Konsep Uang dan Lembaga Keuangan

Konsep Uang dan Lembaga Keuangan

Konsep Uang dan Lembaga Keuangan

Konsep Uang dan Lembaga Keuangan akan dijelaskan dalam artikel berikut. Selamat membaca…

A.     FUNGSI DAN KARAKTERISTIK UANG

Apabila kita berbicara soal keuangan dan manajemen keuangan maka pembicaraan tidak akan terlepas dari permasalahan uang. Menurut Ebert dan Griffin (2009), uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat pertukaran yang sah, dapat menyimpan nilai, dan dapat mengukur nilai barang dan jasa. Uang memang memiliki beberapa fungsi. Pertama, uang berfungsi sebagai perantara dalam tukar-menukar, yang berarti uang memfasilitasi transaksi dalam perekonomian dan mengurangi permasalahan dalam sistem barter. Kedua, uang sebagai unit penghitung atau penjelas, yaitu standar penghitungan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Ketiga, uang bertindak sebagai penyimpan nilai sementara, yaitu sebagai metode untuk mengakumulasikan kekayaan sampai dengan dibutuhkan untuk melakukan pembelian. Uang mempunyai likuiditas yang memudahkan dan mempercepat orang melakukan transaksi. Uang segera tersedia untuk pembelian produk atau membayar utang.

Uang memiliki beberapa karakteristik, yaitu portability, divisibility, durability, stability, dan difficulty in counterfeiting. Portability adalah kemudahan uang untuk dibawa ke mena pun. Divisibility adalah kemudahan untuk dipecah menjadi lebih kecil nilainya sehingga dapat ditukarkan atau digunakan untuk membeli berbagai macam barang. Durability adalah kemampuan uang untuk berkurang atau bertambah nilainya. Stability adalah kemampuan uang untuk tetap stabil dan dapat diprediksi dengan baik. Difficulty in counterfeiting adalah uang sulit ditiru dan selalu dijaga agar tidak terjadi pemalsuan uang.

Baca Juga: INSTRUMEN DALAM PASAR UANG

Selanjutnya, apabila kita melihat kembali ke masa lalu ketika perekonomian saat itu belum mengenal uang maka pemenuhan kebutuhan akan suatu produk dilakukan dengan pertukaran barang (barter). Dalam sistem ini, orang yang membutuhkan suatu barang harus mencari sendiri  yang memiliki barang yang dimaksud dan menukarkannya dengan barang yang dimilikinya namun diinginkan oleh orang lain. Dapat kita bayangkan bahwa kondisi tersebut sangat merepotkan orang yang menginginkan berbagai macam produk yang harus menukarkan dengan produk yang dimilikinya dan diinginkan oleh orang lain. Hal tersebut mendorong diciptakannya barang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar, yang disebut uang.

Uang memiliki nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual. Apabila penawaran uang banyak atau jumlah uang beredar tinggi maka nilai uang akan turun. Namun, bila jumlah uang yang beredar sedikit maka nilai uang akan naik. Ada dua jenis uang, yaitu kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang langsung dapat dibelanjakan secara tunai, sedangkan uang giral tidak dapat langsung dibelanjakan, melainkan harus dicairkan terlebih  dahulu. Penawaran uang (money supply) merupakan jumlah uang yang ada di Bank Indonesia yang tersedia bagi orang-orang untuk membeli produk atau layanan. Ada beberapa penawaran uang yang disebut dengan M-1 dan M-2. M-1 merupakan jenis uang yang mudah dicairkan (liquid) seperti uang kertas, uang logam, cek, checking account atau demand deposits, dan sebagainya. Cek merupakan perintah membayar pada bank sejumlah uang tertentu untuk penerima. Cek ini tidak selalu dapat diterima karena harus diuangkan terlebih dahulu. Checking account atau demand deposits merupakan uang karena dananya dapat ditarik pada waktu tertentu. M-2 merupakan segala sesuatu yang terkait dengan M-1 ditambah bentuk uang lain yang tidak terlalu mudah dicairkan seperti sertifikat deposito, kartu kredit, kartu debit, dan tabungan.

Mengapa penawaran uang harus dikendalikan dengan baik? Apabila penawaran uang tinggi atau jumlah uang yang beredar di masyarakat besar, maka permintaan akan produk atau layanan akan meningkat karena orang cenderung akan membelanjakan uangnya tersebut. Kondisi ini biasanya disebut sebagai inflasi. Apabila terjadi sebaliknya, jumlah uang yang beredar ditarik dari peredaran maka harga akan menurun karena masyarakat cenderung akan menghemat uangnya dan tidak dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa atau layanan. Hal inilah yang sering disebut sebagai deflasi. Apabila terlalu banyak uang yang hilang dari peredaranya maka kondisinya disebut resesi. Pada kondisi resesi ini banyak orang akan kehilangan pekerjaannya dan perekonomian tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itulah penawaran uang harus dikendalikan karena akan memengaruhi harga barang dan layanan yang ada di masyarakat, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Berbicara mengenai penawaran dan permintaan uang tentu tidak dapat terlepas dari pasar keuangan, yang merupakan tempat pertemuan antara pemasok dan pembeli. Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana (Silvanita, 2009). Aliran dana  tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perantara keuangan. Lembaga keuangan ini muncul dalam sistem keuangan karena dapat menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, dan memperlancar aliran dana sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, pasar keuangan dapat dibagi berdasarkan jatuh tempo instrumennya, prioritas pengembaliannya, urutan transaksinya, dan organisasi pasarnya. Berdasarkan waktu jatuh temponya, pasar keuangan dibedakan menjadi pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar keuangan yang menransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun. Pasar modal adalah pasar keuangan yang menransaksikan sekuritas atau instrumen yang memilki  waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Baca Juga: JENIS-JENIS LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Berdasarkan prioritas pengembaliannya, pasar keuangan dibedakan menjadi pasar obligasi (debt market) dan pasar ekuitas (equity market). Instrumen utang memberikan penghasilan tetap, sedangkan instrumen ekuitas merupakan klaim terhadap penghasilan bersih dan aset perusahaan. Perusahaan harus membayar kewajiban utang dan pajaknya terlebih dahulu sebelum membayarkan deviden kepada pemegang ekuitas. Selain mendapatkan prioritas dalam pembayarannya, perusahaan harus tetap melunasi kewajiban utangnya kepada pemberi pinjaman dalam kondisi perusahaan untung maupun rugi. Sementara itu, dengan instrumen ekuitas, para pemberi pinjaman atau pemegang saham akan memperoleh deviden sebesar share dari keuntungan bersih dan aset perusahaan. Bila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan bersih maka pemegang saham tidak akan mendapatkan deviden. Oleh karena itu, pemegang ekuitas  mendapatkan risiko lebih besar dibandingkan dengan pemberi pinjaman.

Sementara itu, berdasarkan urutan transaksinya, pasar keuangan dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas, membeli jasa bank investasi yang tugasnya  melakukan proses penjaminan emisi, yaitu menggaransi harga sekuritas dan menjualnya ke masyarakat. Penjualan perdana sekuritas terjadi di pasar primer, yaitu sekuritas dibeli oleh investor pelanggan bank investasi yang bersangkutan. Sekutitas yang dibeli di pasar primer dijual kembali kepada masyarakat di pasar sekunder. Fungsi pasar sekunder adalah membuat sekuritas menjadi likuid. Kondisi pasar sekunder sangat relevan untuk menentukan harga perdana (Initial Public Offering, IPO) di pasar primer. Contoh pasar sekunder adalah pasar valuta asing.

Selanjutnya, menurut organisasi pasarnya, pasar keuangan diklasifikasikan menjadi pasar bursa (exchange market) dan pasar nonbursa (over the counter market atau OTC). Pasar bursa merupakan pasar keuangan yang terpusat di suatu tempat tertentu, di mana pembeli dan penjual sekuritas bertemu. Pasar nonbursa merupakan pasar keuangan yang bersifat desentralistik, di mana pembeli sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan siap melakukan jual beli sekuritas dengan harga yang ditentukan.

Pasar keuangan melibatkan berbagai pihak sebagai pelaku. Para pelaku pasar uang adalah mereka yang meminjam dana (demander) dan  mereka yang meminjamkan dana (suplier). Pada umumnya para pelaku tersebut berada di dua sisi, sebagai sisi peminjam dan sisi yang memberikan pinjaman. Para pelaku pasar uang tersebut meliputi pemerintah, bank sentral, bank komersial atau bank umum, sektor bisnis, perusahaan sekuritas dan investasi, individu, dan partisipan dari luar negeri. Pemerintah pada umumnya merupakan peminjam terbesar dan tidak pernah bertindak sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah Indonesia misalnya, menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan akan dibayar dari penerimaan pajak. Bank sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti SBI. Bank sentral mengendalikan SBI untuk mengendalikan jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, serta mengendalikan pertumbuhan ekonomi negara.

Bank komersial atau bank umum memegang sekuritas pemerintah (SBI) yang aman karena memiliki risiko yang rendah sebagai cadangan sekunder. Bank komersial tidak diperbolehkan memegang sekuritas yang berisiko seperti saham dan obligasi perusahaan. Sektor bisnis juga merupakan pelaku di pasar keuangan karena mereka juga melakukan jual-beli instrumen pasar keuangan untuk menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan menyimpan dananya di bank. Pelaku pasar keuangan kelima adalah perusahaan sekuritas dan investasi, yang meliputi perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

Perusahaan sekuritas mendiversifikasikan bisnisnya dalam pasar uang sebagai dealers yang memiliki persediaan dana dan siap melakukan jual-beli sekuritas di pasar uang. Perusahaan pembiayaan berpartisipasi di pasar uang dengan menerbitkan commercial papers secara kontinu untuk memperoleh dana yang dialokasikan untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dan sektor bisnis. Perusahaan asuransi mengalokasikan sebagain besar dananya ke dalam sekuritas yang likuid karena perusahaan ini menghadapi kebutuhan dana yang tidak dapat diprediksi dengan tepat terkait dengan banyaknya kejadian dan sifat kontraknya yang berjangka pendek. Dana pensiun menginvestasikan sebagian dananya di pasar uang untuk sementara waktu sampai ada investasi lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, individu juga merupakan pelaku di pasar keuangan sebagai investor kecil tetapi tidak dapat berpartisipasi secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan investasi memfasilitasi individu melalui Money Market Mutual Fund (MMMF) yang menjual unit penyertaan pada investor kecil dan mengalokasikan dananya untuk membeli instrumen pasar uang. Sementara itu, partisipan luar negeri di pasar keuangan meliputi perusahaan multinasional asing dan bank asing.

Sementara itu, lembaga perantara keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dananya, meliputi lembaga penerima simpanan, contractual saving institution, dan perantara investasi. Lembaga penerima simpanan atau deposito adalah lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Yang termasuk dalam lembaga penerima simpanan atau deposito ini antara lain bank komersial dan koperasi. Alokasi dana utama bank komersial adalah memberikan pinjaman ke sektor bisnis dan konsumen atau nasabah, sedangkan koperasi memberikan pinjaman kepada konsumen. Sementara itu, contractual saving institution memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik. Karena bersifat kontrak, sumber dananya relatif dapat diprediksi sehingga likuiditas aset menjadi tidak terlalu penting seperti lembaga penerima simpanan. Alokasi dana utama lembaga ini adalah investasi jangka panjang seperti obligasi, saham, dan hipotik.  Investasi jangka panjang ini memberikan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi jangka pendek karena risiko yang ada dalam investasi jangka panjang tersebut. Hal yang termasuk contractual saving institution antara lain perusahaan asuransi (jiwa, kebakaran, kecelakaan) dan dana pensiun.

Perantara investasi merupakan lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Perusahaan ini memperoleh dana dengan menjual commercial papers dan mengalokasikannya untuk memberikan pinjaman konsumen. Perusahaan reksa dana dan perusahaan reksa dana pasar uang memperoleh dana dengan menjual shares dan mengalokasikannya ke aset yang terdiversifikasi seperti saham. Obligasi, dan instrumen pasar uang. Perusahaan pegadaian merupakan jenis perantara investasi. Lembaga sekuritas seperti securities brokers, securities dealers, incestment banks, dan organized exchange merupakan perantara, namun bukan perantara keuangan karena tidak menarik dana dan mengalokasikan dana.

Bagaimana pemerintah dalam mengendalikan penawaran uang? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah, yaitu:

  1. Persyaratan penyimpanan atau cadangan (reserve requirement) yaitu persentase banyaknya cadangan yang ada di bank-bank komersial. Bila persyaratan dinaikkan, maka jumlah uang yang beredar menurun, sehingga hanya sedikit uang yang dapat dibelanjakan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan perekonomian melemah. Sementara itu, apabila persyaratan diturunkan, maka jumlah uang yang beredar meningkat dan masyarakat cenderung meningkatkan belanjanya, sehingga perekonomian akan bangkit.
  2. Pemerintah mengadakan operasi pasar terbuka, dengan menjual atau membeli obligasi. Untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, pemerintah menjual obligasinya kepada masyarakat, sehingga uang yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa digunakan masyarakat untuk membeli obligasi tersebut. Namun demikian, pemerintah akan membeli obligasi dari individu, organisasi, atau korporasi bila akan menaikkan jumlah uang yang beredar sehingga perekonomian dapat tumbuh.
  3. Mengelola tingkat suku bunga. Bank sentral sering disebut sebagai banknya bank, sehingga bank-bank komersial dapat meminjam uang dari bank sentral tersebut. Tingkat suku bunga merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan bank sentral atas pinjaman bank komersial.  Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong bank komersial mengurangi pinjamannya, sehingga hanya sedikit uang yang dapat dipinjam, sehingga perekonomian menurun dalam jangka panjang. Namun, apabila tingkat suku bunga rendah, maka bank komersial akan meningkatkan pinjamannya, sehingga lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan, dan perekonomian akan meningkat dalam jangka panjang.
  4. Memiliki bank sentral, seperti halnya di Indonesia yang disebut dengan Bank Indonesia. Sebelum orang mengenai uang, bank belum diperlukan karena pembelian dan penjualan dilakukan dengan barter. Namun demikian, ketika permintaan uang tinggi si sekitar tahun 1690an, maka uang mulai diperhitungkan nilainya. Pada awalnya, bank didirikan untuk para petani. Namun, dengan perkembangan yang ada, di mana nilai uang perlu diatur, maka diperlukan bank sentral di semua negara. Perbankan saat ini merupakan satu sektor yang sangat penting, mengingat kegiatan perekonomian semakin banyak dan kompleks. Peran perbankan saat ini terutama sebagai media antara pihak yang memiliki dana dan akan membelanjakan dananya dan pihak yang menerima atau membutuhkan dana.

