Prinsip dasar koperasi Indonesia

Prinsip Dasar Koperasi Indonesia

Prinsip Dasar Koperasi Indonesia

Prinsip Dasar Koperasi Indonesia adalah upaya bersama yang ditujukan untuk kepentingan bersama tanpa menghilangkan peranan pribadi karena masing-masing anggota memiliki hak untuk berperan serta.

PRINSIP KOPERASI INDONESIA

Sebagian besar dari kita pasti telah akrab dengan bentuk badan sosial- ekonomi yang bernama koperasi. Bahkan sebagian besar dari Anda mungkin pernah menjadi anggota koperasi. Koperasi memang bukan hal baru di Indonesia karena mulai digagas jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, koperasi dikonsepsikan sebagai:

“persekutuan kaum lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan kepentingan bersama bukan keuntungan (Hatta, 1954)”.

Baca Juga: MENGENAL BADAN USAHA KOPERASI

Pengertian yang lain diungkapkan oleh Edilius dan Sudarsono:

“Koperasi adalah perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO, 1993)”.

Berdasarkan dua pengertian koperasi tersebut, kita dapat merumuskan unsur-unsur utama dalam koperasi, yaitu (disarikan dari Swasono, 2004:114- 116):

  1. Adanya sekelompok anggota masyarakat yang memiliki “kepentingan bersama”.
  2. Mereka bertemu secara sukarela dan terbuka.
  3. Mereka bersepakat bekerjasama menolong diri sendiri secara bersama- sama.
  4. Pembentukan koperasi bersifat bottom up.
  5. Koperasi adalah wadah bersama yang dimiliki secara bersama (koperasi adalah kumpulan orang yang sama harkat dan martabatnya, satu orang satu suara).
  6. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pelanggan.
  7. Koperasi tidak bertujuan mencari laba tetapi mencari keuntungan untuk para anggotanya.
  8. Kesadaran pribadi dan kesetiakawanan merupakan landasan mental koperasi.
  9. Koperasi bertujuan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan kecil menjadi kekuatan bersama yang bersifat mandiri.

Jadi sebuah koperasi hendaknya dibentuk dengan latar belakang keadaan-keadaan tersebut. Koperasi adalah upaya bersama yang ditujukan untuk kepentingan bersama tanpa menghilangkan peranan pribadi karena masing-masing anggota memiliki hak untuk berperan serta.

Baca Juga: Koperasi dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012

Koperasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pokok dalam menjalankan koperasi. Di Indonesia, prinsip dasar koperasi dituangkan dalam UU No. 25/1992, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

Setiap warga negara Indonesia yang telah mampu melaksanakan tindakan hukum serta mampu memenuhi syarat-syarat keanggotaan koperasi tertentu berhak menjadi anggota koperasi. Keanggotaan koperasi harus dilandasi dengan kesadaran memperbaiki nasibnya dengan berpartisipasi secara aktif.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap pengambilan keputusan dalam koperasi sebisa mungkin melibatkan sebanyak mungkin anggota. Prinsip kebersamaan dan kesamaan merupakan hal yang penting dalam koperasi. Prinsip demokrasi ini berkaitan dengan pendirian yang dilakukan oleh semua anggota, dijalankan oleh anggota yang cakap dan diawasi oleh anggota yang mampu.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan dengan adil

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan hal yang istimewa dalam koperasi. Setiap anggota berhak mendapatkan SHU sesuai dengan jasa usahanya masing-masing. Semakin besar partisipasinya dalam koperasi maka semakin besar pula SHU yang berhak ia terima.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Dalam koperasi terdapat pembatasan bunga pada modal sehingga anggota yang lemah tidak semakin lemah tetapi tertolong oleh anggota yang kuat. Semua itu didasarkan pada semangat kesetiakawanan dan tolong menolong.

5. Kemandirian

Koperasi harus memiliki usaha dan akar yang kuat dalam masyarakat. Koperasi harus menjadi bagian dari masyarakat, untuk itu koperasi harus ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut di atas selalu ada di seluruh koperasi di dunia. Beberapa koperasi menambahkan prinsip-prinsip tertentu seperti pendidikan, netralitas, cara pembayaran dan sebagainya karena disesuaikan dengan tujuan koperasi yang akan mereka dirikan. Namun tidak ada prinsip tambahan yang bertentangan dengan prinsip dasar di atas.

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi pertama di dunia didirikan oleh para buruh di Rochdale. Inggris pada awal abad 19, sementara koperasi pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1895 oleh seorang patih dari Purwokerto bernama R. Aria Wiriaatmaja untuk menolong para pegawai pamong praja rendah agar tidak terjerat oleh lintah darat. Koperasi berbentuk bank tersebut diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Namun koperasi tersebut tidak dapat berkembang lebih lanjut karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang koperasi. Selain itu pemerintah Belanda juga menghalangi perkembangan koperasi tersebut dengan mendirikan Algemente Volkscrediet Bank.

Perjuangan mendirikan koperasi tidak berhenti sampai di situ. Ketika semangat kebangsaan mulai menggelora, Budi Utomo (1908) juga mendirikan koperasi rumah tangga, walaupun belum juga berhasil. Pada tahun 1913, Sarikat Dagang Islam (SDI) yang berubah menjadi Sarikat Islam (SI) juga mendirikan koperasi industri kecil dan kerajinan. Usaha tersebut tidak juga berkembang dengan baik karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi dan tentangan dari pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915.

Pada tahun 1927 atas prakarsa Dr. H.J Boeke peraturan tersebut diubah menjadi peraturan No. 91 tahun 1927. Peraturan pendirian koperasi menjadi lebih mudah sehingga mendorong masyarakat mendirikan koperasi. The Studi Club 1928, sebuah organisasi kaum intelektual, turut mendorong berdirinya koperasi di Indonesia. Hingga akhir tahun 1939 jumlah koperasi di Indonesia menjadi sebanyak 1.712 buah dengan jumlah anggota 14.134 orang (Baswir, 1997:32)

Kedatangan penjajahan Jepang membawa perubahan struktural yang sangat mempengaruhi perkembangan koperasi. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No.23 pasal 2 menyatakan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari Suchokan. Pemerintah Jepang mengharuskan koperasi menjadi kumikai. Kumikai diharuskan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan Sekutu. Keadaan tersebut membuat masyarakat kecewa karena koperasi tidak lagi dapat digunakan sebagai alat perjuangan ekonomi sehingga semangat berkoperasi masyarakat Indonesia kembali melemah.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan. Pemerintah kemudian melakukan reorganisasi pada Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri menjadi jawatan yang terpisah. Urusan pengembangan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada Jawatan Koperasi. Hingga tahun 1959 koperasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun sejak diterapkannya sistem demokrasi liberal, koperasi kembali terombang-ambing karena dianggap tidak sesuai dengan liberalisme. Koperasi kembali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Partai-partai menggunakan koperasi menjadi alat untuk meluaskan pengaruhnya. Menyusul Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkan PP No.60/1959 yang antara lain menyatakan bahwa Koperasi adalah sistem perekonomian Indonesia sebagai alat untuk melaksanakan praktik ekonomi terpimpin”. Karena bantuan presiden yang cukup besar, koperasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun begitu, akibat kekacauan politik disekitar tahun 1960-an koperasi kembali digunakan untuk kepentingan kelompok politik sehingga mengalami stagnasi.

Selama rezim Orde Baru, pemerintah memberlakukan berbagai undang- undang yang mempengaruhi perkembangan koperasi. UU No.12/1967 mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi, sehingga sebagian besar koperasi dibubarkan atau membubarkan diri. Namun pemerintah Orde Baru membuat program koperasi yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) yang membuat koperasi kembali berkembang. Pembentukan KUD merupakan bentuk penyatuan beberapa koperasi pertanian yang kecil. Pada masa itu program pengembangan KUD diintegrasikan dengan program pengembangan pertanian lain. Walaupun KUD berjumlah banyak dan diikuti oleh ribuan anggota namun tidak semua KUD berjalan dengan baik. Berbagai masalah timbul dalam KUD sebagai akibat peraturan pemerintah yang ternyata kontraproduktif terhadap kinerja KUD sendiri. Pemerintah bahkan mengubah landasan mental koperasi yang bersifat kesadaran individual dan kesetiakawanan menjadi homo economicus melalui UU No.25/1992. Akibatnya koperasi tidak lagi dikerjakan untuk kepentingan anggotanya tetapi bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak- banyaknya. Keuntungan tersebut tidak selalu dapat dinikmati oleh anggota.

KINERJA DAN PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Dari masa ke masa koperasi senantiasa memiliki tempat dalam perekonomian Indonesia. Meskipun selalu mengalami pasang surut akibat gejolak politik, koperasi senantiasa ada di masa penjajahan Belanda, Jepang, Orde Lama dan Orde Baru bahkan hingga saat ini. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1912 hingga akhir tahun 1939 jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 1.712 buah dengan jumlah anggota 14. 134 orang (Baswir, 1997:32). Bentuk koperasi yang paling menonjol adalah KUD yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Koperasi dalam bentuk itu mengalami perkembangan yang pesat sejak Pelita I hingga Pelita V seperti yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel Perkembangan Koperasi dan KUD Pelita I – Pelita V

IIIIIIIVV
1.Kop&KUDUnit13. 52317.62524.79135.51237.560
2.AnggotaOrang2.478.960761.5008.507.32115.823.45019.167.776
3.ModalRp (jt)38.917102.197480.147583.511727.943
4.Volume UsahaRp (jt)88.401421.9811.490.1124.260.1904.918.474
5.SHURp (jt)2.6569.85922.00086.443120.376
Sumber: Departemen Koperasi

Berdasarkan data di atas secara kuantitatif kita dapat mengetahui bahwa KUD meningkat dari tahun ke tahun sehingga koperasi memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Meskipun terdapat ribuan orang yang menjadi anggota koperasi namun jumlah tersebut ternyata hanya 21, 2 persen dari jumlah petani Indonesia. Itu artinya lebih banyak petani yang tidak menjadi anggota KUD. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ada korelasi yang cukup kuat antara luas penguasaan lahan dengan layanan KUD kepada anggotanya. Artinya KUD dimiliki oleh petani yang relatif lebih kaya (Mubyarto, 2004:58). Secara umum tingkat pelayanan KUD juga masih rendah. Penelitian tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa sebagian besar petani masih suka menjual hasil pertaniannya kepada non-KUD karena harga jual yang lebih tinggi dengan tuntutan kualitas yang lebih rendah.

Jika kita bandingkan dengan badan ekonomi lain seperti BUMN dan sektor swasta maka kita dapat menyimpulkan bahwa koperasi belum banyak berperan dalam perekonomian Indonesia. Hingga tahun 1993 asset yang dikuasai koperasi hanya berjumlah Rp4 triliun atau hanya 0,8 persen dari total asset berbagai sektor usaha di Indonesia. Nilai asset terbesar dimiliki oleh BUMN dengan jumlah Rp269 triliun (53,8 persen) disusul oleh sektor swasta yang menguasai sebanyak Rp227 triliun (45,4 persen). Konfigurasi ini berubah karena privatisasi, tetapi dapat dipastikan asset koperasi tidak banyak berubah. Nilai usaha tertinggi berturut-turut dikuasai oleh sektor swasta sebesar Rp144 triliun rupiah (61,7 persen), BUMN sebesar Rp80 triliun (34,3 persen) dan koperasi sebesar Rp9,5 triliun (4 persen) (Baswir, 1996). Data tersebut memperlihatkan bahwa koperasi ternyata selalu menduduki tempat terakhir dalam perekonomian kita.

Apabila kita telusuri lagi sesungguhnya koperasi memiliki tujuan yang mulia tetapi belum bekerja secara optimal bagi perekonomian Indonesia karena berbagai hambatan struktural yang harus diselesaikan. Pada bahasan selanjutnya kita akan membahas hambatan-hambatan struktural tersebut.

MASALAH STRUKTURAL KOPERASI DI INDONESIA

Kegagalan koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia disebabkan oleh berbagai masalah struktural. Pertama, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1983-1988 memberikan prioritas untuk sektor perbankan dan ekspor impor. Akibat deregulasi tersebut sektor perbankan memiliki kekuasaan yang sangat besar hingga dapat menetapkan suku bunga sendiri. Sedangkan sektor industri mendapatkan kemudahan memperoleh dana investasi, bahan baku, dan bahan baku penolong dari luar negeri. Koperasi sendiri tidak dapat memanfaatkan deregulasi tersebut, terutama koperasi yang bergerak di sektor pertanian. Koperasi tidak mampu bersaing dengan sektor perbankan dan industri yang bergerak pesat karena kemudahan dari pemerintah. Hal yang diperlukan koperasi adalah debirokratisasi sehingga koperasi dapat bergerak lebih lincah dan mandiri tanpa dibebani dengan peraturan dan pengaturan dari pemerintah seperti kemudahan yang didapat sektor perbankan dan industri.

Masalah kedua berkaitan dengan anggapan bahwa KUD adalah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sesuai dengan Inpres, KUD adalah “satu-satunya” organisasi petani yang baik. Tujuannya agar KUD dapat digunakan sebagai alat penyedia dukungan politik terhadap rezim Orde Baru karena itu KUD dibebani banyak penugasan yang secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga KUD lebih sibuk menjalankan penugasan tersebut daripada melayani anggotanya. Hal yang dibutuhkan KUD adalah kelonggaran agar dapat berbisnis secara leluasa tanpa dibebani “misi” tertentu dari pemerintah. Selain itu, sebaiknya pemerintah mengembangkan koperasi-koperasi lain selain KUD karena pada dasarnya KUD terlalu kecil untuk melayani anggota yang letaknya jauh dari kota kecamatan.

Masalah ketiga yang dihadapi koperasi di Indonesia adalah berkembangnya konglomerasi. Deregulasi yang dibuat oleh pemerintah memungkinkan berdirinya asosiasi-asosiasi pengusaha yang bertujuan “memperlancar” hubungan dengan pemerintah. Asosiasi tersebut memang

pada akhirnya menjadi “pahlawan” karena berperan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberadaan asosiasi tersebut memberi dampak buruk terhadap koperasi. Keberadaan asosiasi tersebut membuat pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pengusaha besar daripada koperasi. Padahal jika dilihat lebih dalam, pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak gunanya tanpa dibarengi dengan pemerataan ekonomi. Konglomerasi sama sekali tidak dapat menjawab masalah pemerataan ekonomi bangsa ini. Hal ini diperparah dengan penerapan agenda-agenda liberalisasi ekonomi melalui privatisasi. Konglomerasipun makin kokoh menjelma menjadi korporatokrasi.

Selama ini meskipun tertuang secara nyata dalam UUD 1945, bangsa Indonesia justru mengingkari koperasi. Pemerintah justru memberi keistimewaan pada sektor swasta yang terbukti gagal menjadi soko guru perekonomian. Sektor swasta terbukti rentan terhadap gejolak moneter, sehingga justru membebani keuangan negara. Selain itu sektor swasta yang dianggap menjadi “pahlawan” pertumbuhan ekonomi tidak otomatis dapat menjamin pemerataan kesejahteraan. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan gejolak sosial yang berbahaya bagi keutuhan bangsa.

TANTANGAN KOPERASI DI ERA KORPORATOKRASI

Kegagalan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia selama ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah ketertinggalan koperasi dalam hal profesionalitas pengelolaan lembaga, kualitas sumber daya manusia, dan permodalannya. Oleh karena itu koperasi harus berusaha meningkatkan kemampuan para anggotanya agar dapat mengelola koperasi secara profesional. Koperasi tidak dapat berkembang sendiri tanpa dukungan dari pemerintah meskipun koperasi didirikan sendiri oleh para anggotanya bukan oleh pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah internal seperti profesionalitas sumber daya manusia dan permodalan, pemerintah harus ikut membantunya.

Sedangkan faktor eksternalnya meliputi iklim ekonomi politik nasional yang kurang kondusif bagi perkembangan ekonomi rakyat termasuk koperasi. Koperasi menghadapi tantangan yang cukup berat mengingat kebijakan ekonomi Indonesia yang semakin liberal. Liberalisme dengan doktrin homo economicus-nya membuat manusia makin condong pada kepentingan individu bukan  pada kesadaran pribadi  dan  kesetiakawanannya. Koperasi makin sulit berkembang karena dominannya modal-modal besar yang begitu rakus ingin menguasai perekonomian.

Keberhasilan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional harus dimulai dari keinsyafan pemerintah untuk menilai kembali arah kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan. Pemerintah yang semula berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi seharusnya mulai menitikberatkan pada pemerataan ekonomi melalui penerapan agenda-agenda demokratisasi ekonomi. Perubahan arah kebijakan tersebut menuntut pemerintah untuk mengembangkan regulasi (aturan main/sistem) yang menguntungkan koperasi, seperti halnya memberi kemudahan koperasi untuk berusaha seperti yang diberikan pemerintah terhadap sektor perbankan dan industri selama ini. Bahkan jika perlu, pemerintah melakukan pembatasan terhadap investasi industri yang dikuasai oleh konglomerat (asing), sehingga ekonomi rakyat termasuk koperasi dapat bergerak lebih leluasa.

Deregulasi tersebut memungkinkan koperasi menjadi besar karena dapat meningkatkan skala produksi yang melibatkan lebih banyak anggota. Koperasi tidak hanya menjadi sebuah organisasi kecil tetapi organisasi besar yang menopang industri unggulan dalam negeri. Lebih dari itu, koperasi yang cukup besar dan kuat akan memungkinkan ia memiliki saham perusahaan, tidak hanya saham perusahaan swasta tetapi juga perusahaan pemerintah (BUMN). Hal ini dapat dilakukan mengacu pada prinsip Triple-Co, yaitu pemilikan bersama (co-ownership), penentuan bersama (co-determinant), dan tanggung jawab bersama (co-responsibility). Melalui berbagai deregulasi tersebut pada akhirnya anggota/masyarakatlah yang menikmati keuntungan dari berjalannya usaha koperasi dan usaha perusahaan swasta atau pemerintah. Keadaan tersebut memungkinkan adanya pemerataan pendapatan sehingga kesejahteraan bersama dapat terwujud.

ILUSTRASI KASUS: KOPERASI DI KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Bagian studi kasus ini menelaah kinerja berbagai jenis koperasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Melihat kondisi umum koperasi tanpa memahami perbedaan kondisi pada berbagai jenis koperasi yang ada di daerah tidak banyak bermanfaat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kinerja yang mencolok terutama antara koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian (pangan) dengan koperasi non-pertanian. Dengan indikator analisis koperasi regional, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio volume usaha-modal pada koperasi non-pertanian (non-KUD) umumnya di atas 100 persen, sedangkan untuk koperasi pertanian (Koperta) dan KUD rasionya di bawah 50 persen. Koperasi peternak/perikanan yang ada sejumlah 14 koperasi dan anggota sebanyak 574 orang mampu mencapai volume usaha sebesar Rp2,1 milyar/tahun atau 7,5 kali modalnya senilai Rp282,8 juta. Koperasi pedagang kecil yang berjumlah 13 koperasi dengan anggota hanya 341 orang volume usahanya mencapai Rp32,2 juta/tahun atau 1,2 kali nilai modalnya sebesar Rp18,3 juta. Nilai rasio SHU-volume usaha pada jenis koperasi ini merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 17,1 persen.

Peranan Koperasi Pegawai RI (KPRI) paling menonjol karena koperasi dengan jumlah anggota 13.177 orang (dalam 85 koperasi) dan nilai modal Rp20,2 milyar (25,9 persen dari nilai modal total koperasi) memiliki volume usaha sebesar Rp31,4 milyar/tahun atau 63,9 persen dari total volume usaha seluruh koperasi di Nganjuk. Koperasi yang dibentuk berdasar kesamaan profesi sebagai pegawai (negeri) ini berkembang dengan dukungan kelebihan kapasitas manajerial, dan keuangan (pendapatan) anggota, sehingga dapat menghimpun modal sendiri sebesar Rp15,4 milyar dan memperbesar tingkat partisipasi (transaksi) anggotanya.

Kondisi yang berlawanan ditunjukkan oleh koperasi pertanian (Koperta) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Dengan anggota sejumlah 3.649 orang (84 koperasi) dan modal sebanyak Rp1,7 milyar, volume usaha Koperta hanya mencapai Rp794 juta/tahun atau kurang dari separo nilai modalnya, yang 8,1 persen-nya dibagikan dalam bentuk SHU kepada anggota. Sementara itu, posisi 20 KUD yang terbanyak jumlah anggotanya, yaitu 79.832 orang atau 64 persen dari total anggota koperasi, peranannya dalam ekonomi koperasi Nganjuk masih rendah. Dengan modal yang cukup besar, yaitu Rp29,2 milyar (sebanyak Rp24,2 milyar adalah modal dari luar), volume usaha KUD baru mencapai Rp2,9 milyar   (10,1 persen dari   nilai   modalnya)   atau 5,9 persen dari total volume usaha koperasi, sehingga rata-rata volume usaha per anggota hanya sebesar Rp36.000/tahun.

Tabel Perbandingan Kondisi Koperasi pada 7 Jenis Koperasi di Kabupaten Nganjuk sampai dengan April 2015 (Rp. 000)

NoJenis KoperasiAnggota (orang)Modal (C)Volume Usaha (V)SHUV/C (%)SHU/V (%)C/ AnggotaV/ Anggota
1.Koperasi Ternak/Ikan574 (0,46 %)282.835 (0,36 %)2.141.379 (4,35 %)33.555757,11,6492,743.730,62
2.Koperasi34118.37532.2505.529175,517,153,88194,57
 Pedagang Kecil(0,27 %)(0,02 %)(0,06 %)     
3.KPRI13.177 (10,5720.243.873 (25,96 %)31.469.800 (63,96 %)874.722155,42,81.536,3 012.388,24
  %)       
4.Koperasi Industri dan891 (0,71 %)341.719 (0,44 %)413.320 (0,84 %)9.003121,02,2383,52463,88
 Kerajinan        
5.Koperasi1.326386.969422.13922.310109,05,3291,83318,35
 Pondok(1,06 %)(0,50 %)(0,86 %)     
 Pesantren        
6.Koperasi3.6491.746.009794.32263.89345,58,0478,49217,68
 Pertanian(2,93 %)(2,24 %)(1,61 %)     
7.KUD79.83229.248.0872.947.43436.82710,11,2366,3736,92
  (64,04(37,51 %)(5,99 %)     
  %)       
 Total124.65577.977.16349.189.541tad63,1tad625,54394,60
Koperasi(100 %)(100 %)(100 %)     
Sumber: Prospek dan Profil Koperasi dan UKM di Kab. Nganjuk 2015, (data diolah)

Sebagai ilustrasi, kondisi KUD di empat kecamatan menunjukkan besarnya modal yang tidak mampu mendongkrak volume usaha KUD sehingga mencapai nilai yang setara dengan jenis koperasi lain. KUD Bangun (Kecamatan Rejoso) yang memiliki modal terbesar yaitu Rp3,8 milyar, volume usahanya baru mencapai Rp897,1 juta/tahun atau 23,1 persen dari nilai modalnya. KUD Ayem Tani (Kecamatan Jatikalen) yang memiliki jumlah modal terkecil pun volume usahanya jauh lebih kecil, yaitu Rp21 juta/tahun atau hanya 9,4 persen dari nilai modalnya. Demikian pula, KUD Amongtani (Kecamatan Pace) yang memiliki anggota KUD terbanyak (9.108 orang) belum mampu menggerakkan volume usahanya yang baru mencapai Rp63,5 juta/tahun atau 4,1 persen dari nilai modalnya sebanyak Rp1,5 milyar. KUD Marsudi Tani (Kecamatan Tanjung Anom) dengan jumlah anggota terkecil (612 orang) pun dengan modal yang dimiliki sebesar Rp1,8 milyar hanya mencapai volume usaha sebesar Rp74,9 juta/tahun atau 3,9 persen dari nilai modalnya. Data-data ini makin menguatkan hipotesis bahwa besarnya modal kurang signifikan dalam memberdayakan kinerja koperasi dibanding besarnya partisipasi (transaksi) anggota koperasi di Nganjuk.

Tabel Perbandingan kondisi KUD di 4 kecamatan tahun 2015(Rp. 000)

NoNama KUDAnggotaModal (C)Volume usaha (V)V/C (%)V/anggota
1.Bangun, Rejoso8.6213.887.925897.10123,1104,0
2.Ayem Tani, Jatikalen2.077232.68621.8669,41,0
3.Among Tani, Pace9.1081.546.24063.3524,16,9
4.Marsudi Tani, Tanjung Anom6121.898.04074.9003,9122,4
Sumber: Prospek dan Profil Koperasi dan UKM di Kab. Nganjuk 2015, (data diolah)

Tantangan koperasi industri-kerajinan dan koperasi pedagang kecil untuk menjadi sokoguru industri dan sokoguru perdagangan Nganjuk makin berat sejalan dengan masifnya proses industrialisasi dan komersialisasi di perdesaan. Di samping makin intensifnya penetrasi modal, proses ini juga selalu diikuti penetrasi nilai-nilai ekonomi baru seperti individualisme (self- interest), persaingan, dan orientasi keuntungan semata. Oleh karenanya, koperasi diperlukan untuk tetap mengukuhkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi khususnya kegiatan industri dan perdagangan. Persatuan industrialis dan pedagang kecil dalam wadah koperasi penting untuk mengantisipasi dampak pasar bebas berupa membanjirnya produk-produk industri luar negeri ke pasar lokal, walaupun harus tetap dijaga bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela (kesadaran).

Koperasi merupakan salah satu penyedia jasa keuangan (simpan pinjam) di samping lembaga intermediasi lain seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro yang dikelola masyarakat lokal. Karakteristik sistem koperasi yang sederhana memudahkan akses bagi pelaku ekonomi rakyat yang umumnya menghadapi kesulitan berhubungan dengan lembaga keuangan modern seperti bank. Hampir semua koperasi Nganjuk membuka unit kegiatan simpan pinjam, baik yang bersifat terbuka untuk umum seperti KSP, Koppas, dan KSU, maupun yang terbatas untuk anggota (seprofesi, sejenis usaha, dan sewilayah) seperti KUD, Kopinkra, Kopontren, KPRI, dan Koperasi AD. Kredit pemerintah pun seringkali disalurkan melalui koperasi, terutama melalui KUD.

Data potensi modal dan volume usaha (omset kredit) tiap-tiap lembaga keuangan dapat dijadikan indikator analisis. Nilai simpanan di bank adalah sebesar Rp285,1 milyar, sedangkan nilai simpanan (modal) koperasi sebesar Rp77.9 milyar, dan penghimpunan dana perusahaan asuransi sebesar Rp4,3 milyar. Di sisi lain, nilai kredit perbankan sebesar Rp.203 milyar dan nilai kredit pegadaian Nganjuk sebesar Rp4,9 milyar. Diperkirakan dana perbankan juga termasuk dana koperasi, asuransi, dan pegadaian, sehingga nilai dana bank yang dihimpun hanya dari masyarakat sebesar Rp199 milyar.

Melihat angka tersebut sebenarnya potensi keuangan koperasi cukup besar karena meliputi 25 persen dari potensi keuangan yang ada, potensi dana pegadaian dan asuransi masing-masing hanya 1,6 persen dan 1,4 persen, dan potensi modal terbesar pada perbankan sebesar 65 persen. Namun, unit usaha koperasi tentu saja bukan hanya simpan pinjam, melainkan lebih pada unit usaha produksi, pengadaan barang/pangan (konsumsi), jasa, sehingga belum mencerminkan potensi perkreditan yang riil. Volume usaha koperasi (yang di dalamnya termasuk volume kredit) pun baru sebesar Rp40 milyar/tahun (63 persen dari nilai modal), sehingga diperkirakan nilai kredit yang disalurkan koperasi masih lebih kecil lagi.

Peran keuangan mikro koperasi dapat dilihat dari potensi permodalan (kredit) koperasi dengan kegiatan simpan pinjam dan terbuka untuk umum seperti KSP dan Koppas. Pada tahun 2004 terdapat 30 KSP dengan lingkup kabupaten dan 11 KSP berwilayah propinsi. Potensi modal (simpanan) yang terkumpul dalam 30 KSP kabupaten baru mencapai Rp820,9 juta atau hanya 1,05 persen dari total potensi permodalan koperasi, sehingga dengan jumlah anggota sebanyak 2.380 orang, rata-rata kredit yang diterima anggota sebesar Rp345 ribu/orang. Sementara, 7 Koppas yang beranggotakan 364 orang menghimpun dana sebesar Rp142,6 juta, atau 0,2 persen total modal koperasi Nganjuk, sehingga rata-rata kredit per anggota sebesar Rp392 ribu. Potensi dan nilai kredit pada dua jenis koperasi ini masih jauh di bawah nilai kredit pegadaian, termasuk dengan nilai kredit perbankan di Nganjuk. Namun, platfon kredit yang kecil ini sebenarnya menunjukkan bahwa segmen anggota (penerima kredit) KSP dan Koppas adalah pelaku ekonomi rakyat (usaha mikro).

Rangkuman Prinsip Dasar Koperasi Indonesia

Koperasi adalah upaya bersama yang ditujukan untuk kepentingan bersama tanpa menghilangkan peranan pribadi karena masing-masing anggota memiliki hak untuk berperan serta. Prinsip dasar koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, semangat kesetiakawanan dan tolong menolong, dan kemandirian.

Koperasi pertama di Indonesia didirikan oleh tahun 1895 oleh seorang patih dari Purwokerto bernama R. Aria Wiriaatmaja untuk menolong para pegawai pamong praja rendah agar tidak terjerat oleh lintah darat. Gerakan Budi Utomo (1908) juga mendirikan koperasi rumah tangga, namun belum juga berhasil. Pada tahun 1913, Sarikat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarikat Islam juga mendirikan koperasi industri kecil dan kerajinan. Usaha tersebut tidak juga berkembang dengan baik. Penjajah Jepang mengubah struktur koperasi menjadi kumikai. Kumikai diharuskan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan Sekutu.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai merumuskan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia seperti yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945. Koperasi seringkali digunakan sebagai alat politik oleh partai politik dan penguasa Orde Baru. Program pengembangan koperasi yang dinilai berhasil adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Namun program tersebut disalahgunakan kembali orang sekelompok orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Akibatnya, koperasi tidak lagi dikerjakan untuk kepentingan anggotanya tetapi bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan tersebut tidak selalu dapat dinikmati oleh anggota.

Selama ini koperasi belum berperan secara optimal bagi perkembangan ekonomi Indonesia karena berbagai masalah struktural. Masalah struktural yang menghambat perkembangan koperasi adalah: deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1983-1988 pada sektor perbankan dan ekspor impor membuat koperasi tidak mampu bersaing, KUD digunakan sebagai alat politik penguasa, dan konglomerasi (korporatokrasi) yang terjadi di Indonesia.

Sumber

Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Hal 5.3

PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated