yang mahalMeningkatkan ketahanan terhadap goncangan eksternalMemperbaiki tingkat keuntungan investasiMengurangi tekanan untuk menjual asetPeningkatan pendapatanMeningkatan keragaman sumber pendapatanMengurangi kerawanan pendapatanMengurangi kerawanan konsumsiMeningkatkan konsumsi rumah tanggaPeningkatan kemungkinan untuk mendapat pendidikan bagi anak-anakKeparahan kemiskinan dikurangiPemberdayaanMengurangi pengucilan sosial
Dirangkum dari beberapa publikasi ADB oleh Krisnamurti (2013).

Sebagaimana disinggung di muka, salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah adalah berkaitan dengan permodalan. Sumber dana yang digunakan umumnya adalah dari modal sendiri, atau modal keluarga. Sumber dana dari pihak luar umumnya berasal dari lembaga keuangan informal, yang biasanya mengenakan bunga yang tinggi. Hal ini dilakukan karena para pelaku UKMK sulit memenuhi persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal. Di samping persyaratan dan prosedur yang dipandang sukar, usaha ekonomi rakyat ini mayoritas dianggap tidak bankable, walaupun dilihat dari kelaikan usaha unit usaha tersebut banyak yang feasible.

Oleh karena itu, dalam konteks dukungan pada ekonomi rakyat ini perlu kebijakan yang tegas untuk membuka akses seluas-luasnya pada unit-unit usaha ekonomi rakyat yang kecil dan mikro. Sebagaimana dikemukakan di atas, hambatan utama bagi unit usaha ini adalah ketiadaan jaminan (collateral). Di sisi lain, perbankan secara ketat menerapkan prinsip prudential banking yang mengharuskan adanya jaminan tersebut. Akibatnya mereka hanya mengandalkan modal sendiri atau dengan meminjam dari pelepas uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi sehingga menyulitkan perkembangan usaha lebih lanjut.

Kebijakan yang membuka akses pada lembaga keuangan formal tersebut seharusnya dilakukan secara menyeluruh di tanah air dengan cara:

  1. menyediakan lembaga keuangan nonbank yang memberi peluang usaha ekonomi rakyat untuk meminjam tanpa jaminan;
  2. pemerintah (Pusat/Daerah) membeli premi risiko lembaga keuangan bank; dan dalam jangka panjang kemungkinan mengkaji untuk mengamandemen UU Perbankan yang membuka peluang memberikan pinjaman tanpa jaminan. Penyediaan kredit tanpa agunan dengan premi risiko yang ditanggung Pemerintah atau Pemkab menyediakan dana kredit untuk UKMK tanpa agunan, sudah mulai disadari dan dilakukan oleh beberapa pemerintahan di daerah. Sejak tahun 2004, misalnya, Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat yang hampir separo penduduknya (2002) miskin, telah mengalokasikan dana kredit tanpa agunan sebanyak Rp.5 miliar untuk UKMK. Ini dapat dikatakan sebagai suatu perubahan paradigma dalam perkreditan UKMK di Kutai Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyadari bahwa sebagian unit usaha kecil-menengah ini memiliki keterbatasan modal, tidak mempunyai harta-benda untuk jaminan, atau karena ketiadaan surat-surat formal yang berkaitan dengan kepemilikan harta atau izin usahanya. Pinjaman tertinggi yang diberikan untuk UKMK tersebut mencapai Rp50 juta. Sedangkan pola pembayaran pinjaman ini juga disesuaikan dengan pola pendapatan/penerimaan masyarakatnya. (Hamid, 2004).

OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK pada dasarnya didirikan untuk menggantikan tugas dan fungsi dari Bapepam – LK terkait dengan perannya dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peranan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi operasional perbank Indonesia. Selain itu OJK juga melakukan peran untuk melindungi melindungi konsumen pada industri jasa keuangan.

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan Misi OJK adalah:

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Adapun mengenai pembentukan OJK, salah satunya dilatarbelakangi oleh peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam pengaturan dan pengawasan industri perbankan, yang dinilai belum dapat berjalan secara efektif. Berbagai kebijakan dan regulasi yang dibentuk oleh BI dianggap belum mampu membawa aktor utama khususnya pejabat pemerintah yang terlibat dalam kejahatan di industri perbankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Prinsip BI dalam melakukan pengawasan dan pengaturan seperti prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas belum dapat berjalan optimal. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah OJK yang diharapkan mampu menjalankan peran pengaturan dan pengawasan perbankan yang optimal.

Rangkuman Keuangan dan Perbankan di Indonesia

Pada periode sebelum krisis yakni 1983 sampai 1997 terdapat beberapa kebijakan deregulasi perbankan. Paket kebijakan yang pertama adalah Paket Kebijakan Juni 1983 atau disebut Pakjun 1983 dan yang kedua adalah Paket Kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 1988. Paket Kebijakan Juni 1983 ditujukan untuk mendorong ekspor non-migas sebagai antisipasi atas penerimaan devisa dari minyak. Pakto 1988 ditujukan untuk membuka pasar industri perbankan nasional.

Krisis moneter 1997/1998 yang menghantam perbankan nasional mendorong pemerintah dan BI mengeluarkan serangkaian kebijakan penyelamatan di antaranya dengan melakukan restrukturisasi, rekapitalisasi, penggabungan, penjaminan, penerbitan BLBI, setelah kebijakan likuidasi bank berdampak negatif bagi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Guna meningkatkan kinerja perbankan nasional BI menyusun enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang meliputi struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Pengembangan keuangan mikro bagi pelaku ekonomi rakyat berperanan penting dalam hal mengatur tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak berfluktuasi, mengelola risiko dengan lebih baik, secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, mengembangkan kegiatan usaha mikronya, menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya, dan dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 3.3

Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia Keuangan dan Perbankan di Indonesia

177 thoughts on “Keuangan dan Perbankan di Indonesia

  1. I want to show some thanks to you for bailing me out of this particular problem. Right after exploring throughout the online world and coming across techniques which are not beneficial, I believed my life was over. Existing without the solutions to the difficulties you have sorted out all through your good short article is a critical case, as well as the ones that could have negatively affected my entire career if I hadn’t encountered your web page. The know-how and kindness in dealing with the whole lot was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a solution like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thanks very much for your professional and sensible guide. I will not be reluctant to recommend the sites to anybody who desires care on this subject matter.

  2. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will probably be much more useful than ever before.

  3. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. appreciate it

  4. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

  5. You’re so cool! I don’t suppose I’ve read something like this before. So great to find somebody with some original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with some originality!

  6. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thanks a lot!

  7. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  8. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to create a good article but what can I say I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

  9. Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  10. I just like the valuable information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test again right here frequently. I’m rather sure I’ll be told plenty of new stuff proper here! Best of luck for the next!

  11. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  12. Excellent website you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

  13. Yet another thing to mention is that an online business administration diploma is designed for students to be able to effortlessly proceed to bachelor degree education. The 90 credit certification meets the other bachelor college degree requirements then when you earn your current associate of arts in BA online, you will possess access to the modern technologies within this field. Several reasons why students would like to get their associate degree in business is because they can be interested in this area and want to find the general education necessary previous to jumping into a bachelor education program. Thanks for the tips you really provide in the blog.

  14. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  15. This is very interesting, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look forward to in quest of more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks

  16. hi!,I love your writing so a lot! share we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

  17. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

  18. Aw, this was a really nice post. In idea I want to put in writing like this moreover ? taking time and precise effort to make an excellent article? but what can I say? I procrastinate alot and by no means seem to get one thing done.

  19. My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t consider just how much time I had spent for this information! Thank you!

  20. Thanks for your information on this blog. Just one thing I wish to say is the fact that purchasing electronics items from the Internet is certainly not new. Actually, in the past decades alone, the marketplace for online electronics has grown drastically. Today, you can find practically any type of electronic gizmo and tools on the Internet, ranging from cameras in addition to camcorders to computer parts and game playing consoles.

  21. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

  22. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to seek out somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is needed on the net, someone with just a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

  23. naturally like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth however I will surely come back again.

  24. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  25. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Superb Blog!

  26. I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this problem?

  27. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

  28. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site!

  29. Thanks for your write-up. One other thing is when you are disposing your property yourself, one of the troubles you need to be aware about upfront is how to deal with house inspection records. As a FSBO seller, the key about successfully transferring your property along with saving money in real estate agent commissions is information. The more you know, the softer your home sales effort might be. One area in which this is particularly critical is reports.

  30. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

  31. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome weblog!

  32. Thank you for some other informative blog. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect way? I have a project that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

  33. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

  34. I used to be more than happy to seek out this internet-site.I needed to thanks to your time for this excellent read!! I definitely enjoying each little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

  35. Thanks for the distinct tips shared on this blog. I have seen that many insurance companies offer customers generous savings if they choose to insure many cars with them. A significant variety of households own several motor vehicles these days, particularly those with mature teenage children still residing at home, along with the savings with policies can easily soon begin. So it makes sense to look for a good deal.

  36. To presume from present rumour, dog these tips:

    Look for credible sources: https://drsophie.co.uk/wp-content/pages/when-repeated-1968-name-in-the-news-crossword.html. It’s important to ensure that the report outset you are reading is reputable and unbiased. Some examples of reliable sources subsume BBC, Reuters, and The New York Times. Interpret multiple sources to pick up a well-rounded aspect of a particular low-down event. This can better you carp a more ended display and dodge bias. Be in the know of the angle the article is coming from, as constant respectable report sources can have bias. Fact-check the low-down with another origin if a news article seems too unequalled or unbelievable. Till the end of time make inevitable you are reading a fashionable article, as scandal can change quickly.

    Nearby following these tips, you can evolve into a more informed rumour reader and best understand the everybody here you.

  37. I’m curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m having some small security problems with my latest blog and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

  38. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

  39. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve read anything like this before. So great to find somebody with a few original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a little originality!

  40. Thank you for some other excellent post. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such info.

  41. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  42. I’m impressed by the quality of this content! The author has undoubtedly put a great amount of effort into investigating and organizing the information. It’s inspiring to come across an article that not only gives valuable information but also keeps the readers hooked from start to finish. Hats off to him for making such a remarkable piece!

  43. Altogether! Conclusion info portals in the UK can be crushing, but there are many resources available to help you espy the best one for you. As I mentioned already, conducting an online search with a view https://utopia-beauty.co.uk/wp-content/pgs/why-is-fox-news-app-not-working.html “UK hot item websites” or “British story portals” is a pronounced starting point. Not one determination this give you a encyclopaedic list of news websites, but it will also provender you with a better brainpower of the coeval communication landscape in the UK.
    In the good old days you obtain a list of future news portals, it’s important to gauge each one to shape which overwhelm suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Dispatch is known in place of its ambition reporting of news stories, while The Custodian is known representing its in-depth criticism of bureaucratic and social issues. The Self-governing is known representing its investigative journalism, while The Times is known in search its work and funds coverage. By way of concession these differences, you can choose the news portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you hope for to read.
    Additionally, it’s usefulness all in all neighbourhood pub despatch portals with a view fixed regions within the UK. These portals provide coverage of events and scoop stories that are fitting to the область, which can be specially cooperative if you’re looking to charge of up with events in your close by community. In search exemplar, local communiqu‚ portals in London include the Evening Paradigm and the Londonist, while Manchester Evening Talk and Liverpool Reproduction are in demand in the North West.
    Comprehensive, there are many news portals readily obtainable in the UK, and it’s high-ranking to do your digging to find the one that suits your needs. By evaluating the contrasting news portals based on their coverage, style, and article perspective, you can decide the one that provides you with the most related and engrossing low-down stories. Decorous success rate with your search, and I hope this tidings helps you reveal the correct news broadcast portal for you!

  44. Yet another issue is that video games are generally serious anyway with the major focus on finding out rather than enjoyment. Although, it comes with an entertainment part to keep children engaged, each and every game is often designed to work towards a specific group of skills or area, such as mathematics or research. Thanks for your posting.

  45. Wonderful goods from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you’re simply too wonderful. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the best way during which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

  46. What i do not realize is in reality how you’re not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly in relation to this matter, produced me personally consider it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. All the time care for it up!

  47. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided
    to browse your site on my iphone during lunch break.
    I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
    I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..

    I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!

  48. Hello there! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

  49. Mybudgetart.com.au is Australia’s Trusted Online Wall Art Canvas Prints Store. We are selling art online since 2008. We offer 1000+ artwork designs, up-to 50 OFF store-wide, FREE Delivery Australia & New Zealand, and World-wide shipping.

  50. Great post right here. One thing I’d like to say is the fact most professional domains consider the Bachelor Degree as the entry level standard for an online college diploma. Even though Associate Certification are a great way to begin with, completing your own Bachelors presents you with many doors to various jobs, there are numerous on-line Bachelor Course Programs available via institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions make available Online variants of their college diplomas but typically for a greatly higher payment than the firms that specialize in online course plans.

  51. Another issue is really that video gaming has become one of the all-time most significant forms of fun for people of all ages. Kids participate in video games, and adults do, too. Your XBox 360 is one of the favorite gaming systems for those who love to have a lot of activities available to them, in addition to who like to experiment with live with some others all over the world. Thanks for sharing your notions.

  52. This article is absolutely incredible! The author has done a phenomenal job of delivering the information in an compelling and educational manner. I can’t thank him enough for sharing such precious insights that have certainly enlightened my understanding in this subject area. Hats off to her for creating such a masterpiece!

  53. Hello there I am so glad I found your website, I really found you by error, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome b.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated