Administrasi Pajak Ketentuan Umum Perpajakan KUP Pajak mencangkup bidang yang cukup luas. Pada artikel kali ini akan dibahas Definisi Pajak, Fungsi Pajak,

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PPN

Mekanisme Pemungutan Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebagai berikut:

1. Pajak/PPN Masukan

Pajak masukan adalah pajak pertarnbahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum di lakukan pemeriksaan.

2. Pajak/PPN keluaran

Pajak keluaran adalah pajak pertarnbahan nilai yang dipungut oleh pegusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengkreditan pajak rnasukan terhadap pajak keluaran dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Mekanisme Pemungutan Pajak PPN

Sejak UU No 46 tahun 2009 diundangkan, maka mekanisme PPN dapat dilaporkan menjadi dua, yaitu :

1. Mekanisme PPN murni

Mekanisme ini dikatakan murni karena sesuai dengan prinsip dasar PPN, mekanisme ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 13 UU PPN sebagai berikut :

a.Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

baca juga: Pajak Pertambahan Nilai PPN

2) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

1) Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

2) Dikecualikan dari ketentuan (1) tersebut atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:

a) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;

baca juga: Faktur Pajak PPN

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

e) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau

f). Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi

2. Mekanisme Terbalik

Mekanisme yang menyimpang dari prinsip dasar PPN, yang secara prinsip menyimpang dari asas-asas PPN. Berdasarkan ketentuan ini mekanisme PPN diatur terbalik, sebagai berikut :

a. Instansi pemerintah dan badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN

b. Pada saat pemungutan pajak tertentu (selaku pembeli) melakukan penerimaan pembayaran harga jual atau penggantian, diwajibkan memungut pajak yang terhutang

c. Pajak yang telah dipungut tersebut kemudian disetorkan ke kas negara oleh pemungut pajak atas nama pengusaha kena pajak penjual, kemudian pemungut pajak melaporkan pemungutan dan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak setempat.

Referensi

Herry Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2010. Perpajakan. Yogyakarta: BPFE.

Mienati Somya Lasmana dan Budi Setioraharjo, 2010. Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21,Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Buku I. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Buku II. Jakarta: Salemba Empat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated