Membedah Korupsi di Indonesia

Membedah Korupsi di Indonesia cukup menarik karena Korupsi sudah begitu membudaya dan dilakukan di segala lini kehidupan, tetapi semua orang juga begitu membenci korupsi….

KONDISI KORUPSI DI INDONESIA

Setelah rezim pemerintahan Soeharto jatuh pada bulan Mei 1998, tuntutan reformasi total semakin deras didengungkan. Salah satu agenda reformasi total tersebut adalah berkaitan dengan reformasi ekonomi, yang di dalamnya tercakup penghapusan aktivitas yang dapat merugikan perekonomian nasional, yakni penghapusan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kronisme. Secara praktis, empat variabel tersebut sebenarnya dapat disederhanakan menjadi satu, yakni berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan (privilege) tertentu, yang umumnya berdampak pada kerugian bagi orang lain atau masyarakat.

Di tanah air, masalah masalah tersebut sudah lama menjadi isu nasional baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Namun “penyakit” penyalahgunaan kekuasaan ini sejalan dengan pembangunan ekonomi yang kian pesat, terasa semakin merajalela dan transparan pada masa Orde Baru. Sorotan pun lebih pada aspek yang berkaitan dengan masalah korupsi. Istilah-istilah penyalahgunaan kekuasaan yang sejenis seperti kolusi, nepotisme, dan kronisme sangat jarang digunakan dan kalaupun digunakan terbatas pada kalangan dan publiksi akademis. Baru belakangan ini istilah- istilah yang kemudian dipendekkan menjadi “KKN” (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) itu sangat memasyarakat dan menjadi pembicaraan publik sehari hari.

Baca Juga: Otonomi Daerah di Indonesia

Jika kita menyimak beberapa hasil riset ekonomi yang dilakukan lembaga internasional yang independen, hasilnya selalu menempatkan Indonesia pada posisi yang “terjelek”, atau paling tidak mendekati yang paling jelek. Pada tahun 1999, riset tentang indek korupsi dunia yang dilakukan oleh lembaga Transparency International (IT) di 99 negara, telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia, dan nomor tiga teratas di dunia (di bawah Kamerun dan Nigeria). Pada tahun 2001, survei yang sama masih menunjukkan bahwa dari 91 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi keempat paling korup setelah Bangladesh, Nigeria, dan Uganda. Pada tahun 2003, dengan sampel negara lebih banyak, yakni 133 negara, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara terkorup di dunia. Terakhir di tahun 2014 ini Indonesia menempati peringkat ke 107 dari 175 negara.

Tabel Indek Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2014

Rangking	Negara	Skore	Rangking	Negara	Skore
1	Denmark	92	85	Philippines	38
2	New Zealand	91	85	Sri Lanka	38
3	Finland	89	85	Thailand	38
4	Sweden	87	85	Trinidad and Tobago	38
5	Norway	86	85	Zambia	38
5	Switzerland	86	94	Armenia	37
7	Singapore	84	94	Colombia	37
8	Netherlands	83	94	Egypt	37
9	Luxembourg	82	94	Gabon	37
10	Canada	81	94	Liberia	37
11	Australia	80	94	Panama	37
12	Germany	79	100	Algeria	36
12	Iceland	79	100	China	36
14	United Kingdom	78	100	Suriname	36
15	Belgium	76	103	Bolivia	35
15	Japan	76	103	Mexico	35
17	Barbados	74	103	Moldova	35
17	Hong Kong	74	103	Niger	35
17	Ireland	74	107	Argentina	34
17	United States	74	107	Djibouti	34
21	Chile	73	107	Indonesia	34
21	Uruguay	73	110	Albania	33
23	Austria	72	110	Ecuador	33
24	Bahamas	71	110	Ethiopia	33
25	United Arab Emirates	70	110	Kosovo	33
26	Estonia	69	110	Malawi	33
26	France	69	115	Côte d´Ivoire	32
26	Qatar	69	115	Dominican Republic	32
29	S.V. and the Grenadines	67	115	Guatemala	32
30	Bhutan	65	115	Mali	32
31	Botswana	63	119	Belarus	31
31	Cyprus	63	119	Mozambique	31
31	Portugal	63	119	Sierra Leone	31
31	Puerto Rico	63	119	Tanzania	31
35	Poland	61	119	Vietnam	31
35	Taiwan	61	124	Guyana	30
37	Israel	60	124	Mauritania	30
37	Spain	60	126	Azerbaijan	29
39	Dominica	58	126	Gambia	29
39	Lithuania	58	126	Honduras	29
39	Slovenia	58	126	Kazakhstan	29
42	Cape Verde	57	126	Nepal	29
43	Korea (South)	55	126	Pakistan	29
43	Latvia	55	126	Togo	29
43	Malta	55	133	Madagascar	28
43	Seychelles	55	133	Nicaragua	28
47	Costa Rica	54	133	Timor-Leste	28
47	Hungary	54	136	Cameroon	27
47	Mauritius	54	136	Iran	27
50	Georgia	52	136	Kyrgyzstan	27
50	Malaysia	52	136	Lebanon	27
50	Samoa	52	136	Nigeria	27
53	Czech Republic	51	136	Russia	27
54	Slovakia	50	142	Comoros	26
55	Bahrain	49	142	Uganda	26
55	Jordan	49	142	Ukraine	26
55	Lesotho	49	145	Bangladesh	25
55	Namibia	49	145	Guinea	25
55	Rwanda	49	145	Kenya	25
55	Saudi Arabia	49	145	Laos	25
61	Croatia	48	145	Papua New Guinea	25
61	Ghana	48	150	Central African Republic	24
63	Cuba	46	150	Paraguay	24
64	Oman	45	152	Congo Republic	23
64	The FYR of Macedonia	45	152	Tajikistan	23
64	Turkey	45	154	Chad	22
67	Kuwait	44	154	Dem. Rep. of the Congo	22
67	South Africa	44	156	Cambodia	21
69	Brazil	43	156	Myanmar	21
69	Bulgaria	43	156	Zimbabwe	21
69	Greece	43	159	Burundi	20
69	Italy	43	159	Syria	20
69	Romania	43	161	Angola	19
69	Senegal	43	161	Guinea-Bissau	19
69	Swaziland	43	161	Haiti	19
76	Montenegro	42	161	Venezuela	19
76	Sao Tome and Principe	42	161	Yemen	19
78	Serbia	41	166	Eritrea	18
79	Tunisia	40	166	Libya	18
80	Benin	39	166	Uzbekistan	18
80	Bosnia and Herzegovina	39	169	Turkmenistan	17
80	El Salvador	39	170	Iraq	16
80	Mongolia	39	171	South Sudan	15
80	Morocco	39	172	Afghanistan	12
85	Burkina Faso	38	173	Sudan	11
85	India	38	174	Korea (North)	8
85	Jamaica	38	174	Somalia	8
85	Peru	38

Masalah korupsi sebenarnya dapat ditelusuri mulai zaman kerajaan dan masyarakat tradisional Indonesia (lihat Onghokham, 1986). Ini terkait dengan struktur masyarakat tradisional Indonesia yang dalam pola hubungan antar lapisan masyarakatnya membuka peluang besar untuk terjadinya tindakan korupsi tersebut. W.F. Wartheim, seorang professor dalam bidang sejarah dan sosiologi dari Universitas Amsterdam dalam bukunya Indonesian Society In Transition, sebagaimana dikutip Lopa (1986, h.23) mengemukakan bahwa korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada peningkatan pandangan feodal, yang sekaligus menimbulkan conflicting loyalities antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Dengan melihat korupsi di Indonesia ini Lubis dan Scott mengemukakan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang berakar pada kebudayaan lama, dan berasal dari birokrasi patrimonial dari masa feodal yang lampau, tetapi nilai nilainya masih bekerja dalam diri manusinya (lihat Lubis dan Scott, 1985, h.xix-xx). Pandangan ini sama dengan yang pernah dikemukakan tokoh proklamator kemerdakaan RI, Dr. Mohammad Hatta bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari “kebudayaan” Indonesia.

Baca Juga: Globalisasi Ekonomi di Indonesia

Saat ini korupsi menjadi masalah global, baik di negara maju maupun di negara negara sedang berkembang. Hanya saja, dengan sistem pemerintahan dan pengawasan yang ketat di negara maju, masalah ini tidak separah di negara negara berkembang. Negara negara seperti New Zealand, Denmark, Swedia, Kanada, Australia, maupun Finlandia, termasuk negara negara yang “bersih” dan berada pada peringkat paling atas untuk minimalitas korupsinya. Untuk negara berkembang seperti Singapura yang sudah termasuk kategori negara industri baru, karena sistem hukumnya sangat ketat, juga masuk dalam kategori yang tingkat korupsinya relatif rendah.

Ini berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Nigeria, Pakistan, Zaire, Kamerun, India, China, dan Indonesia, yang masuk dalam kelompok negara yang sangat tinggi korupsinya, walaupun sudah ada usaha-usaha untuk menghapuskan korupsi di negara-negara berkembang ini. Bahkan di negara berkembang seperti Zaire dan Kenya, korupsi telah meliputi sebagian besar dari GDP nya. (Schleifer dan Robert W. Vischney, 1993, h. 599-617). Di China ditemukan selama kurun waktu 1988-1992 sebanyak lebih dari 215 ribu kasus yang berkaitan dengan penyogokan dan korupsi yang melibatkan 148 ribu orang dan uang senilai 2,9 milyar yuan (Yao, 1997, h. 156). Saat ini upaya keras telah dilakukan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk menghapuskan praktek praktek korupsi tersebut. Bahkan sudah ada beberapa tindakan hukum yang tegas, baik vonis hukuman mati maupun seumur hidup, bagi para koruptor di negara tersebut. Seorang mantan kepala kantor cabang Bank of China di Ningho misalnya, dijatuhi hukuman mati karena korupsi (Kompas, 12/1/1999).

Seorang ekonom dari Northwestern University AS, Dr. Jeffrey Winters, merupakan salah satu dari beberapa nama pakar asing yang banyak menyorot korupsi di Indonesia yang sempat mencuat namanya selama tahun 1997- 1998. Pada pertengahan tahun 1997 ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, ia mengemukakan paling tidak sepertiga bantuan (pinjaman) dari Bank Dunia untuk Indonesia “bocor dan menguap begitu saja”. Angka ini diperolehnya dari suatu wawancara dengan beberapa pejabat Bank Dunia di kantor perwakilan Jakarta dan kantor pusat di Washington. Setahun kemudian ia pun mengungkap sinyalemen korupsi yang terkait dengan permasalahan penambangan di Irian Jaya yang melibatkan PT Freeport dan beberapa nama pejabat tinggi dan konglomerat Indonesia.

Berkaitan dengan sinyalemen korupsi atas dana pinjaman Bank Dunia yang selama ini dianggap sangat baik sistem pemantauan bantuannya tersebut, sebelum gerakan reformasi meluas, telah mendapat sanggahan keras baik dari pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Lembaga ini dan juga pemerintah Indonesia secara cepat membantah pernyataan ini dengan

menegaskan bahwa ada sistem pemantauan yang ketat atas setiap sentence dana yang dikucurkan oleh Bank Dunia. Bank Dunia menyatakan tidak pernah mentolerir penggunaan dana untuk keperluan di luar penganggarannya dan selalu melakukan pengawasan atas adanya kebocoran tersebut. Dinyatakan pula lembaga ini mempunyai mekanisme dan standar pengawasan yang ketat dan memiliki profesionalisme yang tinggi.

Baru setelah gerakan reformasi marak sinyalemen adanya korupsi atas dana Bank Dunia ini terkuak dari satu laporan internal Bank Dunia (1998) yang sempat bocor ke media massa. Dana bantuan (pinjaman) yang diberikan kepada Indonesia yang dikorup tersebut nilainya diperkirakan sekitar 20 persen dari total yang diberikan oleh lembaga internasional tersebut. Atas laporan tersebut reaksi pemerintahan Presiden Habibie agak berbeda dengan masa Presiden Soeharto. Padahal tadinya analisis pengamat tentang korupsi di tanah air, atau lembaga pengamat korupsi tidak resmi seperti Transaparency Internasional, tidak mendapat respon cepat dari pemerintah. Paling tidak mantan ketua Bappenas dan mantan Menko Ekuin, Ginanjar Kartasasmita, telah meminta Menko Wasbang mengusut laporan ini, termasuk meminta Bank Dunia membantu dalam memberantas korupsi tersebut.

Kejadian ini memberikan kesan kuat bahwa pemerintah selama ini seakan membutakan dan menulikan diri dari penilaian pihak pihak yang dianggap tidak terkait dengan birokrasi. Pandangan dan data yang benar seakan hanyalah dari unsur internal pemerintah sendiri, atau dari lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF yang selalu dihormati agar terus mengucurkan dananya. Akibatnya perekonomian kita terjerumus kedalam jurang kebangkrutan, dan korupsi pun meluas dalam sel sel paling kecil pada birokrasi.

Bank Dunia misalnya, sebelum kejatuhan Orde Baru selalu memuji muji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan Indonesia ditempatkan dalam posisi sebagai negara yang sukses pembangunan ekonominya di antara negara berkembang lain. Pertumbuhan ekonominya dianggap “ajaib” tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada utang luar negeri yang sangat besar. Ini menjadi referensi pula bagi pejabat-pejabat kita untuk menangkal kritikan kritikan yang muncul dari luar pemerintahan, sehingga dianggap jalannya pembangunan kita sudah ada pada rel yang benar.

Dengan adanya “pengakuan” Bank Dunia kali ini maka wajar kalau muncul pandangan agar Bank Dunia juga ikut bertanggung jawab atas kekeliruan perannya dalam proses pembangunan. Tentu saja tidak cukup sekedar tanggungjawab moral, melainkan juga finansial. Ini tentu bukan suatu tuntutan yang mengada ada karena dalam keadaan sulit sekarang ini untuk memenuhi kewajiban finansial Indonesia pada lembaga tersebut juga sangat berat. Pada lembaga itu pula (sebelum krisis) utang luar negeri Indonesia paling banyak. Adanya pemutihan sebagian utang tersebut, atau penjadwalan kembali dalam jangka yang panjang, merupakan kompensasi yang tidak berlebihan. Ini sesuai pula dengan posisi formal Bank Dunia yang bukan sebagai bank komersial, melainkan berfungsi untuk membantu negara negara yang kesulitan pembangunan ekonominya.

MODUS KORUPSI

Mar’ie Muhammad membedakan korupsi dalam dua kategori, yaitu korupsi yang bersifat administratif dan yang bersifat struktural. Korupsi yang bersifat administratif adalah korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah atau pejabat negara dan tidak ada urusan dengan politik, dia cuma mau hidup enak dalam waktu yang cepat korupsi seperti ini dapat dibagi dua lagi, yaitu yang sifatnya terpaksa karena kebutuhan mendesak, sedangkan yang kedua dilakukan karena keserakahan. Model kedua ini tidak dapat diatasi dengan kenaikan gaji

Praktek korupsi yang bersifat struktural rumit dideteksi karena korupsi ini terkait erat dengan struktur kekuasaan dan kolusi. Korupsi model ini merupakan kerja sama atau persekongkolan dalam kerja yang tidak baik, misalnya antara penguasa dan pelaku bisnis dalam mengukuhkan monopoli swasta yang menguntungkan kedua pihak. Korupsi struktural pun dibagi menjadi dua, yaitu in come corruption, yang jelas motifnya berupa materi, dan policy corruption, yang cirinya membuat peraturan sedemikian rupa sehingga melegalisasi korupsi agar legitimated. Praktek korupsi jenis ini susah dibongkar jika lembaga-lembaga perwakilan tidak bekerja sebagaimana mestinya, lebih-lebih kalau Mahkamah Agung tidak mempunyai hak uji atas peraturan tersebut. Maraknya korupsi kolektif yang dilakukan anggota DPRD mengindikasikan makin massifnya praktek korupsi ini.

Di Indonesia, tempat-tempat yang rawan korupsi adalah tender-tender proyek besar, termasuk juga yang pendanaannya dari luar negeri, kemudian kredit perbankan, penerimaan pajak, bea cukai, pemberian perijinan untuk berbagai usaha, termasuk yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Lokasi lain yang rawan adalah badan-badan peradilan dan pengusutan perkara, serta pada transaksi dalam bidang pertanahan (Mar’ie, 1999).

Korupsi di jajaran birokrasi dengan berbagai bentuknya sudah sangat meluas dalam berbagai jenjang birokrasi atau pegawai negeri di tanah air. Bukan saja pada level top pemerintahan, melalui berbagai SK dan instruksi yang berbau KKN, tetapi juga pada berbagai kegiatan yang menyangkut pelayanan publik, yang untuk kelancaran urusannya masyarakat harus mengeluarkan dana ekstra. Para pegawai pemerintah tersebut seakan menganggap dirinya sebagai penguasa yang dapat mempercepat atau memperlambat setiap urusan yang ada di kantornya. Mengutip pendapat Arnold J. Heidenheimer, Prof. Mubyarto (1990, h. 66) mengemukakan: “seorang pegawai negeri yang korup menganggap kantornya sebagai suatu perusahaan di mana pendapatannya akan diusahakan setinggi munkin. Kantor itu kemudian menjadi satu tempat untuk memaksimumkan pendapatannya. Ukurannya tergantung pada keadaan pasar dan kemampuannya untuk menemukan titik keuntungan tertinggi pada kurva permintaan masyarakat”. Adanya pandangan demikian, Mubyarto lebih lanjut menginterpretasikan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sogokan, uang, atau pungli tidak lain merupakan “harga pasar” yang harus dibayar konsumen yang ingin “membeli” barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin, atau secara lebih tegas adalah tanda tangan!

DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN

Satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana masalah dan dampak korupsi ini jika dilihat dari perpektif ekonomi? Dalam sudut pandang makro, maka korupsi ini umumnya lebih banyak berdampak negatif pada perekonomian. Namun demikian dalam perspektif mikro, dalam arti dilihat dari sudut pandang pelaku pelaku ekonomi yang membayarkan sogokan pada para pejabat yang korup tersebut, perbuatan korupsi itu mungkin saja justru dapat mempertinggi tingkat efisiensi dan mendukung usahanya. Ini berkaitan dengan berbagai keistimewaan yang ia peroleh sebagai implikasi dari dana yang dikeuarkannya. Namun demikian yang jelas di kalangan sementara ekonom masih ada perdebatan tentang efek korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi itu.

Beberapa penulis berpendapat bahwa korupsi dapat saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini melalui dua tipe mekanisme (Mauro, 1995). Pertama, praktek korupsi yang dengan pemberian dana untuk membantu pelaku ekonomi terhindar dari penundaan penundaan urusannya. Sebagaimana diketahui penundaaan bagi aktivitas ekonomi berarti biaya, baik itu dari sisi peluang usaha yang mungkin lepas ataupun biaya biaya dari bunga, dan ongkos lainnya. Ini dapat mendukung pertumbuhan apabila negara tersebut aturan birokrasinya sangat buruk. Kedua, adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutinnya menjadi terstimulasi untuk bekerja karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapt terjadi di negara manapun.

Namun demikian, dari banyak pendapat yang ada lebih cenderung berpandangan bahwa korupsi ini justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Temuan temuan dari Murphy, Shleifer, dan Vishny (1991) menunjukkan bahwa negara negara yang banyak aktivitas korupsi atau “rent seeking activities” cenderung lambat pertumbuhan ekonominya. Pandangan ini lebih mudah dipahami karena adanya korupsi berarti ada biaya lain lain, atau akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, yang akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga mengganggu kelancaran pertumbuhan ekonomi.

Dari penelitiannya di 58 negara termasuk Indonesia, Mauro (1995) mempertegas pandangan yang menyatakan bahwa korupsi akan cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ia beranggapan korupsi yang minimal akan melahirkan birokrasi yang efisien sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan aspek aspek moral, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maka memang sulit untuk melegitimasi adanya suatu praktek korupsi. Karena bagaimanapun juga dampak negatif dari praktik korupsi ini jauh lebih banyak dibandingkan dampak positifnya, terutama bagi masyarakat.

Oleh karena itu, sekarang ini secara global muncul upaya upaya untuk menghapuskan praktek korupsi ini. Bahkan negara negara seperti Amerika Serikat melarang perusahaan perusahaan warganya yang beroperasi di negara lain (MNC, Multinational Corporation) melaksanakan praktek korupsi, dan praktek bisnis tidak jujur lainnya. Meskipun praktek praktek itu memberikan keuntungan pada perusahaan Amerika Serikat maupun bagi ekonomi negara AS secara keseluruhan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, upaya untuk menghapuskan korupsi (juga kolusi, nepotisme, dan kronisme) saat ini sangat gencar dilakukan di Indonesia, dan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan reformasi ekonomi yang berlangsung. Dalam terminologi ilmu ekonomi, reformasi ekonomi didefinisikan sebagai “suatu proses perubahan kelembagaan yang membawa pada peningkatan tingkat pertumbuhan produktivitas input total (Total Factor Produktivity, TFP)” (Reynolds, Bruce L.1987).

Adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan kronisme atau koncoisme telah menimbulkan adanya pengalokasian sumberdaya menjadi tidak optimal, atau melahirkan ketidakefesienan dalam proses produksi. Keluaran (output) dari suatu proses produksi menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terjadi jika tidak ada KKN. Dengan kata lain produksi barang dan jasa tidak mencerminkan prinsip least cost combination, atau kombinasi ongkos paling murah.

Pengalokasian proyek kepada suatu perusahaan tanpa proses pelelangan yang fair misalnya dapat membuat perusahaan memaksakan anggaran yang dibuatnya untuk disetujui walaupun itu bukanlah yang termurah. Misalnya praktek praktek penerbitan ketentuan pembangunan jalan tol, pembangunan kilang minyak dan gas bumi, ataupun pembangunan berbagai proyek proyek PLN yang didukung dengan Keppres ataupun SK Menteri yang diberikan kepada satu perusahaan tertentu, cenderung menimbulkan inefisiensi. Ketidakefisienan perusahaan akan transfer kepada pemberi proyek (pemerintah) yang selanjutnya menjadi beban bersama terutama pembayar pajak dan berkurangnya fasilitas publik yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan kata lain produktivitas dari faktor faktor produksi yang digunakan tidak maksimal.

Memang adanya korupsi tidak otomatis membuat suatu perekonomian langsung terpuruk dan tidak bisa berkembang. Sebagaimana yang telihat dalam perekonomian nasional Indonesia, perekonomian tetap sempat mengalami pertumbuhan relatif tinggi di tengah badai korupsi tersebut. Namun perkembangan pesat ini dibarengi dengan eksploitasi dan perusakan sumberdaya alam secara besar besaran serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta. Jadi bukan karena meningkatnya TFP. Akibatnya perekonomian kita sangat rentan, sebagimana yang tercermin dari krisis ekonomi sekarang ini. Di samping itu pertumbuhannya tidak optimal bahkan lebih rendah dibandingkan negara negara tetangga yang secara relatif memiliki sumber kekayaan alam yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

Akibat lain tindak korupsi ini adalah terjadi ketidakmerataan yang tajam di antara pelaku pelaku ekonomi, sebagai akibat ketidakadilan dalam perolehan fasilitas yang diberikan oleh birokrasi melalui praktek korupsi dan kolusi, ataupun nepotisme. Oleh karena itu sepanjang praktek KKN masih ada, maka upaya untuk mengoptimalkan TFP tidak pernah akan terwujud, yang berarti perekonomian selalu dalam kondisi tidak efisien dan berdaya saing lemah. Oleh karena itu penghapusan KKN ini merupakan bagian integral dari reformasi ekonomi yang arahnya untuk meningkatkan produktivitas dari seluruh input yang digunakan.

Reformasi ekonomi juga terkait dengan aspek perubahan kelembagaan dalam perekonomian. Langkah reformasi ekonomi ini mencakup aspek aspek yang terkait dengan demokratisasi di setiap bidang perekonomian. Langkah langkah reformatif demikian sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung akan mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek praktek korupsi dan sejenisnya. Karenanya jika dicermati data tentang korupsi (misalnya dari Transparency International), negara yang lebih demokratis perekonomiannya, tingkat korupsinya semakin rendah, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan dalam negara yang demokratis kontrol sosial dari masyarakat sangat tinggi, dan kontrol tersebut harus menjadi acuan dan direspon oleh birokrasi dan wakil rakyat.

Tuntutan untuk mewujudkan adanya kompetisi yang lebih sehat dan jujur dalam perekonomian, dan upaya deregulasi sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menekan terjadinya praktek korupsi yang menimbulkan ketidakefisienan. Langkah langkah gencar korporatisasi dan privatisasi BUMN besar oleh Menteri Pendayagunaan BUMN agaknya bisa dianggap sebagai contoh meningkatkan TFP pada BUMN di tanah air. Hanya saja proses itu sendiri bisa menjadi sumber korupsi dan kolusi terutama pada masa transisi.

Hal ini terjadi manakala prosesnya tidak transparan dan tidak didukung aturan hukum yang jelas dan dipercaya. Ini sudah terjadi di banyak negara, dan karenanya dalam proses reformasi ini para reformis diingatkan untuk berhati hati dan menghindari pihak yang mencari rente ekonomis dari proses tersebut (lihat misalnya Susan Rose Ackerman, 1998, h. 35-68). Kasus yang ramai dibicarakan sekitar tahun 1998 adalah menyangkut privatisasi PT Krakatau Steel yang akhirnya dibatalkan, agaknya bisa dianggap sebagai contoh kurangnya keterbukaan dalam rencana proses privatisasi, sehingga muncul kecurigaan adanya pihak pihak yang ingin memperoleh rente ekonomis dan privatisasi.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam era reformasi saat ini memang sangat diharapkan pemberantasan korupsi dengan pendekatan “top down” bisa dilakukan. Namun persoalannya sebagian dari yang berada dipuncak kekuasaan pengganti mantan Presiden

Soeharto juga merupakan bagian dari rezim lama yang juga memberikan kontribusi pada perkembangbiakan korupsi tersebut. Agaknya gerakan untuk memberantas korupsi ini memang harus muncul dari suatu gerakan rakyat. Artinya lembaga lembaga diluar lembaga formal, termasuk perorangan perlu bisa berperan lebih besar untuk meluruskan kondisi yang tidak benar namun terus berkembang di negara kita ini. Sejauh ini memang faktor kelembagaan di luar lembaga birokrasi tersebut masih lemah, sementara pemerintah yang sangat intervensif sangat kokoh dan menutup peluang pemberdayaan lembaga di luar pemerintah. Akibatnya kepedulian masyarakat pun menjadi luntur dan bersikap masa bodoh atas segala penyimpangan yang ada.

Adanya lembaga lembaga di luar birokrasi yang kuat seperti orsospol, pers, ormas, LSM, dan sebagainya akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atas korupsi dalam birokrasi ini. Boeninger (1991, h. 279-281) menyebutkan lembaga yang perlu diperkuat tersebut antara lain lembaga peradilan yang independen, organisasi relawan swasta (private voluntary organizations), dan lembaga pengawasan umum atau masyarakat (office of controller-general). Adanya lembaga peradilan yang independen dan terwujudnya ketertiban umum merupakan salah satu syarat penting pula untuk mendukung peran pemerintah yang terbatas namun kokoh. Jika lembaga hukum lemah, tujuan tujuan ekonomi akan dengan mudah dibelokkan untuk mendukung vested interest, walaupun ini merugikan kepentingan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini tentu sangat sulit dilakukan apabila terdapat lembaga hukum yang kuat dan independen, sehingga setiap tindakan harus berdasarkan hukum (rule of law)

Adanya sistem hukum yang kuat dan independen akan memberikan pula peluang munculnya organisasi relawan swasta (private voluntary organizations) dan lembaga pengawasan umum atau masyarakat (office of controller-general). Lembaga lembaga ini akan memperkuat kelembagaan pemerintah walaupun dengan intervensi yang minimal dalam mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sendirian, melainkan juga secara simultan dibarengi dengan perkembangan bidang bidang lainnya seperti bidang politik dan hukum.

Sebagaimana disinggung di muka, korupsi dalam berbagai bentuknya dialami baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Tidak ada satu negara pun didunia ini yang bebas dari korupsi sama sekali. Namun demikian, di negara berkembang seperti halnya yang terjadi di Indonesia,

kasus ini memang lebih parah. Pertumbuhan ekonomi bisa jadi tetap tinggi, namun ini dinikmati sebagian kecil lapisan atas, sementara bagian besar lapisan bawah tertinggal dalam kemiskinan. Mereka yang menerima maupun yang membayar sogokan dapat menikmati kekayaan nasional dan hanya menyisakan bagian kecil untuk warga yang sangat miskin.

Kasus kasus yang terkait dengan korupsi dan sejenisnya di tanah air, terutama pada rezim Orde Baru, sangat ‘telanjang”, transparan, dan sebenarnya bisa langsung dideteksi oleh kahalayak. Namun demikian karena lemahnya hukum di Indonesia dan kontrol sosialnya, serta kuatnya posisi birokrat dan “jaringan” yang melakukannya, mengakibatkan hanya sebagian kecil dari kasus korupsi ini yang bisa diselesaikan. Sebagian bsar dari kasus ini dibiarkan terus berlanjut, bahkan perbuatan yang demikian dianggap sebagai suatu kelumrahan oleh sebagian masyarakat, karena ketidakberdayaan untuk meluruskan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak tersebut. Baru setelah presiden Soeharto tumbang, orang berani berbicara lebih bebas dan mencoba menguak kasus kasus korupsi dan kolusi yang ada, terutama terhadap kegatan-kegiatan bisnis yang terkait dengan keluarga istana dan (mantan) petinggi birokrasi lainnya.

Hal demikian mencerminkan bahwa ketidakterbukaan untuk memerangi korupsi selama ini diakibatkan karena ketakutan berhadapan dengan kekuasan yang sentralistik di puncak birokrasi. Namun karena sudah meluas dan mengakarnya praktek korupsi (dan kolusi serta nepotisme) tersebut, maka tidak mudah untuk sekaligus membersihkannya. Yang menjadi sasaran pengusutan masalah korupsi saat ini seakan hanya difokuskan pada koruptor “kelas teri”. Ini terjadi karena tidak mudah untuk mengusut seluruh kasus korupsi tanpa menimbulkan kegoncangan dan akibat buruk pada stabilitas ekonomi dan politik saat ini.

Beberapa faktor yang mendorong dan memberi peluang terjadinya praktek korupsi dalam birokrasi antara lain; kekuasaan mutlak birokrasi untuk mengalokasikan sumberdaya atau pekerjaan pada pelaku ekonomi lainnya, kekuasaan untuk melakukan perizinan, rendahnya gaji pegawai negeri, lemahnya pengawasan dan aturan hukum yang ada, lemahnya penegakan hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu agenda reformasi dalam menghapus korupsi tidak cukup hanya mengejar atau mengusut pelaku pelaku korupsi yang ada, melainkan juga membenahi faktor faktor penyebab dan faktor yang memberi peluang terjadinya korupsi itu sendiri.

Memang tidak mudah untuk menghapus korupsi yang meluas tersebut. Namun demikian Johnston (1998, h. 69-90) yang menilai kasus korupsi paling serius adalah “political and bureaucratic corruption”, mengemukakan bahwa pada periode jangka menengah ke jangka panjang adalah mungkin untuk menurunkan korupsi ini dari tingkat korupsi yang tinggi ke tingkat yang rendah. Hal ini melalui pemberian jaminan adanya hak atas kebutuhan dasar ekonomi dan kebebasan sipil, peningkatan kompetisi politik dan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat.

Langkah demikian memang akan memakan waktu. Namun bagi Indonesia yang kini memiliki momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh, hal tersebut bisa segera dilakukan. Perombakan institusi dan perubahan aturan aturan yang selama ini mengekang dan menghambat proses reformasi tersebut saatnya untuk dikerjakan. Ini memang akan menimbulkan beberapa gejolak, namun demikian hal ini merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam proses reformasi sebagai suatu transition cost yang sulit dihindarkan.

Pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi awal yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi asalkan dilakukan secara serius dan konsisten. Langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk memeriksa dan mengadili koruptor-koruptor kelas atas perlu terus digalakkan tanpa pandang bulu. KPK juga harus berani memberantas korupsi yang sudah merambah di kalangan penegak hukum, termasuk di Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Memang pemberantasan korupsi akan efektif jika dilakukan dari level yang paling atas, tanpa mengabaikan penanganan di level-level bawahnya. Komitmen dan konsistensi Presiden memegang peranan yang sangat vital demi kelancaran upaya penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Rangkuman Membedah Korupsi di Indonesia

Pada tahun 1999, riset tentang indek korupsi dunia yang dilakukan oleh lembaga Transparency International (IT) di 99 negara, telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia, dan nomor tiga teratas di dunia (di bawah Kamerun dan Nigeria). Pada tahun 2001, survei yang sama masih menunjukkan bahwa dari 91 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi keempat paling korup setelah Bangladesh, Nigeria, dan Uganda. Pada tahun 2003, dengan sampel negara lebih banyak, yakni 133 negara, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara terkorup di dunia.

Korupsi dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu korupsi yang bersifat administratif dan yang bersifat struktural. Korupsi yang bersifat administratif adalah korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah atau pejabat negara dan tidak ada urusan dengan politik. Korupsi seperti ini dapat dibagi dua lagi, yaitu yang sifatnya terpaksa karena kebutuhan mendesak, sedangkan yang kedua dilakukan karena keserakahan.

Korupsi struktural merupakan kerja sama atau persekongkolan dalam kerja yang tidak baik, misalnya antara penguasa dan pelaku bisnis dalam mengukuhkan monopoli swasta yang menguntungkan kedua pihak. Korupsi struktural dibagi menjadi dua, yaitu in come corruption, yang jelas motifnya berupa materi, dan policy corruption, yang cirinya membuat peraturan sedemikian rupa sehingga melegalisasi korupsi agar legitimated.

Korupsi memeperlambat pertumbuhan ekonomi, disamping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Korupsi menimbulkan adanya pengalokasian sumberdaya menjadi tidak optimal atau melahirkan ketidakefesienan dalam prose produksi. Keluaran (output) dari suatu proses produksi menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terjadi jika tidak ada KKN. Korupsi mendorong eksploitasi dan perusakan sumberdaya alam secara besar besaran serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Dalam periode jangka menengah kejangka panjang adalah mungkin untuk menurunkan koruspi ini diri tingkat korupsi yang tinggi ketingkat yang rendah. Yakni melalui pemberian jaminan adanya hak atas kebutuhan dasar ekonomi dan kebebasan sipil, peningkatan kompetisi politik dan ekonomi, dan mendorong pertmbuhan masyarakat sipil yang kuat.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 6.15

Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia Membedah Korupsi di Indonesia