Leasing atau Sewa guna usaha Indonesia

Leasing atau Sewa Guna Usaha

Leasing atau Sewa Guna Usaha

Daftar Isi

Leasing atau Sewa guna usaha memiliki beberapa pengertian sebagai berikut.

  1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor:32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/KPB/1974tanggal 7 Februari 1974

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Baca Juga: Lembaga Pembiayaan atau Finance Institution

  1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating leese) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

  1. International Finance Corporation World Bank Group Perjanjian/kontrak antara dua pihak, satu pihak (lessor) menyediakan aset untuk dipakai oleh pihak lain (lessee) dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pembayaran sejumlah tertentu.

PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA

Jenis pembiayaan leasing telah berkembang pesat di banyak negara karena memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Di Amerika Serikat, bentuk pembiayaan dengan menggunakan leasing telah dilakukan di tahun 1700-an. Sementara, di Indonesia, jenis pembiayaan ini masih tergolong baru.

Industri leasing mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Kemudian pada tanggal 6 Mei 1974, dikeluarkan SK No. 649/MK/IV/5/1974 tentang tata cara Perijinan dan Kegiatan Usaha Leasing. Selanjutnya untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha leasing, Menteri Keuangan menetapkan agar setiap transaksi atau kontrak leasing tidak dianggap sebagai suatu objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak penjualan. Ketetapan tersebut termuat dalam SK No. 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai terhadap Usaha Leasing.

Baca Juga: Manajemen Bank Syariah di Indonesia

Ketika pemerintah melakukan kebijakan deregulasi sektor keuangan pada 20 Desember 1988 (Pakdes 88), kegiatan usaha leasing digolongkan ke dalam usaha lembaga pembiayaan. Ketetapan ini termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Keppres tersebut, lembaga yang melakukan kegiatan leasing disebut perusahaan sewa guna usaha (leasing company). Pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Menteri Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Terkait dengan perkembangan kegiatan usaha leasing, pada tanggal 2 Juli 1982, dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) sebagai tempat berkomunikasi bagi perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. ALI yang berkedudukan di Jakarta bertujuan membantu pengembangan industri usaha leasing di Indonesia bersama pemerintah. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 2000, seiring dengan pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan dan guna menampung aspirasi seluruh anggota, ALI diubah menjadi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Referensi :

Murti Lestari. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Penerbit Universitas Terbuka: Tanggerang Selatan. Hal 6.3

2 thoughts on “Leasing atau Sewa Guna Usaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated