Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum harus benar-benar dipahami karena pemakai laporan keuangan sangat beragam. Mereka memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap informasi akuntansi. Namun, antara satu dengan yang lain mungkin memiliki kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Tidaklah memungkinkan untuk membuat laporan akuntansi menurut kepentingan atau kebutuhan masing-masing pemakai laporan keuangan. Itulah mengapa para akuntan mengembangkan suatu standar atau prinsip dalam pelaporan keuangan sehingga dapat diterima dan berlaku secara umum (generally accepted accounting principles).

Tanpa kehadiran standar atau prinsip yang teruji dan berlaku secara umum dalam pelaporan keuangan maka masing-masing perusahaan harus mengembangkan sendiri standar pelaporan keuangan tersebut. Begitu pula dengan para pemakai atau pembaca laporan keuangan, mereka harus memahami masing-masing praktik dan pelaporan akuntansi perusahaan. Kondisi demikian mempersulit para pemakai atau pembaca laporan keuangan dalam melakukan perbandingan kinerja relatif antar perusahaan berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum harus dirumuskan oleh suatu lembaga yang kompeten. Indonesia memiliki Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga berwenang dalam menetapkan peraturan-peraturan di bidang akuntansi. Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia pertama kali dibukukan pada tahun 1973 dengan judul Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), dan pada tahun 1994 mengalami revisi menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

A. PRINSIP BIAYA

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum pertama adalah Prinsip Biaya. Menurut prinsip biaya, biaya perolehan, atau biaya historis, adalah dasar penilaian yang tepat untuk pengakuan perolehan segala barang dan jasa, biaya (expenses, costs) dan ekuitas. Dengan perkataan lain, suatu item dinilai menurut harga pertukaran pada tanggal perolehan dan dicatat dalam ikhtisar keuangan sebesar nilai itu atau bagian yang telah diamortisasi dari nilai itu.

baca juga: RPP etika profesi

“Biaya (cost) adalah jumlah yang diukur dalam uang, dari uang kas yang dibelanjakan atau harta lain yang ditransfer, modal saham yang diterbitkan, jasa yang dilaksanakan, atau utang yang dibuat, sebagai ganti dari barang atau jasa yang diterima atau akan diterima. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai yang belum jatuh tempo atau yang sudah jatuh tempo. Biaya yang belum jatuh tempo (aktiva) adalah biaya yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang akan datang … biaya yang jatuh tempo adalah biaya yang tidak dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang akan datang, dan oleh karena itu dianggap sebagai pengurangan dari pendapatan berjalan atau dibebankan terhadap laba yang ditahan.”

Biaya mencerminkan harga tukar atau penggantian moneter yang diberikan untuk memperoleh barang atau jasa. Jika penggantian itu terdiri dari aktiva bukan moneter, maka harga tukar adalah uang kas yang ekuivalen dengan harta atau jasa yang diserahkan. Prinsip biaya dapat diterapkan sama dalam pengukuran transaksi utang dan modal.

Prinsip biaya bisa dibenarkan baik dari segi obyektivitasnya maupun dari segi postulate perusahaan-berjalan. Pertama, biaya perolehan adalah informasi obyektif dan dapat diperiksa. Kedua, postulate perusahaan-berjalan mengasumsikan bahwa kesatuan itu akan melanjutkan kegiatannya secara tak terbatas, sehingga dengan demikian meniadakan kebutuhan untuk menggunakan nilai berjalan atau nilai likuidasi dalam penilaian aktiva.

baca juga: JABATAN DALAM BIDANG AKUNTANSI

Keabsahan yang rawan dari postulate unit –pengukur, yang mengasumsikan bahwa daya beli dollar adalah stabil, adalah kendala utama untuk penerapan prinsip biaya. Penilaian biaya historis bisa menghasilkan angka yang salah bila perubahan dalam nilai aktiva sepanjang waktu diabaikan. Demikian pula, nilai aktiva yang diperoleh pada waktu-waktu yang berbeda dalam suatu periode dimana daya beli dollar berubah tidak dapat ditambahkan bersama-sama dalam neraca dan memberikan hasil yang bermanfaat.

B. PRINSIP PENDAPATAN (THE REVENUE PRINCIPLES)

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum kedua adalah Prinsip Pendapatan (The Revenue Principles). Prinsip pendapatan merinci:

(1) sifat komponen pendapatan,

(2) pengukuran pendapatan, dan

(3) saat pengakuan pendapatan.

Setiap segi dari prinsip pendapatan menimbulkan isu yang menarik dan kontroversial.

1. Sifat dan komponen pendapatan

Pendapatan telah ditafsirkan sebagai

(1) arus masuk dari aktiva netto yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa,

(2) arus keluar dari barang atau jasa dari perusahaan ke pelanggannya, dan

(3) produk perusahaan yang dihasilkan semata-mata dari pembuatan barang atau jasa oleh sebuah perusahaan selama satu periode tertentu.

Hendriksen berpendapat bahwa:

(1) konsep produk lebih unggul daripada konsep arus kas keluar,yang lebih unggul daripada konsep arus masuk, dan

(2) konsep produk bersifat netral dalam hal pengukuran (jumlah) maupun waktu (tanggal pengakuan) pendapatan, tetapi konsep arus masuk mengacaukan baik pengukuran maupun penentuan waktu dalam proses pendapatan.

Penafsiran yang berbeda atas sifat pendapatan tercermin pada pandangan-pandangan yang berlainan mengenai apa yang harus dimasukkan kedalam pendapatan. Pada dasarnya ada dua pandangan tentang komponen-komponen pendapatan. Pandangan yang luas dan mendalam tentang pendapatan meliputi semua hasil dari kegiatan bisnis dan investasi. Pandangan ini mengidentifikasikan sebagai pendapatan semua perubahan didalam aktivitas netto yang berasal dari kegiatan-kegiatan memproduksi pendapatan, dan keuntungan atau kerugian lain yang berasal dari penjualan aktiva tetap dan investasi. Dengan menerapkan pandangan ini, Accounting Terminology Bulletin No. 2 mendefinisikan pendapat sebagai berikut:

“Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur oleh beban yang dikenakan pada pelanggan, klien atau penyewa untuk barang dan jasa yang diberikan kepada mereka. Pendapatan ini mencakup juga keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva (selain daripada saham dalam perdagangan), bunga dan deviden yang diperoleh dari investasi dan kenaikan lain dalam ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi modal dan penyesuaian modal.”

Pandangan yang lebih sempit mengenai pendapatan hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan produksi pendapatan dan tidak memasukkan laba investasi dan keuntungan serta kerugian dari pelepasan harta tetap. Pandangan ini mensyaratkan pembuatan pembedaan yang jelas antara pendapatan dan keuntungan dan kerugian. Dengan menerapkan pandangan yang lebih sempit mengenai pendapatan. Pada tahun 1957 American Accounting Association mendefinisikan laba bersih sebagai kelebihan dari selisih pendapatan dibandingkan dengan biaya jatuh tempo yang bertalian dan keuntungan serta kerugian lain untuk perusahaan dari penjualan, pertukaran atau konversi aktiva lain.

2. Pengukuran pendapatan

Pendapatan diukur dalam satuan nilai produk atau jasa yang dipertukarkan dalam suatu transaksi yang lugas. Nilai ini mencerminkan arus kas netto yang ekuivalen ataupun nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau yang akan diterima dalam pertukaran untuk produk-produk atau jasa-jasa yang ditransfer perusahaan kepada para pelanggannnya. Ada dua interpretasi utama yang muncul dari konsep pendapatan ini.

a) Potongan tunai (cash discount) dan setiap pengurangan dalam harga yang tetap,

seperti kerugian piutang tak tertagih, merupakan penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas netto yang sebenarnya atau nilai diskonto tunai dari klaim uang, sehingga harus dikurangkan ketika menghitung pendapatan (interpretasi ini bertentangan dengan pandangan bahwa potongan tunai dan kerugian piutang tak tertagih harus dianggap sebagai biaya).

b) Untuk transaksi bukan kas, nilai pertukaran (exchange value) ditetapkan sama,

dengan nilai pasar yang wajar dari penggantian yang diberikan atau diterima, mana yang lebih mudah dan lebih jelas untuk dihitung.

3. Pengakuan pendapatan

Sudah umum diterima bahwa pendapatan dan laba diakui melalui segenap tahapan siklus operasi (yaitu selama penerimaan pesanan, produksi, penjualan, dan penagihan). Karena adanya kesulitan mengalokasikan pendapatan dan laba pada berbagai tahapan siklus operasi, pada akuntan menggunakan prinsip realisasi untuk memilih suatu “peristiwa yang kritis” dalam siklus tersebut untuk penentuan waktu pendapatan dan pengakuan laba. Peristiwa yang kritis (certical event) dipilih untuk menunjukkan kapan perubahan tertentu dalam aktiva dan utang bisa diperhitungan secara tepat. Sebagaimana yang dilaporkan oleh American Accounting Association Committee on Consepts – Eksternal Reporting tahun 1973 – 1974, kriteria spesifik untuk pengakuan pendapatan dan laba adalah:

a) Diperoleh (earned), dalam arti tertentu atau arti lainnya

b) Dalam bentuk yang dapat dibagikan

c) Hasil dari konversi yang terjadi dalam suatu transaksi antara perusahaan dan seseorang yang berada di luarnya

d) Hasil dari penjualan yang legal atau proses yang serupa

e) Dipisahkan dari modal

f) Dalam bentuk harga likuid

g) Baik pengaruh kotor maupun nettonya terhadap modal pemegang saham harus ditaksir dengan tingkat keandalan yang tinggi

Komite itu mengaitkan prinsip realisasi dengan konsep pengukuran laba yang dapat diandalkan. Prinsip realisasi adalah suatu ekspresi dari tingkat kepastian dampak laba dari suatu peristiwa yang dilaporkan sebagai pendapatan. Secara lebih gamblang, komite mendefinisikan realisiasi sebagai berikut:

Laba harus senantiasa ada sebelum pertanyaan mengenai realisasi dapat timbul. Realisasi bukanlah suatu determinan dalam konsep laba; konsep itu hanyalah berlaku sebagai suatu pedoman dalam memutuskan kapan peristiwa-peristiwa, selain dari yang telah dipandang termasuk didalam konsep laba, dapat dimasukkan kedalam catatan-catatan akuntansi dengan cara yang obyektif, yakni bila ketidakpastian telah dikurangi sampai tingkat yang diterima.

Dengan adanya tafsiran-tafsiran yang berbeda tentang prinsip realisasi dan kriteria yang harus digunakan untuk pengakuan perubahan aktiva dan utang ini, maka pengan dalam prinsip realiasasi bisa menyesatkan. Umumnya, pendapatan diakui atas dasar akrual atau dasar peristiwa kritis.

Dasar akrual untuk pengakuan pendapatan bisa menyiratkan bahwa pendapatan harus dilaporkan selama produksi (dalam hal dimana laba jasa yang dilaksanakan), pada akhir produksi, pada penjualan barang atau penagihan penjualan. Pendapatan umumnya diakui selama produksi dalam situasi-situasi sebagai berikut:

a. Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui pada saat diperoleh jika terdapat persetujuan atau kontral sebelumnya yang merinci kenaikan bertahap dalam klaim terhadap pelanggan

b. Seseorang atau sebuah perusahaan yang memberikan jasa profesional atau yang serupa mungkin lebih baik menggunakan dasar akrual untuk pengakuan pendapatan, kalau sifat dari klaim terhadap pelanggan merupakan fungsi dari proporsi jasa yang diberikan.

c. Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui atas dasar kemajuan (pelaksanaan) konstruksi atau “persentase penyelesaian”. Persentase penyelesaian dihitung dengan (a) taksiran perekayasaan atas pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal bersangkutan dibandingkan dengan total pekerjaan yang harus diselesaikan menurut syarat-syarat kontrak, atau (b) total biaya yang dikeluarkan sampai tanggal bersangkutan dibandingkan dengan total biaya yang ditaksir untuk total proyek dalam kontrak.

d. Pendapatan atas kontrak menurut biaya ditambah honorarium tetap lebih baik diakui atas dasar akrual.

e. Perubahan-perubahan aktiva karena pertumbuhan memberikan kenaikan pendapatan (misalnya, bila minumum keras atau anggur bertambah tua, hutan bertumbuh, atau ternak menjadi cukup umur). Walaupun transaksi harus terjadi sebelum pendapatan diakui dalam contoh ini, namun pendapatan menurut pertumbuhan didasarkan pada penilaian persediaann komparatif.

C. PRINSIP MATCHING

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum ketiga adalah Prinsip Matching. Prinsip ini menyatakan bahwa biaya harus diakui dalam periode yang sama seperti pendapatan yang bersangkutan; yakni pendapatan diakui dalam satu periode tertentu sesuai dengan prinsip pendapatan, kemudian biaya yang bertalian dengannya diakui. Pengaitan ini paling baik dicapai apabila dia mencerminkan hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Secara operasional, pengaitan itu terdiri dari proses dua tahap akuntansi biaya. Pertama, cost dikapitalisasikan sebagai aktiva yang mencerminkan setumpuk potensi jasa atau manfaat. Kedua, setiap aktiva dihapus sebagai expense untuk mengakui proporsi dari potensi jas aktiva itu yang telah jatuh tempo dalam menghasilkan pendapatan selama periode berjalan. Jadi, akuntansi akrual, bukan akuntansi kas, yang tersirat dalam prinsip matching dari segi kapitalisasi dan alokasi.

Kaitan antara pendapatan, dan biaya bergantung pada salah satu dari empat kriteria:

1. Matching langsung dari biaya yang jatuh tempo dengan pendapatan (misalnya, harga pokok penjualan dipertemukan dengan penjualan yang bersangkutan)

2. Matching langsung dari biaya yang jatuh tempo dengan periode bersangkutan (misalnya, gaji direktur untuk periode itu)

3. Alokasi biaya selama periode-periode pemanfaatan (misalnya, penyusutan)

4. Alokasi beban untuk semua biaya lain dalam periode terjadinya, kecuali jika dapat ditunjukkan bahwa mereka memiliki manfaat yang akan datang (misalnya biaya iklan)

Biaya yang belum jatuh tempo (yakni aktiva) yang tidak memenuhi salah satu dari keempat kriteria diatas untuk membebani periode berjalan dapat dibebankan pada periode mendatang dan bisa digolongkan menurut kategori yang berbeda sesuai dengan penggunaannya yang berbeda dalam perusahaan bersangkutan. Penggunaan yang bervariasi semacam ini bisa membenarkan adanya perbedaan dalam penerapan prinsip matching.

D. PRINSIP OBYEKTIVITAS

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum keempat adalah Prinsip Objektivitas. Kegunaan informasi keuangan amat tergantung pada keandalan (reability) prosedur pengukuran yang digunakan. Karena untuk memastikan bahwa akan terdapat keandalan yang maksimum seringkali sulit, maka para akuntan telah menggunakan prinsip objektivitas untuk membenarkan pilihan suatu pengukuran atau suatu prosedur pengukuran. Namun prinsip objektivitas dipengaruhi oleh interpretasi yang berlainan:

1. Suatu pengukuran yang objektif adalah ukuran yang “bukan pribadi” dalam pengertian bahwa pengukuran itu bebas dari bias pribadi dari si pengukur. “Dengan kata lain, obyektifitas mengacu pada realisasi eksternal yang tidak terganutng pada orang yang merasakannya.”

2. Pengukuran obyektivitas adalah suatu pengukuran yang dapat diperiksa dalam pengertian bahwa dalam hal itu didasarkan pada bukti

3. Pengukuran obyektif adalah hasil suatu “konsesus diantara sekelompok pengamat atau pengukur tertentu.” Pandangan ini juga menyiratkan bahwa obyektivitas akan tergantung pada kelompok pengukur tertentu tersebut.

4. Ukuran dipersi distribusi pengukuran bisa dipakai sebagai suatu indikator tingkat obyektivitas dari sistem pengukuran tertentu

E. PRINSIP KONSISTENSI

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum Kelima adalah Prinsip Konsistensi. Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi yang serupa harus dicatat dan dilaporkan dengan cara yang konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini menyiratkan bahwa prosedur-prosedur akuntansi yang sama akan diterapkan pada pos-pos yang serupa sepanjang waktu. Penerapan prinsip konsistensi membuat ikhtisar keuangan menjadi lebih dapat diperbandingkan (comparable) dan lebih bermanfaat. Trend didalam data akuntansi dan hubungan dengan faktor-faktor eksternal lebih akurat diungkapkan kalau digunakan prosedur pengukuran yang dapat diperbandingkan. Demikian pula, distorsi jumlah laba dan neraca dan kemungkinan manipulasi ikhtisar keuangan dicegah dengan menerapkan prosedur akuntansi yang konsisten sepanjang waktu. Dengan demikian, konsistensi adalah kendala pemakai yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan pemakai dengan memastikan adanya penyajian yang dapat diperbandingkan dari ikhtisar keuangan suatu perusahaan tertentu sepanjang waktu, sehingga dengan demikian akan mempertinggi manfaat ikhtisar keuangan tersebut. Konsistensi merupakan pertimbangan utama akuntan pada saat memeriksa ikhtisar keuangan. Dalam opini yang standar, akuntan publik terdaftar mengakui prinsip konsistensi dengan memberi catatan apakah ikhtisar keuangan tersebut telah disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diterpakan atas dasar yang “konsisten dengan tahun sebelumnya”.

Prinsip konsistensi tidak menghalangi suatu perusahaan untuk mengubah prosedur-prosedur akuntansi jika tindakan tersebut dibenarkan dengan adanya perubahan situasi atau jika prosedur alternatifnya lebih baik (aturan mana yang lebih baik).

Menurut APB Opinion No. 20, perubahan yang membenarkan adanya perubahan dalam prosedur adalah

(1) perubahan dalam prinsip akuntansi

(2) perubahan dalam taksiran/estimasi akuntansi.

(3) perubahan dalam kesatuan pelaporan.

Perubahan-perubahan ini harus dicerminkan dalam perkiraan-perkiraan dan dilaporkan pada ikhtisar keuangan secara retroaktif (berlaku surut) untuk suatu perubahan dalam kesatuan akuntansi, secara prospektif untuk perubahan pada taksiran akuntansi dan secara umum dan berjalan untuk perubahan dalam prinsip akuntansi.

F. PRINSIP PENGUNGKAPAN PENUH (THE FULL DISCLOSURE PRINCIPLE)

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum keenam adalah Prinsip Pengungkapan Penuh (The Full Disclosure Principle). Ada konsensus umum dalam akuntansi bahwa harus terdapat suatu pengungkapan “penuh”, “layak” (fair) dan “memadai” (adequate) atas data akuntansi. Pengungkapan penuh (full disclosure) mengharuskan bahwa ikhtisar keuangan dirancang dan disusun agar menggambarkan secara akurat peristiwa-peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan untuk periode bersangkutan dan berisi informasi yang mencukupi agar membuatnya berguna dan tidak menyesatkan bagi investor rata-rata. Secara lebih eksplisit, prinsip pengungkapan penuh menyiratkan bahwa tidak ada informasi tentang substansi atau kepentingan bagi investor rata-rata yang akan dihilangkan atau digelapkan.

Prinsip ini selanjutnya diperkuat oleh berbagai persyaratan pengungkapan yang dikemukakan oleh APB opinion, FASB statement dan SEC Accounting Releases serta persyaratannya. Namun pengungkapan penuh adalah suatu gagasan luas dan terbuka yang menyebabkan beberapa pertanyaan tetap belum terjawab untuk tafsiran-tafsiran yang berbeda.

Pertama, apa yanng dimaksud dengan pengungkapa penuh, layak dan memadai. “memadai mengkonotasikan seperangkat informasi minimum yang harus diungkapkan; layak/wajar menyiratkan kendala etis yang mengharuskan perlakuan yang sama bagi para pemakai; dan penuh menunjukkan penyajian informasi yang lengkap dan komprehensif. Posisi lain yang dapat diterima ialah menganggap kelayakan sebagai tujuan sentral dan titik perimbangan diantara pengungkapan penuh dan memadai.

Kedua, data apa yang harus diungkapkan sehingga seorang investor rata-rata yang berhati-hati tidak akan tersesat? Apakah data tersebut pada pokoknya harus berupa informasi akuntansi? Haruskah data itu mencakup informasi secara panjang lebar dan tambahan-tambahan seperti akuntansi untuk aktiva manusia, akuntansi untuk sosio-ekonomi, akuntansi untuk inflasi, dan pelaporan segmen?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada penentuan yang tepat atas para pemakai, kebutuhan-kebutuhannya, tingkat kecanggihannya, dan kemampuan mereka dalam mengolah informasi, mengingat adanya risiko kelebihan informasi karena perluasan data. Skinner menekankan sejumlah hal yang harus menjadi pokok pengungkapan penuh:

1. Perincian kebijakan dan metode akuntansi, khususnya jika pertimbangan dibutuhkan dalam penerapan suatu metode akuntansi, bila metode itu khas bagi kesatuan yang melaporkan, atau bila metode akuntansi lainnya bisa dipakai.

2. Informasi tambahan untuk membantu dalam analisa investasi atau untuk menunjukkan hak dari berbagai pihak yang memiliki klaim terhadap kesatuan yang melaporkan.

3. Perubahan-perubahan kebijakan akuntansi tahun sebelumnya atau metode-metode penerapannya dan pengaruh perubahan-perubahan tersebut.

4. Aktiva utang, biaya, dan pendapatan yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hak pengendalian atau dengan para direktur atau pejabat yang mempunyai hubungan khusus dengan kesatuan yang melaporkan itu.

5. Aktiva, utang bersyarat, dan komitmen.

6. Transaksi-transaksi keuangan atau nonoperasi yang terjadi setelah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh material terhadap posisi keuangan kesatuan seperti yang ditunjukkan dalam laporan akhir tahun.

G. PRINSIP KONSERVATISME

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum Ketujuh adalah Prinsip Konservatisme. Prinsip konservatisme adalah prinsip pengecualian atau modifikasi dalam pengertian bahwa prinsip itu berlaku seagai suatu kendala bagi penyajian data akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa pada waktu memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang diterima, maka lebih diutamakan pilihan yang mempunyai dampak keuntungan yang paling kecil terhadap modal pemegang saham. Secara lebih spesifik, prinsip ini menyiratkan bahwa sebaiknya dilaporkan adalah nilai aktiva dan pendapatan terendah dan nilai uang dan biaya tertinggi.

Dengan demikian, prinsip konservatisme menghendaki agar akuntan menunjukkan sikap yang umumnya pesimis apabila memilih diantara teknik akuntansi untuk pelaporan keuangan. Untuk mencapai tujuan pemahaman laba dan aktiva berjalan. Prinsip konservatisme menyebabkan perlakuan yang merupakan penyimpangan dari pendekatan yang dapat diterima atau teoritis. Misalnya, penerapan konsep “yang terendah dari biaya atau harga pasar (COMWIL)” bertentangan dengan prinsip biaya hostoris. Kendati penetuan LIFO dan penyusutan yang dipercepat umumnya dianggap sebagai ukuran yang bersifat kontra-inflasi, namun mereka dapat dianggap sebagai hasil dari penerapan prinsip konservatisme.

Dimasa lalu konservatisme digunakan bila menghadapi ketidakpastian didalam lingkungan dan kemungkinan optimisme yang berlebihan dari para manajer dan pemilik dan juga untuk melindungi para kreditor terhadap pembagian aktiva perusahaan secara tidak benar seperti deviden. Konservatisme dihargai jauh lebih tinggi dimasa lalu daripada sekarang. Hal itu telah menimbulkan perlakuan yang arbiter dan inkonsisten dalam bentuk penghapusan aktiva dengan cepat dan penciptaan cadangan yang berlebihan untuk utang, atau keduanya.

Sterling menyebut konservatisme sebagai “prinsip penilaian akuntansi yang paling kuno dan barangkali yanng paling pervasif”. Dewasa ini adanya penekanan pada penyajian yang obyektif dan layak (wajar) dan keutamaan investor sebagai pemakai telah mengurangi pengandalan pada konservatisme, sekarang prinsip ini lebih dianggap sebagai suatu pedoman yang harus diikuti dalam situasi-situasi luar biasa ketimbang sebagai suatu aturan umum yang harus diterapkan secara kaku pada semua situasi.

Konservatisme tetap digunakan dalam beberapa situasi yang memerlukan pertimmbangan akuntan, seperti memilih taksiran umur manfaat dan nilai sisa dari sebuah aktiva untuk akuntansi penyusutan dan aturan penerapan yang wajar dari konsep “biaya atau harga pasar, mana yang lebih rendah” dalam menilai persediaan dan surat berharga. Oleh karena hal itu pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari intervensi akuntan yang dapat menimbulkan bias, kesalahan, kemungkinan distorsi, dan laporan yang menyesatkan, maka pandangan konservatisme saat ini sebagai suatu prinsip akuntansi telah makin memudar.

H. PRINSIP MATERIALISTIS

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum Kedelapan adalah Prinsip Materialistis. Sebagaimana halnya konservatisme, prinsip materialistis adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh ekonomik yang tidak berarti boleh ditangani secepatnya, tanpa menghiraukan apakah hal itu sesuai atau tidak dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, dan tidak perlu diuangkan. Materialistis berlaku sebagai suatu pedoman implisit bagi akuntan dalam arti apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan-laporan keuangan sehingga memungkinkan akuntan untuk memutuskan apa yang tidak penting atau apa yang tidak ada artinya atas dasar biaya pembukuan-catatan, ketepatan ikhtisar keuangan, dan relevansi bagi pemakai.

Pada umumnya, badan-badan akuntansi telah meyerahkan penerapan materialistis pada pertimbangan akuntan, dan pada saat yang bersamaan menekankan pentingnya pertimbangan materialistis. Menurut APB statement No. 4, materialistis menyiratkan bahwa “pelaporan keuangan hanya bersangkutan dengan informasi yang cukup berarti untuk mempengaruhi evaluasi atau keputusan”. APB opinion mengandalkan konsep materialistis yang tidak terdefinisikan untuk menguraikan item-item luar biasa. Demikian juga APB opinion No. 22 merekomendasikan pengungkapan semua kebijakan atau prinsip yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan, hasil-hasil operasi, dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan kesatuan. Lebih baru lagi, FASB menerbitkan Discuccion Memorandum tentang masalah materialitas dengan pentingnya menekankan prinsip ini.

I. PRINSIP KESERAGAMAN DAN KETERBANDINGAN

Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum Kesembilan adalah prinsip keseragaman dan keterbandingan. Prinsip konsistensi mengacu pada penggunaan prosedur-prosedur yang sama untuk pos-pos yang bertalian oleh suatu perusahaan tertentu sepanjang waktu; sedangkan prinsip keseragaman mengacu pada penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Obyektivitas yang dikehandaki adalah untuk mencapai keterbandingan ikhtisar-ikhtisar keuangan dengan mengurangi keanekaragaman yang tercipta karena penggunaan prosedur akuntansi yang berbeda oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Dalam kenyataannya, terjadi perdebatan yang berkepanjangan mengenai apakah fleksibilitas atau keseragaman yang lebih diutamakan dalam pelaporan akuntansi dan keuangan.

Dukungan utama untuk keseragaman adalah alasan bahwa prinsip ini akan:

1. Mengurangi penggunaan prosedur akuntansi yang beraneka ragam dan praktek akutansi yang kurang memadai

2. Memungkinkan adanya perbandingan yang bermakna atas ikhtisar keuangan dari perusahaan-perusahaan yang berbeda.

3. Mempertahankan kepercayaan pemakai terhadap ikhtisar keuangan (financial statements)

4. Menyebabkan adanya intervensi dan pengaturan pemerintah terhadap praktek akuntansi

Tujuan implisit dari keseragaman dan juga fleksibilitas adalah untuk melindungi pemakai dan untuk menyajikan data yang bermakna kepada pemakai. Kedua prinsip itu gagal karena posisinya yang ekstrim mengenai masalah pelaporan keuangan. Keseragaman sendiri tidak akan menghasilkan komparabilitas-suatu sasaran yang telah diterima sebagai tidak mungkin. Reaksibilitas terbukti menyebabkan kekacauan dan ketidakpercayaan. Pemecahan yang seimbang barangkali dapat dicapai dengan mendorong keseragaman melalui pengurangan keanekaragaman praktek akuntansi dan pada saat yang sama memberi kemungkinan pengakuan yang layak terhadap peristiwa-peristiwa pasar dan ekonomi yang khusus bagi suatu perusahaan dan suatu industri tertentu dengan pengakaitan yang tepat atas situasi-situasi ekonomik tertentu dengan teknik-teknik akuntansinya. Posisi tengah ini memerlukan definisi operasional tentang “perbedaan-perbedaan dalam situasi” dan pedoman yang lebih baik untuk mengakitkan perbedaan dalam situasi pada berbagai prosedur.

Demikianlah Penjelasan tentang Prinsip-prinsp Akuntansi Berlaku Umum.

Sumber :

Jusup, Al Haryono.2011.Dasar-dasar Akuntansi (Jilid 1). Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN

Jusup, Al Haryono.2011.Dasar-dasar Akuntansi (Jilid 2). Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN

Marunung, Elvy Maria.2011.Akuntansi Dasar (untuk Pemula). Jakarta: Erlangga

Mulyadi.2008.Sistem Akuntansi.Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta

Rudianto.2009. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga

Sugiarto.2020.Pengantar Akuntansi.Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka