Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia selalu dibahas semua orang. Baik rakyat jelata maupun pemimpin. Tetapi apakah kemiskinan itu? Apa solusinya? selamat membaca artikel berikut….

KONDISI KEMISKINAN

Persoalan kemiskinan selalu saja menjadi momok yang menakutkan di dunia termasuk di Indonesia. Bahkan setelah 60 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih saja menjadi masalah yang belum diselesaikan secara tuntas. Perbedaan kemiskinan pada masa lalu dan masa sekarang adalah situasinya dulu hampir semua penduduk Indonesia miskin atau dikenal sebagai share poverty, sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di jaman modern dan di tengah-tengah sebagian masyarakat yang berlimpah (affluent society). Kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat sehingga ada perbedaan akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Berbagai kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan selama ini tidak mampu menjawab persoalan tersebut yang tercermin dari makin besarnya angka kemiskinan.

Baca Juga: Bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia ?

Masalah kemiskinan yang tiada habisnya menurut Ragnar Nurkse disebabkan oleh lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of poverty). Ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemiskinan, yaitu indikator kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Seseorang dapat dikatakan berada dalam kelompok  kemiskinan relatif  jika pendapatannya berada dibawah tingkat pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut ia berada di lapisan paling bawah. Jadi, walau pendapatannya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun karena dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat pendapatannya relatif rendah, maka ia tetap masuk kategori miskin. Indikator kemiskinan relatif ini digunakan di AS.

Kemiskinan absolut dilihat dari kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal untuk kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan). Jika pendapatan seseorang berada di bawah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan minimal tersebut, maka secara absolut ia hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator absolut ini digunakan oleh Indonesia.

Kemiskinan kultural dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon usaha-usaha pihak lain yang membantunya untuk ke luar dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

Baca Juga: Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur batas atau garis kemiskinan (poverty line) di tanah air dengan pendekatan konsumsi. Pendekatan yang digunakan oleh BPS tersebut sejalan dengan pendekatan yang dirumuskan oleh Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dilihat dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari, dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Dilihat dari nilai rupiahnya garis kemiskinan ini berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990 batas kemiskinan di perkotaan per kapita per bulan adalah Rp20.614,00 dan Rp13.925,00 di pedesaan. Tahun 1999 angka ini sudah meningkat menjadi Rp93.896.00 untuk perkotaan dan Rp73.898,00 untuk pedesaan. Angka tersebut pada Maret 2013 menjadi Rp271.626 per kapita per bulan.

Indikator kemiskinan yang lain diungkapkan oleh VV. Bhanoji Rao yang menghitung garis kemiskinan dengan memperhitungkan kebutuhan kalori per hari minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup layak sebagai dasar, kemudian ditambah lagi dengan keperluan untuk kebutuhan dasar yang sifatnya sosial, misalnya untuk pemeliharaan kesehatan, sekolah dan sebagainya. Tingkat kebutuhan energi di Indonesia, sesuai yang ditetapkan

oleh Food Agricultural Organization (FAO) untuk anak-anak dan orang dewasa adalah 2.150 kalori per orang per hari. Kebutuhan beras dan ikan digunakan sebagai perhitungan dasar dengan alasan beras tersebar di Indonesia, relatif baik dalam pemenuhan protein, dan harganya relatif murah. Seseorang harus mengkonsumsi beras 17,6 kalori per bulan. Karena konsumsi kalori dari beras diperhitungkan sebesar 90 persen sedangkan sisanya dari sumber pangan yang lain maka kebutuhan beras per bulan per orang adalah 16 kg (Hudiyanto, 2001).

Indikator kemiskinan yang lain diungkapkan oleh Profesor Sayoga. Garis kemiskinan yang beliau tetapkan dengan membedakan daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan untuk pedesaan ditetapkan setara dengan 240 kg beras per kapita per tahun. Sedangkan untuk daerah perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun. Garis kemiskinan ini ia tetapkan setelah melakukan survei ke seluruh Indonesia pada tahun 1973 (Hudiyanto, 2001).

Dari seluruh indikator yang dijelaskan di atas, pengertian kemiskinan masih terbatas dilihat dari sisi pendapatan dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun apakah kemiskinan dapat didekati hanya dengan melihat dari sisi konsumsi saja? Kemiskinan memang memiliki beragam arti dan multi-wajah. Sejak beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak hanya melihat dari aspek pendapatan dan konsumsi saja. Ini dapat dilihat pula dari aspek ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dan sebagainya. Secara sistematis SMERU (2001) mengartikan kemiskinan dengan melihat berbagai dimensi, yaitu:

  1. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan);
  2. tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi);
  3. tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
  4. kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal;
  5. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;
  6. tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat;
  7. tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
  8. ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan
  9. ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan banyaknya indikator kemiskinan tersebut maka sering terjadi “kebingungan” dalam mengukur kemiskinan sehingga pemerintah kesulitan menyusun program yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan yang dijadikan ukuran oleh BPS lebih didasarkan pada pendekatan pendapatan dan konsumsi. Berdasarkan catatan BPS secara umum, tingkat kemiskinan mutlak di Indonesia sudah menurun drastis, terutama dalam dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1976 mencapai 54,2 juta jiwa (40,1 persen), yang menurun menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 persen) pada tahun 1981, 35 juta jiwa (21,64 persen) pada tahun 1984, 27,2 juta jiwa (15,1 persen) pada tahun 1990, dan akhirnya menjadi 22,5 juta jiwa (11,3 persen) pada tahun 1996.

Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin, baik dalam arti kemiskinan mutlak ataupun relatif yang menjadi sebanyak 49,5 juta jiwa (24,13 persen). Dari jumlah tersebut, 17,6 juta jiwa (35,5 persen) penduduk miskin tinggal di perkotaan dan 31,9 juta jiwa (64,5 persen) tinggal di pedesaan. Kondisi kemiskinan pada tahun 1998 ini mendekati kondisi tahun 1981 dan tahun 1984.

Secara umum, perkembangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan hingga tahun 1996 dan meningkat kembali tahun 1997 hingga 2000, baik ditinjau dari jumlah penduduk miskin ataupun relatif terhadap jumlah penduduk Indonesia. Kondisi yang berbeda adalah tahun 2000 hingga 2003, di mana jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat, namun secara relatif mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk non-miskin mengalami peningkatan lebih cepat daripada penduduk miskin. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah banyak namun jumlah penduduk non-miskin bertambah lebih banyak lagi, dan ini bisa menandakan adanya peningkatan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 1999-2015

19992000200520102015
NAD602,10595,10758,601.199,901.254,20
Sumatera Utara1.972,701.491,801.359,701.883,891.883,60
Sumatera Barat601,50482,50643,30496,36501,10
Riau589,70485,60491,60722,41751,30
Jambi677,00504,90480,40326,91327,30
Sumatera Selatan1.813,701.338,001.113,801.600,601.397,10
Bengkulu302,30249,00308,50372,42344,20
Lampung2.037,202.017,801.674,101.756,781.666,20
DKI Jakarta379,60416,10247,50286,88294,10
Jawa Barat8.393,406.658,405.532,305.724,895.754,80
Jawa Tengah8.755,406.513,606.856,707.308,336.980,00
DIY789,101.035,80767,60635,66636,80
Jawa Timur10.286,507.845,407.508,307.701,157.578,40
Bali257,80176,80248,40221,76246,10
Nusa Tenggara Barat1.276,801.070,501.175,501.145,811.054,80
Nusa Tenggara Timur1.779,001.425,901.317,501.206,491.166,00
Kalimantan Barat1.016,201.095,00728,50644,20583,70
Kalimantan Tengah261,70213,70215,40231,39207,70
Kalimantan Selatan440,20385,30357,50259,80259,00
Kalimantan Timur509,20393,60349,70313,04328,60
Sulawesi Utara504,60365,90213,20229,32191,60
Sulawesi Tengah599,40503,20530,50564,60509,10
Sulawesi Selatan1.462,001.198,001.296,301.309,231.301,80
Sulawesi Tenggara504,90419,20457,50711,52686,10
Maluku1.013,90891,70418,80528,90518,70
Papua1.148,70970,90900,80907,60917,00
Indonesia47.974,6038.743,7035.952,0038.394,0037.339,40
  Untuk tahun 2010 dan 2015, Provinsi Lampung termasuk Bangka Belitung, Jawa Barat termasuk Banten, Sulawesi Tenggara termasuk Gorontalo dan Maluku termasuk Maluku Utara. Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, 2016.

Angka kemiskinan pada tahun 2010 yang mencapai 38,5 juta tersebut secara absolut merupakan bilangan cukup besar karena setara dengan dua kali lipat dibandingkan total penduduk Malaysia dan Australia atau lebih dari 12 kali lebih banyak daripada penduduk Singapura. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 memberikan sumbangan pada peningkatan angka kemiskinan. Melesunya kegiatan perekonomian telah menurunkan pula peluang memperoleh pendapatan, banyak orang kehilangan pekerjaan, angkatan kerja baru yang makin banyak tidak terserap di pasar kerja sehingga terjadi pengangguran. Namun demikian pengangguran bukanlah pemberi sumbangan terbesar pada tingkat kemiskinan. Sebagai gambaran studi di Yogyakarta yang dilakukan FE-UII pada tahun 1999 menunjukkan bahwa pengangguran hanya memberikan sumbangan sebanyak 3,32 persen saja dari total kemiskinan. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin tersebut sebagian besar memiliki pekerjaan (working poor), namun pendapatannya sangat kecil, atau bekerja dengan waktu di bawah jam normal (under- employment).

Pengangguran hanyalah salah satu masalah penyebab kemiskinan. Penyebab lain adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun dalam kasus Indonesia sumber daya alam bukanlah masalah yang berarti. Ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang kurang optimal dan kebijakan pengelolaan yang kelirulah yang menjadi masalah. Faktor lain karena keterbatasan kepemilikan alat-alat produksi seperti tanah dan modal; sarana dan prasarana; kebijakan yang bias sektor modern/perkotaan/usaha besar; rendahnya pendidikan, dan keterampilan; atau faktor budaya yang membuat masyarakat terjebak dalam kultur kemiskinan.

SEBAB-SEBAB STRUKTURAL KEMISKINAN DI INDONESIA

Kemiskinan di Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas bukan hanya karena masalah ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara optimal tetapi juga karena kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan, dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Meskipun selama ini pemerintah Orde Baru melakukan serangkaian program-program yang cukup serius, tetapi hasilnya masih kurang berarti karena pertumbuhan ekonomi tinggi juga mengakibatkan meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan ekonomi. Kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal misalnya 6,5 persen setahun.

Asumsi tersebut tidak benar karena pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin kemampuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini karena:

  1. hal yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya pada umumnya masyarakat miskin;
  2. pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda di Indonesia. Orang yang menganggur belum tentu miskin. Sebagai ilustrasi pertumbuhan ekonomi 1 persen dianggap mampu menampung 200.000 sampai 400.000 tenaga kerja yang menganggur, maka pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun hanya mampu mempekerjakan antara 1,3 juta sampai 2,6 juta tenaga kerja, dan tidak ada jaminan penduduk miskin yang jumlahnya 38 juta orang dapat dibebaskan dari kemiskinan.

Upaya membangun bangsa agar menjadi maju dan mandiri membutuhkan akselerasi pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Pada masa setelah Perang Dunia kedua, pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi sangat dominan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan di suatu negara. Ketimpangan pembangunan merupakan situasi yang tidak terelakkan akan tetapi justru dianggap memacu pertumbuhan itu sendiri.

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar output-nya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Besaran dan laju pertumbuhan GNP per kapita riil (pertumbuhan GNP per kapita dalam satuan moneter dikurangi tingkat inflasi) merupakan tolok ukur ekonomi yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomi suatu bangsa (Todaro, 2000: 14).

Pendapatan per kapita walaupun sering digunakan sebagai indikator pembangunan namun dalam penggunaannya harus hati-hati. Hal ini karena pembangunan bukan hanya sekadar meningkatkan pendapatan riil saja tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai oleh perubahan sikap dan kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan- kemajuan ekonomi. Walaupun masih terdapat kelemahan, namun pendekatan ini masih cocok digunakan dan mudah dipahami. Selain itu, pendekatan ini mempunyai kelebihan karena memfokuskan pada ration d’etre dari pembangunan yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan (Arsyad, 1999: 26-34).

Pada kenyataannya, “trickle-down effect” yang melekat pada “growth paradigm” ternyata tidak terwujud, bahkan yang terjadi di banyak negara yang sedang membangun adalah sebaliknya, kesenjangan justru makin melebar. Melihat berbagai kegagalan tersebut, timbul pemikiran bahwa pertumbuhan haruslah beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian mereka yang miskin, tertinggal, dan tidak produktif (yang merupakan mayoritas penduduk sebagian besar negara berkembang) akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan. Strategi ini dikenal dengan “redistribution with growth”.

Pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II) banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, antara lain masalah ketimpangan, baik ketimpangan antardaerah, antarsektor, antarusaha, maupun antargolongan pendapatan dalam masyarakat. Sejak awal pembangunan, kesenjangan itu sudah ada, tetapi terasa makin lebar karena ketidakseimbangan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan.

Ketimpangan dalam kesempatan berpartisipasi ini telah menumbuhkan rasa ketidakadilan. Pemerintah telah mengupayakan serangkaian proses perubahan struktural secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan pun ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Prioritas jangka pendek pembangunan nasional di bidang ekonomi saat ini ditekankan pada program percepatan pemulihan ekonomi disertai dengan pemberdayaan masyarakat, serta program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat selama krisis. Prioritas jangka menengah pembangunan ekonomi ditekankan pada program-program untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, kebijaksanaan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijaksanaan yang saling mendukung.

  1. kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.
  2. kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.
  3. kebijaksanaan khusus yang mencakup upaya- upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin (Sumodiningrat, 2001: 6).

Secara umum, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dapat dilihat dampak positifnya melalui adanya penurunan tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan nasional rata-rata pada tahun 1999-2003 cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2002 yang mengalami sedikit peningkatan. Meskipun demikian, sembilan provinsi tetap mengalami penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2002, yaitu provinsi Sumatera Barat, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2003, sebagian besar provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan, walaupun terdapat delapan provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Papua. Sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Jambi, dan Kalimantan Selatan cenderung tidak berubah secara signifikan.

Pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar, antara lain:

  1. masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan;
  2. sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi kebijakan;
  3. lebih bersifat karikatif daripada transformatif;
  4. memposisikan masyarakat sebagai objek daripada sebagai subjek;
  5. cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada “charity” daripada “productivity”; dan
  6. asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Program penanggulangan kemiskinan pun dihadapkan pada berbagai persoalan di lapangan, di antaranya adalah belum adanya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi, ketidaktepatan sasaran, belum berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan, dan masih lemahnya keterpaduan antar program (Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Republik Indonesia, 2003: I-7).

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN

Pemerintah kolonial Belanda memiliki program penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan “Politik Etis”. Edukasi, irigasi dan emigrasi adalah tiga rangkaian program untuk “membalas budi” orang Indonesia yang “memperkaya” negeri dan bangsa Belanda. Namun begitu, tujuan politik etis tersebut tidak tercapai di lapangan. Hal ini karena kebijakan peningkatan pendidikan dan perbaikan irigasi lebih diarahkan untuk kepentingan para pemilik modal (kapitalis).

Pada awal pemerintahan Orde Baru, program penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I – V. Meskipun tidak dirancang secara eksplisit namun berbagai program anti kemiskinan telah disusun dan menjadi program sektoral. Program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru adalah BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian), UPPKS (BKKBN), KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi), UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri), KUBE (Departemen Sosial), wajib belajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), imunisasi, dan pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan). Di samping itu pemerintah juga membangun prasarana fisik untuk menunjang keberhasilan program.

Selain pembangunan model sektoral, pembangunan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mekanisme pembangunan daerah yang dikenal dengan program-program bantuan Inpres yang pada tahun 1977/1978 diganti dengan Dana Pembangunan Desa (DPD). Program Inpres meliputi Inpres Desa, Inpres Dati II, dan Inpres Dati I. Percepatan pemerataan pembangunan dilakukan melalui pembangunan wilayah khusus yang bertujuan untuk mengarahkan program ke sasaran dan tujuan program seperti yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Bappenas mulai tahun 1989 dengan program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).

Mulai Repelita VI (PJP II) pemerintah Indonesia meluncurkan program khusus yaitu program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program ini tidak saja melengkapi kebijakan yang telah ada, tetapi secara khusus ditujukan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa- desa miskin. Program IDT meliputi:

  1. komponen bantuan langsung sebesar Rp20 juta/desa tertinggal sebagai dana bergulir 3 tahun berturut-turut;
  2. bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W); dan
  3. bantuan pembangunan sarana dan prasarana.

Dengan pertimbangan bahwa orang miskin tidak hanya tinggal di desa tertinggal, maka diluncurkan pula program Takesra/Kukesra bagi penduduk miskin di desa/kelurahan yang tidak “tertinggal”. Program anti kemiskinan tersebut berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang pada tahun 1974 berjumlah 54,2 juta (40,1 persen) menjadi hanya 22,5 juta (11,3 persen).

Ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 1998 ada 79,4 juta (39,1 persen) penduduk Indonesia jatuh miskin. Jumlah tersebut dibedakan menjadi dua yaitu penduduk miskin lama dan penduduk miskin baru yang bersifat sementara (transient poverty) yaitu penduduk yang jatuh miskin akibat krisis moneter. Diperkirakan 75 persen penduduk miskin tahun 1998 termasuk dalam jenis yang kedua.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan akibat krisis moneter tersebut, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS adalah program jangka pendek untuk membantu mereka yang hampir tenggelam karena krisis. Program JPS dibagi dalam 4 kelompok program, yaitu Program JPS departemen teknis, Program JPS prioritas, Program JPS sektor- sektor pembangunan, dan Program JPS monitoring. Pengalokasian dana program JPS menggunakan tiga jalur seperti yang sudah biasa ditempuh program terdahulu yakni: 1) kebijakan pembangunan sektoral, 2) kebijakan pembangunan regional; dan 3) kebijakan khusus.

Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dikatakan baik dalam perencanaan, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi seperti:

  1. Skema kredit yang dikucurkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan memiliki berbagai ketentuan yang mengatur agar penyalurannya tidak salah sasaran. Sebagai contoh ketentuan tersebut adalah pembatasan nilai pinjaman bagi kelompok/individu, termasuk bagi kelompok yang sudah maju/berkembang. Ketentuan ini dinilai baik agar dalam penyaluran tetap sesuai dengan skema dalam program tersebut (dalam hal ini kasus pada P4K). Namun demikian, bagi kelompok yang sudah sukses dalam pengembangan usaha dan sudah tidak memenuhi kriteria skema kredit dalam program ini, kelompok ini akan mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman modal kerja untuk pengembangan usaha lebih lanjut, dikarenakan tidak ada jenjang program lain yang terintegrasi dengan program P4K ini.
  2. Sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat antarkelompok (tanggung renteng) yang diterapkan dalam P4K justru menghambat laju perkembangan pada kelompok yang potensial dan berkembang dengan baik. Namun karena ada kelompok lain yang tidak maju, misalnya gagal dalam pengembalian kredit, maka kelompok yang sudah berkembang juga akan tertutup akses kredit akibat ketentuan tanggung renteng dalam pengembalian kredit program. Hal ini justru menciptakan trade off dalam penanggulangan kemiskinan karena menghambat perkembangan potensi untuk lebih maju bagi kelompok yang sukses dalam pengembalian kredit.
  3. Banyak kelompok yang merasakan bahwa terjadi ketidaktepatan pencairan kredit (timing) di mana pada saat mereka memerlukan modal kerja dengan segera karena ada peningkatan order usaha. Namun karena adanya administrasi program dan penyeragaman waktu dalam penurunan dana kredit sehingga dari sisi usaha banyak kelompok yang kehilangan potensi (potential loss) untuk meningkatkan produksi. Sebagai contoh, kelompok kerajinan makanan akan berpotensi mendapat keuntungan apabila mampu memenuhi pesanan pada musim libur dan hari raya (Ramadhan dan Idul Fitri), namun karena pada bulan tersebut pengajuan kredit untuk modal kerja belum terpenuhi sehingga skala produksi mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan/permintaan pasar. Dengan demikian, banyak kelompok yang mengalami kehilangan potensi akibat administrasi pencairan kredit yang tidak fleksibel.
  4. Kurangnya integrasi program dan koordinasi antar instansi pengelola program menyebabkan permasalahan ketidaktepatan alokasi (mis- alokasi) dana program. Hal ini ditemukan pada beberapa kasus, di mana satu individu bisa mendapatkan lebih dari dua program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, sementara banyak komunitas yang tidak mendapatkan. Ini lebih dikarenakan tidak adanya koordinasi intensif antarinstansi pelaksana program, khususnya dalam hal proses verifikasi kelompok/individu yang terlibat dalam program.

PARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Secara struktural pemerintah harus mulai mengubah paradigma pembangunan ekonomi untuk tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan ekonomi. Selama ini terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh kelompok elit dan pemilik modal. Jika pada masa lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sudah sepatutnya pemerintah saat ini membuat kebijakan yang menguntungkan ekonomi rakyat.

Proses pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik (top down) tidak akan memberdayakan penduduk miskin tetapi justru menghambat kreativitas mereka sehingga menumbuhkan sikap ketergantungan terhadap pemerintah. Tidak adanya peran lembaga lokal menghilangkan kearifan lembaga lokal (local wisdom), padahal hal itu merupakan potensi besar untuk membantu percepatan penanggulangan kemiskinan. Kuatnya sentralisasi kebijakan dan pengabaian terhadap peranan lembaga lokal mengakibatkan program yang dilakukan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak cocok dengan kondisi lokal di daerah.

Program pemberantasan kemiskinan di Indonesia dapat secara efektif dijalankan melalui berbagai langkah berikut ini (Mubyarto, 2004:14):

  1. Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat.
  2. Program pemberantasan kemiskinan harus bersifat multi-sektoral.
  3. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali.
  4. Masyarakat dijadikan subjek bukan sekadar objek program.
  5. Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat.
  6. Program yang berkesinambungan.
  7. Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat ke luar dari belenggu kemiskinan.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk pemberantasan kemiskinan adalah pola pikir tindakan pelaku ekonomi. Jika selama ini tindakan sebagian besar pelaku ekonomi semata-mata untuk mencari keuntungan finansial maka, sudah seharusnya hal itu didasarkan pada moral dan etika. Etika dan moral tersebut akan mengubah paradigma pelaku ekonomi yang akan memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para pelakunya tidak saja bertujuan untuk mendatangkan keuntungan pribadi tetapi juga untuk mendatangkan kesejahteraan bersama yang dibagi secara adil. Moral dan etika tersebut sesungguhnya telah tertuang dalam Pancasila, namun selama ini pembangunan ekonomi diasingkan dari dasar yang telah kita sepakati tersebut. Akibatnya terjadi perbedaan antara idealita dan realitanya, yang bermuara pada kemiskinan yang masih tinggi seperti saat ini.

Rangkuman Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan masih menjadi masalah bangsa Indonesia. Jika dulu hampir semua penduduk Indonesia miskin atau dikenal sebagai share poverty, sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di tengah-tengah sebagian masyarakat yang berlimpah (affluent society). Kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat sehingga ada perbedaan akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masalah kemiskinan disebabkan oleh lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of poverty).

Ada berbagai indikator yang diajukan untuk mengukur garis kemiskinan. Perbedaan tersebut seringkali membawa kebingungan pembuat kebijakan. Namun tingkat kemiskinan mutlak di Indonesia sudah menurun drastis, terutama dalam dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Kemiskinan di Indonesia ternyata lebih banyak disebabkan oleh soal-soal struktural seperti pertumbuhan ekonomi tidak dapat langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya pada umumnya masyarakat miskin.

Selama ini pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar melalui perubahan paradigma. Jika selama ini program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpusat maka sudah seharusnya diubah menjadi bottom up. Pola pikir ekonomi yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi diubah menjadi tindakan ekonomi juga didasarkan pada moral dan etika.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 7.3

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated