bank syariah indonesia

PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA

PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA

Produk bank syariah di Indonesia berkembang pesat sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998. Selain itu, dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perkembangan produk Syariah menjadi semakin tertata. Secara garis besar Produk bank syariah di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, meliputi produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa (Siamat, 2005; Mohammad, 2011).

baca juga: Konsep Dasar Bank Syariah

Produk Penghimpunan Dana

Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip Syariah dapat berupa:

  • giro berdasarkan prinsip al-wadi’ah;
  • tabungan berdasarkan prinsip al-wadi’ah dan Al-Mudharabah;
  • deposito berjangka dengan prinsip Al-Mudharabah.
  1. Prinsip al-wadi’ah

Berdasarkan karakteristiknya, prinsip al-wadi’ah dalam giro dan tabungan memiliki hukum yang sama dengan qard, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Dengan karakteristik ini, maka giro maupun tabungan dengan prinsip al-wadi’ah memiliki ketentuan-ketentuan adalah sebagai berikut:

  1. Keuntungan ataupun kerugian, menjadi hak dan tanggung jawab bank. Pemilik dana tidak mempunyai hak atas keuntungan, namun juga tidak bertanggung jawab atas kerugian. Bank bisa memberikan suatu insentif kepada pemilik dana, misalnya berupa bonus.
  2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening, yang bermakna sebagai izin penyaluran dana dengan berbagai persyaratan yang disepakati.
  3. Manfaat yang dapat diperoleh pemilik dana adalah adanya jaminan keuntungan berupa bonus, berbagai fasilitas pelayanan misalnya buku cek dan ATM.
  4. Terhadap pembukaan rekening, bank dapat mengenakan biaya tertentu yang dinyatakan secara nominal secara terbuka.
  5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Prinsip wadi’ah dalam produk bank sayari’ah selanjutnya dapat dikembangkan dalam dua jenis, yaitu wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhomanah.

baca juga: Tata Cara Penyelesaian SPT

  1. Prinsip Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak, dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya (Siamat, 2005). Produk penghimpunan dana dengan prinsip Al- Mudharabah adalah berupa tabungan dan deposito berjangka. Dalam operasionalnya, prinsip Al-Mudharabah dekategorikan dalam dua jenis, yaitu Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqqayadah.

Berdasarkan Mudharabah Mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun. Oleh karena itu ketentuan umum dalam tabungan dan deposito Mudharabah Mutlaqah adalah sebagai berikut:

  1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana nisbah dan tata cara pemberian dana, dan perhitungan pembagian keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari penyimpanan dana.
  2. Untuk tabungan Mudharabah Mutlaqah, bank dapat memberikan bukti penyimpanan berupa buku tabungan, sedangkan untuk deposito Mudharabah Mutlaqah bank dapat memberikan bukti penyimpanan berupa sertifikat deposito kepada deposan.
  3. Tabungan Mudharabah Mutlaqah dapat diambil sewaktu-waktu, sementara deposito Mudharabah Mutlaqah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
  4. Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Agak berbeda dengan Mudharabah Mutlaqah, simpanan Mudharabah Muqayyadah merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus disepakati oleh bank. Dengan ketentuan ini maka bank dalam menyalurkan dananya dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha, Secara teknis simpanan Mudharabah Muqayyadah dikelompokkan dalam simpanan Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet dan simpanan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet.

Adapun karakteristik operasional dari simpanan Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet adalah sebagai berikut:

  1. Pemilik dana menetapkan syarat yang harus diikuti oeh bank.
  2. Bank wajib memberi tahu di depan, tentang nisbah keuntungan dan tata cara pemberian keuntungan
  3. Bank wajib memberikan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti simpanan. Untuk simpanan berbentuk deposito, bank wajib memberikan sertifikat deposito.
  4. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

Sementara untuk simpanan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet adalah sebagai berikut:

  1. Pemilik dana menetapkan syarat yang harus diikuti oeh bank.
  2. Bank wajib memberikan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti simpenanan. Untuk simpanan berbentuk deposito, bank wajib memberikan sertifikat deposito.
  3. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
  4. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanahkan oleh pemilik dana.
  5. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak
  6. Antara Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana bank Syariah

Produk penyaluran dana bank Syariah, secara garis besar diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

  • prinsip jual beli;
  • prinsip sewa;
  • prinsip bagi hasil;
  • prinsip pinjam berdasarkan akad al-qard.
  1. Prinsip Jual Beli (Tijarah)

Prinsip jual beli, dutujukan untuk pembiayaan pembelian barang. Prinsip ini dekembangkan dalam bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

  • Pembiayaan Murabahah

Metode pembiayaan ini menempatkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang segera diserahkan, namun pembayaran dilakukan secara tangguh.

  • Salam

Adalah jual beli barang, namun barangnya belum ada. Dalam transaksi ini pembayaran dilakukan tunai, tetapi penyerahan barang dilakukan secara tangguh. Posisi bank dalam hal ini adalah sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

  • Istishna’

Adalah jual beli dengan akad salam, dimana pembayaran dilakukan oleh bank, namun tidak dibayar sekaligus tetapi dibayar secara bertahap. Pada umumnya transaksi model ini adalah untuk transaksi pembuatan barang (manufaktur) dan konstruksi.

  1. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah pada prinsipnya adalah transaksi jual beli, namun untuk obyek sewa. Pada masa akhir sewa, bank dapat saja menjual obyek sewa kepada penyewa.

  1. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Berdasarkan karakter operasionalnya, prinsip bagi hasil bank Syariah dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu:

  • Musyarakah

Adalah kerja sama dalam satu usaha antara beberapa pihak untuk melakukan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam usaha tersebut, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Atas dasar pengertian tersebut, maka dalam transaksi perbankan, Musyarakah adalah kerja sama pembiayaan suatu proyek antara bank Syariah dengan nasabah, dimana bank Syariah dan nasabah sama-sama menyetor modal, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah.

  • Mudharabah

Agak berbeda dengan Musyarakah, dalam bagi hasil Mudharabah bank membiayai proyek seluruhnya (100%) sementara nasabah yang menjalankan usaha. dalam hal ini nasabah dianggap ahli dalam mengelola usaha. Selanjutnya keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam hal ini bank berhak mengawasi pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri pengelolaan.

  • Mudharabah Muqayyadah

Prinsipnya sama dengan Mudharabah namun ada pembatasan bagi nasabah (pengguna modal) sesuai permintaan bank (pemilik modal).

  1. Prinsip Pinjam Berdasarkan Akad Al-Qard (Pinjaman Kebaikan)

Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad Al-Qard dalam bank Syariah pada umumnya dilakukan untuk nasabah peminjam yang kurang mampu dan sangat memerlukan dana. Misalnya pinjaman yang ditujukan untuk pengusaha kecil. Pada umumnya pinjaman tersebut tidak memberikan imbalan atau tambahan pada saat mengembalikan, namun bank bisa mengenakan biaya administrasi yang relatif kecil, dan bank juga bisa meminta jaminan. Oleh karena penyaluran dana ini bersifat khusus, maka biasanya sumber dananya juga khusus, seperti sodaqoh, infak, ataupun zakat.

Produk Jasa

  1. Al-Wakalah

Prinsip dari Al-Wakalah adalah nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan jasa tertentu, misalnya pembukaan L/C, inkaso, dan transfer dana. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini bank berhak mengenakan imbalan atau fee.

  1. Al-Hawalah

Jasa Al-Hawalah adalah jasa pengalihan utang piutang. Transaksi ini lazim digunakan untuk membantu pengusaha untuk mendapatkan dana tunai guna melanjutkan usahanya. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka anjak piutang atau factoring.

  1. Al-Kafalah

Jasa Al-Kafalah pada prinsipnya adalah bank garansi. Sebagaimana bank konvensional, bank Syariah juga dapat memberikan jasa bank garansi, yaitu garansi bank kepada nasabahnya misalnya jaminan untuk melaksanakan proyek, jaminan untuk mengikuti tender, dan lain-lain.

  1. Al-Rahn

Jasa Al-Rahn pada prinsipnya adalah jasa gadai yaitu utang dengan jaminan harta atau aset. Barang yang diserahkan sebagai jaminan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu milik nasabah sendiri; jelas ukuran, sifat, dan jumlahnya; nilai barang ditentukan berdasarkan nilai pasar; dapat dikuasai namun tidak dapat dimanfaatkan oleh bank.

Referensi :

Murti Lestari. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Penerbit Universitas Terbuka: Tanggerang Selatan. Hal 4.21

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Releated