B.      BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SELAIN BANK

Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat membutuhkan jasa Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Dalam masyarakat yang semakin berkembang saat ini, peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khususnya sebagai lembagai mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Secara umum yang dimaksud Lembaga Keuangan menurut Undang–Undang No.14 tahun 1967 Pasal 1 ialah, semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, di samping menyalurkan dana atau memberi pinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Usaha lembaga keuangan dalam bentuk lainnya adalah memberikan jasa yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang memiliki kegiatan menghimpun dana, menyalurkan  dana atau kedua-duanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Peran utama dari kedua lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (financial intermediation) antara unit-unit yang surplus atau yang memiliki dana (ultimate lenders) dan unit-unit yang defisit atau yang membutuhkan dana (ultimate borrowers). Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, yang meliputi menyalurkan dana atau memberi pinjaman dana (kredit) dan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan. Ada dua jenis lembaga keuangan, yaitu bank dan  lembaga keuangan selain bank.

Peranan lembaga keuangan dalam proses intermediasi keuangan dapat dibagi ke dalam empat hal yaitu : pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi. Lembaga Keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dana kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Selanjutnya, likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga Keuangan juga merupakan tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Selain itu, lembaga keuangan menyediakan jasa untuk memudahkan transaksi moneter.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah kegiatan funding, yaitu mencari dan mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat, melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan.

Disamping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya, seperti jasa pemindahan uang (transfer), jasa penagihan (inkaso), pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, meminta persetujuan pembayaran atau menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan ditempat lain (dalam atau luar negeri) atau surat- surat berharga dalam Rupiah, Valuta Asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep dan lain-lain. Selain itu, bank juga memberikan layanan kliring, penjualan mata uang asing (valas), safe deposit box, kartu kredit, dan sebagainya. Bank memiliki berbagai sumber dana, baik dari modal sendiri (modal yang disetor, cadangan, dan laba yang ditahan), pinjaman dari pihak luar (dari bank lain atau dari lembaga keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dan dari bank sentral), dan dana dari masyarakat (tabungan, deposito, giro).

Selanjutnya, ada tiga sumber dana bank, yaitu dana dari modal sendiri, dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak kedua), dan dana pinjaman dari masyarakat (dana pihak ketiga). Dana dari modal sendiri meliputi modal  yang disetor, cadangan, dan laba yang ditahan. Dana pinjaman pihak kedua meliputi pinjaman dari bank lain, dari bank dan lembaga keuangan lain di luar negeri, dari bank sentral (Bank Indonesia), dan dari pinjaman lembaga keuangan selain bank. Sedangkan dana pinjaman pihak ketiga meliputi tabungan (saving), deposito (time deposits), dan giro (demand deposits). Tabungan merupakan simpanan masyarakat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabungnya. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu- waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara penyimpan dan bank. Sedangkan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, surat perintah membayar lain, atau dengan pemindahbukuan.

Ada empat jenis bank yang kita kenal di Indonesia, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan, dan bank syariah. Bank sentral bertugas menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara dan mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Dengan kata lain, bank sentral mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Tugas bank sentral pada umumnya menyakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter,

pengaturan dan pengawasan perbankan, dan pengaturan dan pelaksanaan sistem pembayaran. Tujuan bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan ekonomi makro adalah:

  1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan
  2. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran rendah
  3. Stabilitas harga
  4. Stabilitas suku bunga
  5. Stabilitas pasar keuangan
  6. Stabilitas pasar nilai tukar

Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral menggunakan sasaran menengah atau antara seperti mengendalikan jumlah uang yang beredar secara luas atau mengendalikan suku bunga jangka pendek dan jangka panjang. Karena sasaran menengah tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan, maka bank sentral menggunakan sasaran operasional. Sasaran operasional dilakukan dengan mengendalikan cadangan atau suku bunga yang lebih responsif terhadap kebijakan bank sentral dan memiliki dampak langsung terhadap tingkat penggunaan tenaga kerja dan tingkat harga atau inflasi, dan dampak pada tujuan kebijakan moneter lainnya.

Bank umum atau bank komersial merupakan bank yang melayani masyarakat. Bank umum atau bank komersial merupakan lembaga perantara keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari deposan dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitur, sehingga menjadi aset bank. Bank memperoleh keuntungan dengan menjual kewajiban dengan serangkaian karakteristiknya dan menggunakan dana tersebut untuk membeli aset dengan serangkaian karakteristik lain. Sebagai contoh, bank menerbitkan cek giro yang memberikan likuiditas tinggi dengan risiko dan pengembalian rendah. Bank kemudian mengalokasikan dana tersebut dengan memberikan pinjaman ke sektor bisnis yang memiliki likuiditas rendah dengan pengembalian dan risiko tinggi. Kegiatan bisnis bank disebut asset information, karena bisnis perbankan mengubah aset nasabah menjadi aset bank. Bank memperoleh keuntungan dengan meminjam dana jangka pendek (dengan kewajiban bunga rendah) dan mengalokasikan dana tersebut ke aset jangka panjang (dengan kewajiban bunga tinggi). Selisih suku bunga jangka pendek dan jangka panjang tersebut merupakan keuntungan bank.

Bank perkreditan merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang melayani masyarakat dengan sistem syariah. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan bank perkreditan. Perbedaan utama bank umum dan bank perkreditan adalah dalam hal  kegiatan operasionalnya. Bank perekreditan tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan bank perkreditan dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Bank syariah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini memberikan alternatif dalam sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang terbit tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Perkembangan pendanaan setiap tahun telah membawa pada perubahan dengan menggunakan sistem transfer dana elektronik (electronic funds transfer system atau EFTS). Sistem transfer dana elektronik merupakan sistem yang menggunakan komputer untuk melaksanakan transaksi keuangan melalui hubungan elektronik. Kegiatan bisnis telah banyak dilakukan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan pembayaran, baik pembayaran atas pembelian produk, gaji karyawan, maupun pembayaran utang perusahaan. Salah satu bentuk penggunakan alat elektronik dalam perbankan adalah penggunaan anjungan tunai mandiri (automated teller machine atau ATM). Selain itu, perbankan juga menawarkan kartu debit kepada pelanggan yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran terhadap produk yang dibelinya secara langsung dari rekening tabungannya. Kartu debet tersebut menggunakan prinsip kerja yang mirip dengan kartu kredit tetapi kartu debet jugua bertindak sebagai mesin ATM.

Perbankan merupakan lembaga yang sangat berhubungan dengan bisnis dan membutuhkan pengaturan agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tujuan pengaturan perbankan adalah untuk menjamin keyakinan masyarakat dalam keamanan sistem perbankan. Selain berpengaruh dalam kegiatan bisnis, perbankan juga memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Siapakah yang berwenang mengatur perbankan? Semua diatur oleh bank sentral yang ada pada setiap negara. Lebih dari 60 persen aset perbankan diatur oleh bank sentral. Perbankan juga selalu diuji dan diaudit oleh bank sentral untuk menjamin apakah bank tersebut masih mengikuti peraturan perbankan. Pengujian perbankan tersebut meliputi laporan secara mendetail operasi perbankan dan kondisi keuangan menggunakan inspeksi secara mendetail.

Sementara itu, lembaga keuangan selain bank merupakan lembaga yang berfungsi menyediakan dana bagi masyarakat namun tidak menggunakan prinsip kerja yang sama dengan bank. Ada beberapa jenis lembaga keuangan nonbank, misalnya pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Fungsi utama lembaga keuangan tersebut adalah memberikan kemudahan dalam mengalirkan dana dari pengguna baik yang mendatangkan keuntungan atau surplus maupun yang menyebabkan kerugian atau defisit. Perusahaan asuransi dan dana pensiun merupakan lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana secara kontrak dari pelanggan yang membeli jasa asuransi dan dana pensiun dan mengalokasikan dananya ke berbagai jenis investasi, seperti saham dan obligasi. Kedua jenis lembaga perantara keuangan ini disebut juga contractual saving institutions. Perusahaan asuransi menawarkan pengalihan risiko yang diterima individu atau perusahaan melalui pembayaran premi asuransi. Selama periode waktu tertentu perusahaan asuransi mengumpulkan premi asuransi dan membayar risiko sesuai klaim yang diajukan oleh individu atau perusahaan yang telah membayar premi tersebut.

Ada beberapa jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi nonjiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang polis meninggal dunia, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran sekaligus maupun melalui serangkaian pembayaran kepada ahli waris. Asuransi jiwa meliputi asuransi kecacatan, anuitas, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa itu sendiri, yang produknya dikategorikan menjadi berjangka, penuh, dan universal. Sementara itu, asuransi nonjiwa meliputi asuransi harta benda, asuransi kecelakaan, atau asuransi harta benda dan kecelakaan.

Sementara itu, dana pensiun merupakan instrumen keuangan yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun. Dana pensiun menyediakan manfaat bagi para pensiunan dan keluarganya dengan memberikan uang pensiun. Akhir-akhir ini permintaan terhadap dana pensiun semakin meningkat karena kehidupan yang semakin maju dan modern sehingga orang tua tidak dapat sepenuhnya menggantungkan hidupnya kepada anak-anak mereka. Selain itu, meningkatnya harapan hidup masyarakat dan semakin mudanya usia pensiun maka kebutuhan akan dana pensiun pun semakin tinggi.

Pasar sekuritas atau pasar modal merupakan tempat dan mekanisme pertemuan antara pembeli dan penjual saham. Dalam pemahaman yang luas, pasar saham dan obligasi merupakan para penyedia likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengubah kepemilikan saham menjadi kas secara cepat. Ada dua jenis pasar yaitu pasar primer, di mana penjual dan pembeli bertemu langsung, dan pasar sekunder, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pasar sekuritas merupakan pasar sekunder. Di pasar sekuritas tersebut para investor tidak langsung bertemu dengan perusahaan yang menerbitkan atau menjual sahamnya. Namun demikian, ada kalanya perusahaan yang membutuhkan dana langsung menawarkan sahamnya kepada para investor, sehingga penawaran langsung perusahaan yang merencanakan go public tersebut bertemu langsung dengan para calon invesator. Inilah yang disebut sebagai pasar primer.

Sekuritas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Instrumen pasar uang adalah sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, lembaga keuangan bank, dan pemerintah. Instrumen pasar uang merupakan sekuritas dengan risiko rendah dan dibeli oleh para investor ketika mereka mengalami surplus kas. Selanjutnya, pemegang obligasi merupakan kreditur bagi perusahaan atau korporasi. Dengan menjual obligasi, perusahaan atau korporasi tersebut mendapatkan modal berupa utang jangka panjang.

Sementara itu, bentuk kepemilikan bentuk dasar korporasi adalah saham. Pembeli saham selanjutnya disebut sebagai pemilik saham. Pemegang saham tersebut ikut mengambil keputusan dalam perusahaan. Ada dua macam pemegang saham, yaitu pemegang saham umum (common stock) dan pemegang saham prefensi (preferred stock).

Pemegang saham umum merupakan pemilik perusahaan yang dapat memengaruhi keberhasilan perusahaan dan dapat kehilangan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan tersebut bila perusahaan gagal. Pemegang saham preferensi merupakan pemegang saham yang mendapatkan preferensi atau keistimewaan dalam pembayaran deviden. Deviden tersebut dibayarkan dalam jumlah tetap berapapun keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham preferensi juga mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa sajakah yang memotivasi individu untuk menginvestasikan dananya? Ada beberapa pertimbangan yang dapat diambil sebelum individu menginvestasikan dananya, yaitu pertumbuhan modal perusahaan, kestabilan perusahaan, likuiditas modal perusahaan, hasil atau pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan pertumbuhan pendapatan perusahaan dari waktu ke waktu. Kelima faktor inilah yang menjadi pertimbangan individu yang akan menginvestasikan dananya di perusahaan. Tabel 9.2 memaparkan sasaran utama berbagai jenis sekuritas.

Tabel Sasaran Investasi Berbagai Jenis Sekuritas

Sasaran InvestasiInstrumen Pasar UangObligasiSaham Umum
Potensi pertumbuhan modalTidak adaKecilSangat tinggi
Stabilitas utamaSangat tinggiBaikSangat tinggi
LikuiditasSangat tinggiBaikSangat rendah
PendapatanBervariasiSangat tinggiBaik
Pertumbuhan PendapatanBervariasiSangat rendahSangat tinggi
Sumber: Boone & Kurtz (2005)

Sementara itu, lembaga keuangan selain bank merupakan lembaga yang membina dan mengawasi operasional lembaga keuangan bukan bank adalah Departemen Keuangan. Lembaga keuangan nonbank tersebut meliputi

  1. Lembaga pembiayaan yang terdiri atas: sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, pembayaran konsumen, dan kartu kredit.
  2. Perusahaan asuransi, yang terdiri dari: asuransi kerugian, jiwa, sosial, reasuransi, broker.
  3. Dana pensiun, yang terdiri dari: pemberi kerja dan lembaga keuangan
  4. Perum pegadaian.
  5. Pasar modal yang terdiri dari: bursa efek, perusahaan efek, reksa dana, lembaga penyimpan dan penyelesaian, biro administrasi efek.

Untuk item a, b, c, dan e telah dibahas di depan. Perum (perusahaan umum) pegadaian merupakan lembaga keuangan nonbank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi. Perum pegadaian merupakan perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang sumber dananya berasal dari obligasi, utang bank, utang premi, ekuitas, dan utang lainnya. Perum pegadaian juga memberikan pinjaman kepada konsumen dengan jaminan atau agunan barang-barang tak bergerak seperti perhiasan, perabot rumah tangga, dan kendaraan. Untuk mengurangi risiko kerugian akibat hilangnya barang jaminan maka perum pegadaian memberikan persyaratan yaitu peminjam membayar premi asuransi yang besarnya didasarkan pada penggolongan barang agunan.  Dalam perkembangannya, perum pegadaian tidak hanya meminjamkan uang dengan sistem gadai, melainkan ada jenis layanan lainnya, yaitu jasa taksiran harta, jasa titipan barang berharga, kredit konsumsi, kredit produksi, tabungan emas ONH, dan toko emas dan permata yang memberikan jaminan keaslian dan kualitas emas dan perak yang dijual.

Apa perbedaan perum pegadaian dan bank? Proses peminjaman dana di bank tidak dapat selesai dalam sehari dan bank tidak melayani peminjaman dalam jumlah kecil, sedangkan proses peminjaman dana di pegadaian dapat selesai dalam waktu sehari dan melayani peminjaman dalam jumlah yang kecil. Bank juga mempersoalkan peruntukan dana yang dipinjam dan hanya menguasai bukti kepemilikan agunan yang pada umunya merupakan harta bergerak dan tak bergerak. Pegadaian tidak mempersoalkan peruntukan dana pinjaman, namun menguasai secara fisik agunan yang digadaikan yang pada umumnya hanya merupakan harta bergerak. Selain itu, jaminan pinjaman bank sebesar 150% dari jumlah pinjaman, sedangkan jaminan pegadaian hanya sebesar 80%-90% dari taksiran agunan. Eksekusi terhadap agunan dari peminjam yang tidak dapat membayar utangnya memerlukan proses yang lama, sedangkan pegadaian akan segera melelang agunan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman tepat pada saat jatuh tempo.

C.     SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Menurut catatan sejarah, pada tahun 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh De Javansche Bank sebelumnya. Pada Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terpisah dari bank-bank lain dalam melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas utama bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan yang mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Pada tahun 1999, Bank Indonesia (dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral yang ada di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan  memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tujuan ini tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah antara lain merupakan kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (inflation targeting framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang  berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter

(seperti jumlah uang beredar dan suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen- instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, untuk mencapai tujuannya tersebut Bank Indonesia juga didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengatur sistem pembayaran, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Integrasi ketiga hal tersebut dapat memengaruhi kestabilan nilai rupiah.

Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang- undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang- undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat

bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Ditinjau dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemegang otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran juga menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menatausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit spending (yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama) kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koordinasi di

antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Di lain pihak, pemerintah juga dapat menghadiri rapat dewan gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing- masing.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan terhadap sistem keuangan dan ekonomi Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi secara komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan untuk memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, restrukturisasi dan penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu didukung pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran sistem ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang dapat diandalkan. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan

dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antarbank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu, masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang tunai. Bank Indonesia juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia juga menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran yang boleh dipergunakan di Indonesia. Bank Indonesia juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak- pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Bank Indonesia juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Uang rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu.

Untuk mendukung keberhasilan tugasnya, Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antarlembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target suku bunga). Kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate). Dalam tataran operasional, BI Rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. Sejak 9 Juni 2008, BI menggunakan suku bunga Pasar Uang Antara Bank (PUAB)1 overnight (o/n) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter agar pergerakan suku bunga PUAB o/n tidak terlalu

melebar dari anchor-nya (BI Rate), Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter.

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Standing Facilities. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga PUAB o/n. Sementara instrumen Standing Facilities merupakan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAB o/n. OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia, sementara Standing Facilities dilakukan atas inisiatif bank. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai memengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya memengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate memengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Perubahan BI Rate juga memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter

ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas  ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan  biaya  modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktivitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat memengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI Rate memang memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan  menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur

nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku  bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter.

Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat. Apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit, dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. Agar kebijakan moneter dapat berkerja secara efektif, komunikasi yang terbuka antara Bank Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan moneter dan berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang diitetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus-menerus memuat pengumuman dan penjelasan tentang sasaran inflasi ke depan, analisis Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh. Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers setelah rapat dewan gubernur, publikasi tinjauan/laporan kebijakan moneter yang memuat latar belakang pengambilan keputusan, maupun penjelasan langsung kepada masyarakat luas, media massa, pelaku ekonomi, analis pasar dan akademisi.

Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertanggung- jawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis

maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan Kebijakan Moneter secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Selain itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan Kebijakan tersebut disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi.

Selanjutnya, pada prinsipnya sistem keuangan di Indonesia terbagi atas tiga sistem, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan nonbank. Dalam sistem moneter tercakup bank dan lembaga- lembaga yang ikut menciptakan uang giral (seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro). Departemen Keuangan dan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas moneter yang melakukan fungsi:

  1. Mengeluarkan uang kertas dan uang logam
  2. Menciptakan uang primer
  3. Mengawasi sistem moneter
  4. Mengelola cadangan devisa

Sementara itu, pada dasarnya lembaga perbankan di Indonesia dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia dan menurut UU No. 7 tahun 1992 sistem perbankan Indonesia adalah:

  1. Bank Umum yang terbagi dalam Bank Pemerintah Pusat, bank Pemerintah Daerah, bank Swasta Nasional, bank Asing, bank Campuran
  2. Bank Perkreditan Rakyat, yang terbagi atas; BPR pra Pakto ’88 dan BPR pasca Pakto ’88.
  3. Bank Bagi Hasil (syariah), yang dibagi atas : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Sistem lembaga keuangan bukan bank meliputi lembaga pembiayaan (perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan pegadaian); perusahaan asuransi; dana pensiun; pasar modal; pasar uang dan pasar valuta asing; dan perusahaan reksa dana. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari fungsinya, menurut UU Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 dan ditegaskan dalam UU RI No. 10 tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dilihat dari

kepemilikannya, perbankan terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik umum, bank milik campuran.  Dilihat dari segi statusnya, perbankan terdiri dari Bank Devisa (bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri inkaso ke luar negeri travellers cheque ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, Travellers cheque, pembukaan dan pambayaran Letter of Credit dan transaksi lain) dan bank nondevisa (bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa). Dilihat dari segi cara penentuan harga, perbankan terdiri dari bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah

D.      PERBANKAN DAN LAYANAN PERBANKAN INTERNASIONAL

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang menunjukkan ketrergantungan perekonomian antar negara, maka sistem keuangan internasional memegang peranan yang sangat penting. Dengan semakin terbukanya suatu negara terhadap negara lain maka pasar keuangan keuangan global semakin memegang peran penting. Perbankan  internasional membantu perusahaan menjalankan bisnisnya di negara-negara lain dengan menyediakan tiga layanan, yaitu catatan kredit (letter of credit), penerimaan bank (banker’s acceptance), dan penukaran uang (money exchange). Catatan kredit merupakan janji bank untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam kondisi tertentu kepada penjual. Penerimaan bank merupakan janji bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Sementara itu, penukaran uang merupakan kemampuan bank untuk menukarkan mata uang sesuai dengan negara yang dituju. Perbankan memang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pebisnis untuk melakukan kegiatan bisnisnya, termasuk bisnis ke negara lain.

Obligasi asing adalah instrumen utang yang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia menjual obligasi dalam dolar ke Amerika. Eurobond yaitu obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asalnya. Sebagai contoh, obligasi dengan denominasi dolar dijual di Inggris. Eurocurrency yaitu simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Contoh eurocurrency adalah

eurodollars. Eurodollars yaitu simpanan dolar di luar wilayah Amerika, baik di bank asing maupun di cabang bank Amerika di luar wilayah Amerika.

Dengan zaman yang semakin global, semakin mudah bagi peminjam dan investor untuk meminjam dan menginvestasikan dana dari atau ke  luar negeri sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan bank-bank asing di dalam negeri, dan dibukanya cabang-cabang bank di luar negeri. Kelemahan regulasi pemerintah terhadap bank-bank asing adalah pemerintah tidak dapat mengendalikan bank-bank asing yang tunduk pada aturan negara masing- masing. Permasalahan lain adalah dalam proses intermediasi secara internasional.

Untuk memahami hal yang terjadi dalam perbankan dunia, kita harus memahami bank dunia (world bank) dan pendanaan moneter internasional (international monetary fund). World bank merupakan perbankan utama yang memberikan pendanaan dalam pengembangan ekonomi atau sering disebut sebagai bank internasional untuk rekonstruksi dan pengembangan. World bank ini memberikan pinjaman dana bagi negara-negara yang kekurangan dana untuk meningkatkan produktivitasnya dan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat di negara tersebut. International Monetary Fund (IMF) dibangun untuk membantu memperhalus aliran dana antarnegara. Hal ini membutuhkan kerelaan anggota untuk meminjamkan dananya secara bebas kepada negara lain. Tujuan IMF adalah mempertahankan sistem moneter global dapat berjalam dengan baik di negara-negara lain. Selain itu, IMF juga bertujuan menyediakan pinjaman jangka pendek bagi para anggota, dan mendorong anggota untuk bekerja sama dalam permasalahan moneter internasional, serta mendorong pengembangan sistem pembayaran internasional (Ebert & Griffin, 2009). Para anggota IMF tersebut mengumpulkan dananya dan tersedia bagi negara yang mengalami kesulitan keuangan.

Rangkuman Konsep Uang dan Lembaga Keuangan

Uang diterima sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Uang merupakan perantara pertukaran, mengukur nilai uang, dan menyimpan kekayaan. Untuk dapat digunakan secara efektif sesuai fungsinya, uang harus dapat diterima, mudah dibawa ke mana-mana, mempunyai jangka waktu, dapat dibagi-bagi, stabil dalam nilai, dan sulit ditiru. Uang juga dapat berupa uang kas, tabungan, dan surat berharga lainnya. Keuangan tidak dapat terlepas dari penawaran dan permintaan uang sehingga memerlukan tempat pertemuan antara kedua pihak tersebut, atau yang disebut dengan pasar keuangan dan perantara keuangan. Uang merupakan alat perantara pertukaran, namun tetap membutuhkan lembaga yang menanganinya, yang disebut dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan selain bank. Keuangan di suatu negara berpengaruh pada perekonomian negara tersebut sehingga perlu pengelolaan dengan baik mengenai banyaknya uang yang beredar. Di Indonesia, kegiatan tersebut diatur oleh Bank Indonesia. Dengan berkembangnya kegiatan perekonomian di mana suatu negara tergantung pada negara lain maka lembaga keuangan antara satu negara dan negara lain juga perlu ada pengaturan bersama.

Referensi:

Ariani, Dorothea Wahyu. 2020. Pengantar Bisnis. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 9.25

Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan Konsep Uang dan Lembaga Keuangan

One thought on “Konsep Uang dan Lembaga Keuangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated