Pembangunan Manusia di Indonesia

Pembangunan Manusia di Indonesia

Pembangunan Manusia di Indonesia

Pembangunan manusia di Indonesia akan dibahas dalam artikel dibawah ini. Selamat membaca…..

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama berlangsung. Indikator kenaikan pendapatan per kapita yang pada waktu lalu menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan telah digugat bukan saja oleh kalangan non-ekonomi, melainkan juga oleh para ekonom sendiri yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, yang kemudian memunculkan beberapa alternatif dan pelengkap atas indikator pendapatan per kapita tersebut. Di antara indikator yang belakangan ini banyak digunakan adalah berkaitan dengan unsur pembangunan manusia. Cynthia Taft Morris memunculkan indeks yang dikenal dengan The Physical Quality of Life Index (PQLI), sedangkan United Nation Development Program (UNDP) secara komprehensif mengajukan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negara- negara di dunia (Todaro, 2000).

Konsep IPM mulai mendapat perhatian sejak laporan pertama yang dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1990, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), keberlanjutan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).

Baca Juga: Globalisasi Ekonomi di Indonesia

Indonesia belakangan juga banyak memanfaatkan IPM ini untuk melihat kemajuan nasional maupun daerah. Publikasi data IPM untuk Indonesia saat ini sudah sampai ke tingkat kabupaten/kota. Variabel IPM ini juga disarankan untuk dapat dipertimbangkan dalam penyusunan formula DAU (Dana Alokasi Umum) yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan (equality), dan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah (fiscal gap) dengan memperhatikan variabel pembangunan manusianya (human development) (Hamid, 2003).

Bagi Indonesia, perhatian pada variabel Indeks Pembangunan Manusia ini sangat penting karena:

  1. Pembangunan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia itu sendiri, sehingga aspek ini perlu mendapatkan prioritas anggaran;
  2. Pembangunan manusia Indonesia saat ini masih sangat tertinggal dibanding banyak negara lain di dunia. Laporan Pembangunan Manusia dari United Nations Development Programmed (UNDP) menyimpulkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 1999 berada pada peringkat 105 dari 174 negara yang disurveinya, dan ini merosot lagi pada peringkat 110 dari 173 negara pada tahun 2002. Pada survei tahun 2014 IPM Indonesia masuk ke dalam jajaran negara dengan tingkat IPM menengah meskipun dari urutannya masih pada urutan 108 dari 187 negara. Sedangkan di tingkat ASEAN-6, Indonesia menempati peringkat terendah;
  3. Pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia, yakni untuk pendidikan dan kesehatan, porsinya sangat kecil, lebih rendah dibandingkan dengan negara seperti Pakistan, Sri Lanka, dan negara Asia Selatan lainnya (UNSFIR, 2000, h. V-48). Padahal PDB per kapita Indonesia lebih tinggi dibandingkan penduduk negara-negara tersebut. Pengeluaran pembangunan yang kecil untuk pembangunan manusia juga terjadi untuk tingkat daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan
  4. Umumnya kajian mengenai desentralisasi fiskal mengabaikan dampaknya pada pembangunan manusia. Padahal, aspek pembangunan manusia merupakan landasan dari peningkatan kesejahteraan, yang selanjutnya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan pemerataan pada masa yang akan datang (Habibi dkk, 2001, h.2-3).

Kajian Lucas (1988) dan Easterly dan Levine (2001, h. 177-220) juga menunjukkan variabel pendidikan, yang dilihat dari rata-rata lamanya sekolah, secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara maju, investasi pada sumber daya manusia juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonominya (Meier, 1995, h. 313).

Baca Juga: Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional

Berdasarkan data UNDP (2004) yang terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan kualitas penduduk, tampak ada perubahan tipis nilai IPM dari tahun 1999 hingga 2002. Menurut data UNDP (2004), pada tahun 1999, nilai IPM Indonesia sebesar 64,3. Angka ini kemudian meningkat menjadi 65,8 pada tahun 2002. Peningkatan angka indeks ini menunjukkan ada kemajuan dalam pembangunan manusia di Indonesia, dari aspek tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Dilihat dari sisi wilayah administrasi pemerintahan, tampak bahwa daerah yang memiliki IPM tinggi adalah DKI Jakarta (75,6), Sulawesi Utara (71,3), dan D.I. Yogyakarta (70,8). Sementara itu, daerah yang masih memiliki nilai IPM terendah adalah NTB (57,8), Papua (60,1), dan NTT (60,3). Dalam periode 1999-2002, hampir semua daerah mengalami peningkatan nilai IPM, kecuali NTT dan Maluku, di mana pada kedua daerah ini justru mengalami penurunan nilai, yaitu minus 0,7 untuk NTT dan minus 1,3 untuk Maluku. Dengan demikian, tampak bahwa meskipun banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk persoalan yang muncul terkait dengan otonomi daerah, namun secara umum pembangunan manusia pada sebagian besar daerah di Indonesia mengalami peningkatan.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Per Provinsi Tahun 2005 dan 2010

ProvinsiHDIranking HDIIn Shortfall 2005-2010
2005201020052010
1. Nangroe Aceh     
Darussalam65.36612151.3
2. Sumatra Utara66.668.8871.9
3. Sumatra Barat65.867.5981.7
4. Riau67.369.1451.8
5. Jambi65.467.111101.7
6. Sumatra Selatan*63.96616161.8
7. Bengkulu64.866.213141.6
8. Lampung63.065.818182.0
9. Bangka Belitung 65.4 20 
10. DKI Jakarta72.575.6112.2
11. Jawa Barat*64.665.814171.5
12. Jawa Tengah64.666.315131.7
13. D.I. Yogyakarta68.770.8231.9
14. Jawa Timur61.864.122251.8
15. Banten 66.6 11 
16. Bali65.767.51091.7
17. Nusa Tenggara Barat54.257.826302.0
18. Nusa Tenggara Timur60.460.32428-0.7
19. Kalimantan Barat60.662.923271.8
20. Kalimantan Tengah66.769.1761.9
21. Kalimantan Selatan62.264.321231.8
22. Kalimantan Timur67.870.0341.9
23. Sulawesi Utara*67.171.3622.3
24. Sulawesi Tengah6364.420221.6
25. Sulawesi Selatan63.665.317211.7
26. Sulawesi Tenggara62.964.119261.5
27. Gorontalo 64.1 24 
28. Maluku*67.266.5512-1.3
29. Maluku Utara 65.8 19 
30. Papua58.860.125291.5
Indonesia64.365.8  1.6

Keterangan:

Nangroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku utara dan Papua menggunakan data 2010 kemampuan baca tulis, lama sekolah. Data Indonesia adalah rata-rata data provinsi yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sumber: BPS (diolah)

Perhatian terhadap pembangunan manusia harus diberikan melebihi perhatian pada pembangunan infrastruktur. Ia harus dianggap sebagai kegiatan investasi sumber daya manusia yang efektif dan produktif, yang tidak boleh diabaikan karena pengejaran terhadap investasi modal. Pembangunan ekonomi pun merupakan derivat pembangunan manusia, yang tidak saja dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, melainkan juga meningkatkan nilai tambah sosial-kultural dalam wujud meningkatnya harkat/martabat manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan tentu bukannya sekadar pembangunan di Indonesia, melainkan pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu sebesar 249,9 juta jiwa pada tahun 2013. Di seluruh dunia Indonesia berada di urutan ke empat negara dengan penduduk terbesar. Meskipun program KB yang mulai dicanangkan pada tahun 1968 terbukti berhasil menekan laju pertambahan penduduk namun karena dari semula penduduk Indonesia memang besar maka pertumbuhan 1,2 persen saja sudah membuat penduduk Indonesia bertambah banyak.

Jumlah penduduk yang sedemikian besar diikuti dengan timbulnya persoalan distribusi yang tidak merata. Lebih dari 82 persen penduduk Indonesia tinggal di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang luasnya tidak lebih dari 20 persen luas negara. Sedangkan sisanya tinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal itu terjadi karena pembangunan ekonomi sejak masa kolonial lebih banyak dilakukan di KBI sehingga penduduk Indonesia seringkali melakukan migrasi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Persoalan ketidakmerataan pembangunan ini yang menyebabkan terjadi berbagai konflik sosial. Pada akhirnya konflik sosial membuat sebagian penduduk mengungsi ke wilayah KBI sehingga ketimpangan distribusi makin mencolok.

Pembangunan manusia Indonesia menghadapi masalah klasik yaitu pendidikan dan kesehatan. Kita harus mengakui bahwa selama ini pemerintah kurang memberi perhatian yang optimal pada kedua bidang tersebut. Terlebih beberapa tahun terakhir ini, pemerintah seperti lepas tangan terhadap dua sektor publik yang mempengaruhi kualitas manusia Indonesia. Seperti yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, anggaran yang disediakan pemerintah untuk pendidikan sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Rendahnya kualitas manusia Indonesia dapat dilihat berdasarkan lama bersekolah. Penduduk Indonesia rata-rata hanya bersekolah selama 6 – 7 tahun berdasarkan perhitungan HDI tahun 1999.

Di era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, anggaran yang diberikan pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan tidak jauh berubah. Di Sumatera Barat, anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan hanya 8,2 persen sedangkan di Jawa Timur anggaran untuk sektor yang sama hanya 13,7 persen. Artinya pelaksanaan otonomi daerah ternyata belum membawa banyak manfaat bagi pembangunan manusia Indonesia.

Anggaran pendidikan yang rendah tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan. Pendidikan yang rendah tersebut akan berdampak pada kemampuan dan kreativitas peserta didik. Akibatnya angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan dunia kerja dan tidak memiliki kemampuan membuka peluang usaha. Padahal di sisi lain kurikulum di Indonesia juga mendapat banyak kritik karena tidak sesuai dengan kebutuhandunia kerja dan menciptakan pola pikir sebagai pekerja bukan sebagai inisiator. Akibatnya penduduk yang telah mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi sekalipun tidak dapat siap bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kualifikasi angkatan kerja yang ada membuat dunia kerja seringkali mendatangkan tenaga kerja asing yang tentu saja merugikan bangsa Indonesia.

Persoalan pendidikan yang buruk di atas mengakibatkan persoalan kependudukan yang baru yaitu pengangguran. Berdasarkan data BPS terdapat 10 persen angkatan kerja di Indonesia menganggur. Dari jumlah itu sebagian besar penganggur lebih dari 75 persennya tinggal di perkotaan. Hal ini terjadi karena sebagian besar orang melihat kota adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya ada banyak kesempatan bekerja, padahal industri di perkotaan gagal memperoleh dampak yang diinginkan seperti perluasan lapangan kerja. Akibat pola pikir semacam itu, terjadi urbanisasi besar- besaran yang berakibat meningkatnya pengangguran di kota dan kurangnya tenaga kerja pada sektor pertanian di desa. Angkatan kerja baru seringkali lebih menginginkan pekerjaan di sektor industri perkotaan karena dianggap lebih modern daripada bekerja di sektor pertanian di desa.

Persoalan lain yang harus diselesaikan bangsa ini menyangkut pembangunan manusia adalah masalah kesehatan. Setali tiga uang dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan juga hanya mendapatkan porsi yang minim dalam anggaran pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan HDI tahun 1999, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sangat buruk. Penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih mencapai 51,9 persen, sedangkan penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap jasa kesehatan mencapai 21,6 persen. Akses tersebut meliputi ketersediaan dokter, obat-obatan dan sarana kesehatan lain. Fakta yang lebih memilukan adalah sebanyak 30 persen balita berada dalam gizi buruk. Padahal gizi di masa balita sangat penting bagi pertumbuhan di kemudian hari, karena pada masa-masa itu terjadi puncak perkembangan otak dan tubuh yang pesat.

Belakangan ini kita seringkali dikejutkan dengan berbagai masalah kesehatan yang mengkhawatirkan seperti penyakit flu burung, polio liar (lumpuh layu), dan gizi buruk yang menimpa balita di berbagai daerah di Indonesia. Diduga pemerintah hanya bertindak reaksioner dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan seperti itu. Pemerintah tidak memiliki program yang berkesinambungan untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan. Dana Kompensasi BBM sebagian memang diberikan pemerintah untuk memperbaiki kualitas kesehatan manusia baik melalui instansi kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas maupun secara langsung diberikan kepada penduduk miskin. Namun jumlahnya belum memadai untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi bangsa ini.

Lebih buruk dari itu, saat ini pemerintah sepertinya bertujuan meliberalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Liberalisasi tersebut dilakukan dengan melakukan pengurangan subsidi besar-besaran pada sektor pendidikan seperti penerapan BHMN dan BHP pada perguruan tinggi negeri di Indonesia dan pembentukan Dewan Sekolah pada sekolah dasar dan menengah. Cara seperti itu seolah-olah bertujuan memberikan kesempatan pada masing-masing institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka secara mandiri. Tetapi kenyataannya hal itu hanyalah upaya pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggungjawab sebagai penyedia pelayanan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah memperbolehkan pendirian sekolah-sekolah swasta yang berbiaya mahal untuk penduduk kaya. Akibatnya, hanya penduduk kaya saja yang dapat mengenyam pendidikan sedangkan penduduk miskin akan kembali terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan karena tidak mendapatkan kesempatan memperbaiki keadaan mereka.

Liberalisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Penderita dibebani beragam prosedur yang dengan eksplisit menyatakan bahwa uang di atas nyawa manusia. Maka jika penduduk miskin tidak memiliki uang maka dapat dipastikan ia tidak akan mendapatkan pelayanan yang memadai bahkan dari institusi kesehatan milik pemerintah sekalipun.

Rangkuman Pembangunan Manusia di Indonesia

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah The Physical Quality of Life Index (PQLI) dan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator HDI ini digunakan di Indonesia. UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), keberlanjutan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia tahun 1999 berada pada peringkat 105 dari 174 negara yang disurveinya, dan ini merosot lagi pada peringkat 110 dari 173 negara pada tahun 2002. Sedangkan di tingkat ASEAN-6, Indonesia menempati peringkat terendah.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh anggaran negara yang rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Padahal pendidikan yang buruk mengakibatkan masalah pengangguran. Di sisi lain jika fasilitas kesehatan tidak memadai maka dapat diduga masyarakat Indonesia sangat rentan dengan berbagai penyakit. Akibatnya masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 8.25

One thought on “Pembangunan Manusia di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated