Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah yang cukup kompleks dan penting. Artikel ini mencoba menjelaskan dua hal tersebut. Selamat membaca….

STRUKTUR KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Salah satu masalah pembangunan yang sangat serius dihadapi pemerintah saat ini adalah yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, yakni bagaimana mengaktualisasikan potensi sumber daya manusia Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Masalah ini timbul sebagai konsekuensi dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Selama kurun waktu 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata sebesar 1,98 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 1993 mencapai 188, 9 juta jiwa, sementara pada akhir Repelita VI, angka ini meningkat menjadi 204, 2 juta jiwa, dan hingga tahun 2002 jumlah penduduk kita mencapai 220 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhannya yang relatif tinggi ini tentu saja menuntut tersedianya dan tambahan kebutuhan pokok yang cukup besar pula. Dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk ini harus diimbangi dengan laju pertumbuhan penyediaan kebutuhannya, seperti pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya. Untuk mendapatkan semua kebutuhan tersebut maka penduduk harus mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

Baca Juga: Perekonomian Pemerintah : Alokasi Distribusi Stabilisasi

Dengan bertambahnya penduduk, maka bertambah pula tenaga kerja (man power) yang masuk ke bursa tenaga kerja, atau dikenal dengan sebutan angkatan kerja (labor force). Dalam pengertian statistik ketenagakerjaan yang digunakan di tanah air, angkatan kerja adalah semua penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih yang bekerja dan memperoleh penghasilan (income). Namun dengan adanya program wajib belajar sembilan tahun maka definisi ini menjadi tidak cocok lagi dan batas usia minimal untuk masuk kategori angkatan kerja adalah 15 tahun (Abdul Latief, 1993). Dengan mengacu pada pengertian tersebut, pada tahun 1997 jumlah angkatan kerja mencapai 135 juta jiwa, dan bertambah menjadi 144 juta atau naik 9 juta pada tahun 2001.

Tabel Keadaan Ketenagakerjaan, 1995-2010

Keterangan1995200020052010
Penduduk berumur >10 th147.81154.46135.07138.55
Angkatan kerja85.7890.1189.6092.73
Bekerja82.0485.7085.4087.67
Tingkat partisipasi angkatan kerja58.03 persen58.34 persen66.34 persen66.63 persen
Mencari pekerjaan3.744.414.205.06
Tingkat pengangguran terbuka4.36 persen4.89 persen4.68 persen5.46 persen
Sumber: PILAR, (2010)

LAPANGAN KERJA DAN PENGANGGURAN

Dari data di atas, persoalan yang muncul adalah bagaimana terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja oleh bursa kerja. Artinya harus ada penciptaan kesempatan kerja baru untuk memanfaatkan semua tambahan angkatan kerja tersebut. Persoalan ini menjadi lebih pelik karena meningkatnya pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah menganggur (under unemployment) akibat krisis ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi tidak saja telah mempersempit lapangan kerja namun juga menimbulkan korban PHK dalam jumlah besar. Jika kecenderungan ini terus berlanjut maka akumulasi tingkat pengangguran tersebut menjadi makin besar, mengingat hanya sebagian saja dari angkatan kerja tersebut yang dapat diserap oleh pasar tenaga kerja.

Persoalan pengangguran ini sebenarnya sudah muncul dan diantisipasi sejak awal Pembangunan Jangka Panjang I. Dalam GBHN tahun 1969 secara jelas tersurat pentingnya perombakan struktur ekonomi yang sangat bercorak agraris menjadi lebih seimbang, yakni dengan mengembangkan sektor-sektor industri. Dari satu sisi, ini sudah cukup berhasil yang tercermin dari meningkatnya sumbangan sektor industri terhadap total PDB kita, bahkan sudah melampaui sumbangan sektor pertanian. Namun di sisi lain sektor industri yang diharapkan menciptakan kesempatan kerja baru secara besar besaran dan menyerap lebih banyak tambahan angkatan kerja baru yang masuk ke bursa tenaga kerja ternyata tidak terwujud. Sampai sekarang ternyata angkatan kerja yang ada tetap lebih banyak terserap di sektor pertanian. Jika dilihat secara sektoral angka-angkanya adalah sebagai berikut.

Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral 1995-an dan 2000-an

Sektor1995-an1995-an2000-an2000-an
Juta%Juta%
Pertanian38,949,539,943,9
Industri9,311,812,914,3
Perdagangan12,215,513,9153
Jasa14,017616,018,0
Lainnya435,56,26,8
Sumber: Depnaker (2000)

Tabel Penduduk di atas usia 15 tahun dan Status Pekerjaan 1997-2001

NOStatus Pekerjaan1995200020052010*)20152015 %
1Kerja Mandiri19,864,77420,523,33821,707,77819,501,33017,451,70419,22
2Kerja Mandiri dibantu anggota keluarga  17,982,745  19,690,059  18,914,502  20,720,366  20,349,073  22,39
3Pengusaha dengan pekerja tetap  1,466,471  1,525,625  2,552,803  2,032,527  2,788,878  3,07
4Karyawan30,277,78728,805,42129,383,54829,498,03926,579,00029,27
5Pekerja kasual di pertanian  –  –  –  –  3,633,126  4,00
6Pekerja kasual di luar pertanian  –  –  –  –  2,439,035  2,69
7Pekerja bebas15,813,75217,128,00616,258,22818,085,46817,586,60119,37
 Total85,405,52987,672,44988,816,85989,837,73090,807,417100,00
Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional 1995-2015 (*Tidak termasuk Provinsi Maluku)

Mengingat terbatasnya lahan pertanian, maka banyaknya tenaga kerja di sektor pertanian mengandung implikasi rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor itu. Ini bukan saja karena rendahnya produktivitas angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian tersebut dan rendahnya nilai tukar (terms of trade) produk pertanian atas produk sektor lainnya, melainkan juga karena banyaknya tenaga kerja di pertanian yang tidak bekerja penuh atau setengah menganggur. Tenaga kerja yang setengah menganggur ini bekerja kurang dari 35 jam per minggu, yang tidak hanya terbatas di sektor pertanian melainkan juga pada sektor sektor lainnya.

Baca Juga: Manajemen Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja

Data Sakernas tahun 1998 menunjukkan sebanyak 5,46 persen dari angkatan kerja kita dikategorikan sebagai penganggur, sebanyak 7,47 persen di antaranya berpendidikan SLTP, 14,57 persen berpendidikan SLTA, 9,60 persen berpendidikan D-3, dan 12,21 persen adalah sarjana perguruan tinggi. Angka-angka ini memberikan gambaran bahwa banyak penganggur terdidik di tanah air yang tidak bekerja penuh (under unemployment) dan dapat diduga banyak pula di antaranya yang bekerja tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dimilikinya.

Upah Buruh dan Produktivitas

Salah satu aspek lain yang tidak bisa dilupakan adalah persoalan tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Aspek ini sangat penting bukan saja karena terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, melainkan juga terkait dengan kemampuan daya saing produk yang dihasilkan. Sejalan dengan perkembangan sektor industri, penyerapan tenaga kerja di industri juga terus bertambah, walaupun masih relatif lamban. Dengan pertumbuhan yang cepat dari sektor industri ini, terutama industri skala besar dan sedang, telah meningkatkan pula penerimaan upah tenaga kerjanya. Dalam kurun waktu 1980-1990 pertumbuhan upah per pekerja adalah rata-rata 4,55 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan upah di sektor industri ini juga lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di Asia lainnya seperti Fillipina, Thailand, Hongkong, dan Malaysia.

Namun demikian, kenaikan upah tersebut tidak berarti menempatkan kesejahteraan buruh industri di Indonesia lebih baik dibandingkan kebanyakan negara lainnya. Data yang dipublikasikan Bussines Times menempatkan Indonesia pada tahun 1993 sebagai negara yang upah buruh industrinya paling rendah dibandingkan 38 negara lainnya (US$ 0,28 per jam). Di atas Indonesia adalah negara Yugoslavia/Serbia yang sedang bergolak, serta Rusia dan Cina yang jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan Indonesia. Walaupun nilai uang dari tingkat upah tersebut tidak sepenuhnya bisa diperbandingkan (karena perbedaan daya beli yang berbeda dari uang tersebut di setiap negara), namun secara sempit dibandingkan dengan negara tetangga seperti Fillipina, Malaysia, dan Thailand, maka kesimpulan rendahnya tingkat upah di Indonesia kiranya tidak dapat dihindarkan.

Rendahnya tingkat upah di Indonesia ternyata tidak hanya terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang ada dan besarnya tambahan angkatan kerja baru yang masuk bursa kerja. Faktor lain yang menyebabkan murahnya tingkat upah ini adalah tingkat produktivitas yang rendah. Data menunjukkan secara relatif terhadap tujuh negara Asia lainnya, produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah yang paling rendah, yang untuk tahun 1990 hanya seperlima dari produktivitas tenaga kerja Singapura. Secara relatif dengan basis produktivitas tenaga kerja Singapura telah terjadi pula penurunan produktivitas tenaga kerja Indonesia tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa daya saing produk industri Indonesia juga makin menurun terhadap Singapura, di samping juga terhadap Korea Selatan.

Upah dan Daya Saing Industri

Tingkat upah yang rendah saat ini tampaknya tetap menjadi salah satu faktor yang diunggulkan sektor manufaktur untuk bersaing di pasar dunia. Hal ini tercermin dari pertumbuhan nilai ekspor dari industri padat karya (labor intensive manufactures) tersebut. Dalam tahun 1990-2010-an, ekspor hasil industri padat karya naik rata-rata 43 persen per tahun, lebih tinggi dari kenaikan ekspor industri secara keseluruhan yang hanya 34 persen per tahun. Industri padat karya yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan ekspor ini antara lain adalah industri perlengkapan kaki, furniture, tekstil dan produk tekstil, dan sebagainya.

Tabel Nilai dan pertumbuhan Ekspor Sektor Manufaktur Indonesia 1990-2010-an (Juta dollar dan persen)

Total ekspor manufaktur50120441181632 persen34 persen
Industri intensif tenaga kerja297807681422 persen43 persen
Industri intensif sumber daya119992348853 persen23 persen
Industri intensif kapital85245151424 persen35 persen
Sumber: Hill, Hall (2011)

Dengan melihat kecenderungan yang ada, sangat wajar jika muncul pertanyaan apakah daya saing industri padat karya ini akan terus meningkat? aspek ini sangat penting untuk dikaji dan dicermati, karena dalam persaingan industri yang kian ketat, serta perkembangan produktivitas di sektor industri yang relatif lamban akan sangat mempengaruhi daya saing produk industri Indonesia tersebut. Kenyataannya, tingkat produktivitas tenaga kerja industri Indonesia walaupun telah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kenaikan upah. Ini mengandung implikasi menurunnya daya saing produk industri Indonesia, karena harus membayar labor cost yang lebih tinggi, atau menurunnya penerimaan faktor produksi lain untuk mengkompensasi peningkatan upah buruh tersebut.

Keadaan demikian memunculkan suatu kondisi yang dilematis, yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, namun perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja ternyata relatif rendah. Dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan daya saing, tingkat produktivitas tenaga kerja tersebut selayaknya lebih tinggi atau sama dengan laju kenaikan upah. Walaupun tingkat upah sudah meningkat, nilai yang diterima tenaga kerja industri Indonesia masih relatif rendah, yang berarti masih perlu ditingkatkan. Namun apabila peningkatan upah tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas yang lebih tinggi, atau minimal sama, akan berakibat pada menurunnya daya saing, hal ini dapat mengancam ekspor komoditi industri yang saat ini sudah memberikan kontribusi terbesar dari nilai total ekspor nasional.

Karakteristik Pengangguran

Kemiskinan yang menjadi masalah nasional saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi, bukan saja laju pertambahan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air, melainkan juga terjadi banyak PHK di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (open unemployment) maupun yang setengah menganggur atau bekerja di bawah jam kerja normal (under employment). Dalam kondisi pasar kerja yang seperti ini maka tenaga kerja tersebut banyak yang memasuki lapangan kerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian yang pendapatannya relatif rendah, sehingga menambah pula penduduk yang masuk kategori miskin. Menurut data terakhir yang dipublikasikan Departemen Tenaga Kerja, terdapat 36 juta angkatan kerja yang menganggur dalam tahun 2005. Dalam angka ini termasuk mereka yang tidak bekerja secara penuh atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Jumlah ini tentu merupakan jumlah yang sangat besar. Angka ini hampir sama dengan total penduduk Provinsi Jawa Barat, dari bayi hingga yang sudah uzur. Atau jika dibandingkan dengan penduduk Provinsi Aceh, angka pengangguran ini sudah 10 kali lipat dari penduduk Aceh, dan 12 kali lipat dari penduduk provinsi DIY. Bahkan jika dibandingkan dengan penduduk Australia sekalipun, angka ini sudah hampir dua kali penduduk negara atau benua yang berada di sebelah timur Indonesia tersebut.

Angka pengangguran tersebut terus bertambah, selama daya serap pasar tenaga kerja masih seperti sekarang, karena setiap tahun angkatan kerja baru yang masuk ke bursa kerja juga terus bertambah. Tambahan angkatan kerja tersebut berkisar tiga juta pekerja setiap tahunnya, dan tidak semuanya bisa diserap oleh pasar tenaga kerja yang memang sangat terbatas tersebut. Ini memberikan ilustrasi betapa berat masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan di tanah air.

Tabel Rincian 36 Juta Penganggur Indonesia 2014

Kriteria PengangguranKeterangan
Pengangguran TerbukaMereka yang bekerja di bawah satu jam per minggu (open unemployment). Kelompok ini paling pantas diwaspadai karena merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai permasalahan social. Jumlah 5,1 juta orang.
Pencari KerjaMereka yang benar-benar sedang mencari kerja (Job Seekers). Jumlah mencapai 26 juta orang.
Pengangguran TerselubungDisebut juga setengah penganggur (under employment)
Sumber: Depnaker, (2015)

Masalah pengangguran ini sebenarnya bukan masalah baru. Sejak masa sebelum krisis pun, persoalan kesenjangan antara angkatan kerja dengan peluang kerja sudah terjadi. Hanya saja pada masa krisis persoalannya bertambah pelik, karena pada saat yang sama terjadi kelesuan investasi dan ekonomi secara keseluruhan. Rendahnya daya beli menimbulkan rendahnya permintaan, yang berarti pula mengendurnya aktivitas produksi. Mengendurnya aktivitas ini bukan saja menjadikan makin terbatasnya peluang kerja, melainkan juga memaksa banyak unit usaha untuk mengurangi pekerjanya. Adanya ketidakstabilan politik dan keamanan telah pula mengendurkan minat penanaman modal, yang pada akhirnya menurunkan gerak ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Inilah yang kita rasakan dewasa ini.

Persoalan ini agaknya terus akan dihadapi dalam perekonomian Indonesia, hanya saja dengan kadar yang berbeda. Pengangguran memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dalam perekonomian yang sudah sangat mapan sekalipun pengangguran tetap ada, yang dikenal dengan natural unemployment atau pengangguran alamiah. Misalnya saja karena adanya keterampilan penganggur yang tidak sesuai (structural unemployment), upah yang tidak cocok (tuntutan reservation wage), menanti sementara waktu untuk bekerja (frictional unemployment), dan sebagainya.

Masalahnya bagi kita adalah bahwa pengurangan tingkat pengangguran (dan setengah menganggur) ini meliputi angka yang demikian besar. Karena itu, menyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada mekanisme pasar (bursa tenaga kerja) tidak akan mampu menjawab persoalan tersebut. Perlu ada langkah-langkah yang khusus, baik untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek maupun jangka panjang, yang terkait dengan penciptaan kesempatan kerja tersebut.

Dalam jangka pendek persoalan yang muncul adalah daya beli para penganggur dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan makin menurun. Hal ini karena harga-harga yang cenderung akan naik dengan naiknya beberapa komoditi yang dikelola pemerintah sendiri, seperti BBM dan listrik. Naiknya gaji pegawai negeri dan UMR berpotensi mendororng inflasi dan memberatkan para penganggur tersebut. Hal ini potensial pula melahirkan berbagai ketegangan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Semakin nekad dan maraknya kejahatan di masyarakat merupakan contoh dari adanya problematika tersebut.

Prof Mubyarto menguraikan bahwa satu kekeliruan serius yang lain dari para ekonom terutama yang belajar dari model-model ekonomi Neoklasik adalah melihat masalah kesempatan kerja sebagai masalah pengangguran seperti halnya fenomena pengangguran di negara yang sudah maju di dunia Barat. Pengangguran di negara-negara industri maju selalu dianggap masalah serius karena penganggur adalah “korban” perekonomian yang lesu, yang tidak tumbuh, atau tumbuh pada tingkatan rendah. Dengan bahasa teori ekonomi adalah karena kurangnya “effective demand”. Karena semua orang yang bekerja harus bersedia dipotong upah/penghasilannya (social security insurance), maka ketika menganggur mereka dibayar cukup memadai oleh pemerintah untuk hidup (employment dole), agar tidak kelaparan.

Dilihat dari kacamata pemerintah pengangguran adalah “beban ekonomi”, dan suatu perekonomian yang mempunyai banyak penganggur tentu harus menyediakan dana amat besar untuk menghidupi mereka. Di Indonesia dan banyak negara berkembang lain, kesempatan kerja yang lebih besar adalah kesempatan kerja mandiri (self-employment) bukan kesempatan kerja dengan upah (wage-employment). Jika masalah kesempatan kerja ini dilihat sebagai masalah pengangguran seperti di negara-negara industri (dan teori yang sudah tersedia memang hanya itu), maka pemecahannya adalah dengan pemberian iklim yang baik bagi pengembangan usaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, atau dengan bahasa teori ekonomi Neoklasik “menyerap tenaga kerja” (labor absorption). Maka suatu perekonomian harus tumbuh untuk mengatasi pengangguran, yang tidak sesuai dengan karakteristik ekonomi riil dan pengangguran yang ada di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah

Jika kita berbicara kebijakan ketenagakerjaan Indonesia maka arahnya paling tidak harus menjawab tiga persoalan yang telah disinggung di atas, yaitu pertama, terus menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja yang ada, serta dapat menyerap angkatan kerja yang saat ini masih menganggur ataupun setengah menganggur, kedua, memberikan tingkat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ketiga, meningkatkan produktivitas para pekerja yang ada, sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif, sehingga mendorong produksi lanjut.

Upaya percepatan peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor industri tidak semata mata terkait dengan perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, melainkan juga dengan pola produksi serta alat-alat produksi ataupun teknologi produksi yang di gunakan di sektor industri Indonesia. Semakin baik pola kemampuan dari tenaga kerja itu untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, sehingga dapat memberikan penghasilan yang lebih layak pula.

Namun, berbagai kebijakan yang ada selama ini tampaknya tetap saja menyisakan pengangguran yang besar. Sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum krisis, pengangguran sudah menggantung dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan angka yang cukup tinggi ternyata tidak mampu menghapuskan pengangguran yang menurut ukuran normal sangat besar tersebut.

Ada pandangan yang mengemukakan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, akan tercipta 400 ribu kesempatan kerja baru. Sebaliknya kontraksi ekonomi sebesar satu persen tersebut akan memunculkan pengangguran sebanyak angka tersebut. Dapat dibayangkan bahwa betapa lama waktu yang dibutuhkan dan besar laju pertumbuhan ekonomi yang harus terjadi untuk menghilangkan pengangguran yang ada. Seandainya pengangguran yang ada dibiarkan, maka untuk menyerap tambahan angkatan kerja baru saja misalnya tiga juta per tahun dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 persen per tahun. Pada waktu lalu angka ini pernah dicapai, bahkan dilampaui. Namun pada saat sekarang ini jelas sulit dicapai. Target pertumbuhan tahun 2005 yang dipatok pemerintah sebesar 6 persen pun banyak yang skeptis untuk bisa terwujud. Sebabnya antara lain adalah masih sulitnya bagi pemerintah untuk mendorong pengembangan investasi oleh pelaku ekonomi rakyat yang selama ini telah menyerap 99 persen dari tenaga kerja yang ada.

Usaha Kecil Sebagai Pengaman Pengangguran

Walaupun masalah pengangguran dan kemiskinan ini sangat kompleks, tidak berarti bahwa masalah tersebut tidak dapat dipecahkan sama sekali. Yang “klasik” adalah bagaimana kita mengefektifkan dan mengefisienkan setiap dana yang ada baik itu yang dikelola pemerintah, unit-unit ekonomi negara, maupun usaha swasta. Jadi ada suatu desain (by design) yang jelas untuk menghapuskan kemiskinan dan pengangguran tersebut, dan bukan hanya sekadar dampak dari kebijakan lainnya (by accident). Pengalokasian dana pada aktivitas ekonomi yang tepat dan dihilangkannya kebocoran kebocoran anggaran atau ekonomi biaya tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang demokratis, dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi kemiskinan tersebut.

Dalam kondisi sulitnya dana di tanah air, masalah efisiensi dana tersebut sangat perlu mendapat perhatian. Fokus efisiensi pemantauan dana tersebut yang muncul di saat krisis ini mungkin dapat menjadi blessing in disguised, dijadikan momentum untuk mengoreksi pola-pola pembangunan yang penuh kebocoran, pungli, dan pola-pola yang mengarah pada munculnya ekonomi biaya tinggi lainnya.

Situasi saat ini memaksa kita pula untuk mencermati sektor mana yang bisa murah dalam menyerap tenaga kerja. Jika diamati ternyata unit-unit usaha rakyat, usaha kecil, merupakan sektor yang dapat menciptakan peluang

kerja dengan biaya murah. Artinya dibandingkan dengan usaha menengah dan besar, usaha kecil hanya membutuhkan dana sedikit untuk setiap kesempatan kerja baru yang diciptakan. Ia memberikan gambaran bahwa alokasi dana ke unit usaha kecil yang lebih besar akan sangat menolong penciptaan kesempatan kerja baru tersebut. Sayangnya jika dicermati aliran dana yang ada saat ini justru lebih deras kepada unit-unit usaha besar. Kredit- kredit perbankan, termasuk bank-bank pemerintah, lebih memanjakan pengusaha-pengusaha besar atau konglomerat.

Jika selama ini kita melihat banyak kemacetan kredit pada unit-unit usaha kecil, tidak berarti ini harus serta merta dihentikan. Dari evaluasi yang ada selama ini, yang keliru adalah polanya. Misalnya adanya muatan politik dari kredit tersebut, adanya penyalahgunaan oleh pihak yang ditugasi membantu penyaluran kredit, dan sebagainya. Inilah yang harus disempurnakan ke depan. Yang jelas unit-unit usaha kecil ini, di samping sebagian unit usaha menengah, akan sangat penting posisinya untuk mengurangi secara drastis pengangguran pada jangka pendek dan jangka panjang.

Usaha-usaha di atas, tentu saja perlu diimbangi dengan usaha di sisi pertumbuhan penduduk itu sendiri, yang menjadi supplier utama tambahan angkatan kerja. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang sekarang berkisar 1,5 persen, masih potensial untuk diturunkan hingga di bawah 1 persen. Tambahan jumlah penduduk yang kecil, akan mengurangi tekanan pertambahan angkatan kerja tersebut. Namun demikian apapun yang kita lakukan agaknya masalah ketenagakerjaan tersebut masih akan terus mewarnai perekonomian nasional ke depan.

Peranan Lembaga Pendidikan

Salah satu masalah lain yang terkait dengan pengangguran yang tinggi ini adalah berkaitan dengan pendidikan. Banyak tenaga kerja yang terdidik seperti lulusan SLTA, diploma, maupun sarjana, yang tidak diserap di bursa kerja. Untuk yang kategori ini saja, yang menganggur penuh (open unemployment) jumlahnya mencapai 37 persen dari penganggur yang ada. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keterkaitan antara produk lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam perekonomian kita. Terlebih jika dicermati fakta yang ada, ternyata tidak semua peluang atau kebutuhan tenaga kerja yang ada bisa terpenuhi.

Hal demikian menggambarkan adanya ketidaksejalanan antara kualifikasi angkatan kerja yang ada dengan kesempatan kerja yang tidak terisi tersebut. Misalnya kasus Provinsi Bali, rasio antara pencari kerja dengan lowongan yang ada dan lowongan yang terisi adalah 10:3:2 (BPPN, 2010). Artinya terdapat 10 pencari kerja untuk mengisi 3 lowongan kerja, namun hanya 2 yang dapat diterima sesuai klasifikasi yang dibutuhkan. Ini menggambarkan bahwa produk pendidikan yang ada masih tidak sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan dan pasar tenaga kerja nasional.

Suatu kajian tentang persediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan Depnaker (2010) memperkuat indikasi tersebut. Dari studi tersebut diperkirakan, misalnya pada tahun 2015 akan terjadi kekurangan tenaga kerja untuk kualifikasi pendidikan tamatan program S-1 (Depnaker, Studi Prospek Kesempatan Kerja Selama Masa Reformasi, 2010). Prediksi ini memberikan penegasan tentang semakin mendesak perlunya man power planning tingkat nasional, sehingga lembaga pendidikan yang ada bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik itu pendidikan umum maupun kejuruan.

Tabel Tingkat Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010

Tingkat PendidikanPenganggur (x1000)Angkatan KerjaTingkat penganggur
Total5.026,592.734.95,46
Tidak Tamat SD257.324.846,81,04
Tamat SD911.833.772,62,70
Tamat SLTP984,113.182,47,47
Tamat SLTA2.479,817.023,814,57
Sarmud /Diploma175.41.827,79,60
Sarjana254.12.086,612,21
Sumber: Depnaker (2010)

Tabel 7.11.

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2000-2010

Tingkat Pendidikan2000 (%)2005 (%)2010 (%)
Tidak tamat SD44,534,626,8
Tamat SD3132,436,4
Tamat SLTP9,411,914,2
Tamat SLTA12,617,218,4
Sarmud/Diploma1,31,82,0
Sarjana1,22,12,2
Sumber: Depnaker (2010)

Dalam konteks jenjang pendidikan tinggi maka fakultas-fakultas maupun jurusan yang ada haruslah dibuka sesuai dengan prediksi kebutuhan jangka panjang yang sejalan dengan kebutuhan angkatan kerja yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Begitu pula muatan pada kurikulumnya, perlu dilakukan pengkajian secara berkala sehingga relevan dengan kebutuhan pasar kerja, di samping tetap memperhatikan aspek yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Isu yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan, khususnya pengangguran seharusnya mendapatkan perhatian besar di saat krisis ini. Namun kenyataannya, seakan terpinggirkan oleh riak-riak politik yang justru kontraproduktif terhadap upaya untuk menghapuskan kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat saat ini. Akhirnya hal ini semakin menjauhkan upaya kita untuk mewujudkan negara yang rakyatnya sejahtera, yang bebas dari pengangguran dan kemiskinan.

Rangkuman Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Dalam pengertian statistik ketenagakerjaan yang digunakan di tanah air, angkatan kerja adalah semua penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih yang bekerja dan memperoleh penghasilan (income). Namun dengan adanya program wajib belajar sembilan tahun maka definisi ini menjadi tidak cocok lagi dan batas usia minimal untuk masuk kategori angkatan kerja adalah 15 tahun. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, pada tahun 1997 jumlah angkatan kerja mencapai 135 juta jiwa, dan akan bertambah menjadi 144 juta atau naik 9 juta- pada tahun 2001.

Satu kekeliruan serius yang lain dari para ekonom terutama yang belajar dari model-model ekonomi Neoklasik adalah melihat masalah kesempatan kerja sebagai masalah pengangguran seperti halnya fenomena pengangguran di negara yang sudah maju di dunia Barat. Pengangguran di negara-negara industri maju selalu dianggap masalah serius karena penganggur adalah “korban” perekonomian yang lesu, yang tidak tumbuh, atau tumbuh pada tingkatan rendah. Di Indonesia dan banyak negara berkembang lain, kesempatan kerja yang lebih besar adalah kesempatan kerja mandiri (self-employment) bukan kesempatan kerja dengan upah (wage-employment)

Kebijakan ketenagakerjaan Indonesia harus menjawab tiga persoalan mendasar, pertama, terus menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja yang ada, serta dapat menyerap angkatan kerja yang saat ini masih menganggur ataupun setengah menganggur (under unemployment). Kedua, memberikan tingkat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketiga, meningkatkan produktivitas dari para pekerja yang ada, sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif, sehingga mendorong produksi lanjut.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 7.21

Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated